Jaminan Kerja untuk Anak Muda Inggris: Milburn Usul Reformasi Bantuan Sosial Radikal
Baca dalam 60 detik
- Alan Milburn mengusulkan jaminan hukum pekerjaan atau pelatihan bagi anak muda, dengan konsekuensi kehilangan tunjangan jika menolak.
- Perbandingan belanja bantuan sosial dan dukungan kerja saat ini 25:1, Milburn ingin menggeser menjadi 2:1.
- Pemerintah diperkirakan menyambut baik proposal ini, tetapi Perdana Menteri Andy Burnham belum berkomitmen penuh.

Hampir satu juta anak muda di Inggris saat ini tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan—kondisi yang oleh mantan menteri Buruh, Alan Milburn, disebut sebagai krisis yang membutuhkan terobosan hukum. Dalam wawancara dengan BBC yang akan disiarkan Minggu mendatang, Milburn mengusulkan agar pemerintah memberikan jaminan legal berupa akses ke pekerjaan, pelatihan, atau dukungan ketenagakerjaan bagi setiap warga muda. Mereka yang menolak memanfaatkan bantuan tersebut, menurutnya, bisa kehilangan hak atas tunjangan.
Usulan ini muncul sebagai bagian dari tinjauan besar terhadap pengangguran muda yang akan dipublikasikan Selasa. Milburn, yang juga dikenal sebagai arsitek reformasi kesejahteraan pada era sebelumnya, menilai bahwa orientasi belanja negara telah terlalu berat pada pemberian bantuan tunai ketimbang upaya mendorong orang kembali bekerja. Data yang ia kumpulkan menunjukkan rasio pengeluaran untuk tunjangan anak muda terhadap belanja dukungan kerja mencapai 25 banding 1. Ia ingin rasio itu berbalik menjadi 2 banding 1.
“Ayunan bandul sudah terlalu jauh ke satu sisi—dari 25 banding 1, kita bisa mengubahnya menjadi 2 banding 1,” ujar Milburn. Untuk mencapai pergeseran itu, ia mengakui diperlukan pemangkasan anggaran tunjangan yang signifikan, yang akan dialihkan ke program pelatihan, pendidikan, dan bentuk dukungan lain. Konsekuensinya, sebagian anak muda akan kehilangan akses pada sejumlah bantuan. Namun Milburn berargumen bahwa sistem harus berfokus pada penciptaan jalur mandiri, bukan mempertahankan ketergantungan.
Gagasan utama Milburn adalah “opportunity guarantee” atau jaminan kesempatan. Jika diadopsi, pemerintah akan memiliki kewajiban hukum untuk memastikan setiap anak muda memiliki rute menuju dunia kerja. Ia menganalogikannya dengan tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam menyediakan tempat tinggal bagi tunawisma atau layanan bagi anak asuh. “Saat ini satu-satunya jaminan yang mereka miliki adalah mendapatkan tunjangan. Hidup seperti apa itu?” katanya.
Milburn menegaskan bahwa skema ketenagakerjaan sebelumnya bersifat sementara dan tidak cukup menyentuh akar masalah. Ia menuntut adanya hak legal permanen yang dapat menjamin akses kerja bagi generasi muda. Pemerintah diperkirakan akan menyambut baik laporan tersebut, dengan pernyataan resmi di parlemen dan rancangan undang-undang yang direncanakan awal tahun depan.
Perdana Menteri Andy Burnham menyebut laporan Milburn sebagai “titik balik” dalam cara negara memandang dukungan bagi anak muda. Namun ia menolak memberikan jaminan menyeluruh bahwa seluruh rekomendasi akan diadopsi. Berbicara kepada wartawan di Dublin, Kamis, Burnham mengatakan, “Kita tunggu laporan itu terbit. Ini laporan yang luas, dan respons kami akan disampaikan pekan depan.” Ia menekankan bahwa pembiayaan reformasi tidak berarti tambahan uang, melainkan realokasi belanja.
Dukungan datang dari kubu internal Buruh. Mantan Menteri Dalam Negeri Lord Blunkett menilai bahwa dana dari pemangkasan tunjangan sebaiknya dialihkan untuk mendukung lapangan kerja “setidaknya dalam waktu dekat.” Dalam wawancara dengan Radio 4 BBC, ia menekankan perlunya mentransfer sumber daya dari pembiayaan kegagalan—membiarkan anak muda terisolasi di rumah—menjadi investasi nyata dalam penciptaan kesempatan kerja.
Sikap partai oposisi bervariasi. Pemimpin Konservatif Kemi Badenoch sebelumnya menilai pemerintah tidak perlu menghabiskan banyak waktu pada skema ketenagakerjaan yang ia prediksi akan gagal. Partainya bersama Reform UK mendorong pemangkasan belanja kesejahteraan, termasuk untuk membiayai peningkatan anggaran pertahanan. Juru bicara ekonomi Reform UK, Robert Jenrick, menyatakan tinjauan ini tidak berguna tanpa tindakan langsung dari Burnham. “Tidak benar jika ini dibiarkan berlarut-larut sepuluh tahun lagi sebelum tagihan tunjangan anak muda turun,” ujarnya.
Partai Liberal Demokrat mengusulkan jaminan pengalaman kerja 100 jam dan pelatih karier untuk setiap anak muda, sementara Partai Hijau memperingatkan agar kelompok muda dan penyandang disabilitas tidak “dijadikan kambing hitam” dan menyerukan penanganan ketimpangan struktural yang mereka hadapi.
Di Indonesia, persoalan serupa mengemuka: angka pengangguran terbuka lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi masih menjadi tantangan, dengan dominasi pekerjaan informal dan keterampilan yang tidak selaras dengan kebutuhan industri. Gagasan jaminan hukum akses kerja bisa menjadi cermin bagi kebijakan domestic—misalnya program kartu prakerja yang selama ini bersifat sukarela dan terbatas. Jika Inggris berani mengikatkan diri pada kewajiban legal, akankah Indonesia mengikuti jejak serupa, atau tetap bertumpu pada skema insentif tanpa sanksi?
Yang jelas, laporan Milburn akan menjadi ujian politik bagi Burnham: seberapa jauh ia berani mengubah arah belanja negara tanpa memicu gejolak sosial. Publik akan menantikan apakah “jaminan kesempatan” ini benar-benar menjadi hak yang bisa dituntut, atau sekadar retorika reformasi yang kembali kandas di tengah jalan.



