Gibran Mundur dari Kursi Wapres, MPR Kejar Tenggat 60 Hari untuk Pengganti
Baca dalam 60 detik
- Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden ke MPR pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.00 WIB.
- Presiden Prabowo menerima pengunduran diri itu dan menyebut Gibran bersikap kesatria serta negarawan.
- MPR akan menggelar rapat gabungan Jumat (13/11) untuk menjadwalkan paripurna pemilihan wapres baru dalam batas 60 hari.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya lebih cepat setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11) sekitar pukul 11.00 WIB. Langkah ini memicu konsekuensi konstitusional: MPR kini memiliki waktu 60 hari untuk menunjuk pengganti, dan rapat gabungan dijadwalkan Jumat (13/11) guna menyusun jadwal paripurna pemilihan wapres baru.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube resmi Sekretariat Wakil Presiden, Gibran menyampaikan permintaan maaf dengan nada personal. Ia mengaku sadar masih ada harapan masyarakat yang belum terwujud, persoalan yang belum tuntas, serta kemungkinan pihak-pihak yang merasa terluka akibat keterbatasannya. Ucapan itu ia sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas berakhirnya tugasnya sebagai orang nomor dua di pemerintahan.
Gibran juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kepercayaan yang diberikan, serta kepada seluruh jajaran kabinet, aparatur negara, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang pernah bekerja bersamanya. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mengawal program prioritas pemerintah dan menangani berbagai persoalan publik. Meski tidak lagi menjabat, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menegaskan komitmennya untuk tetap setia kepada masyarakat Indonesia dalam kondisi apa pun.
Presiden Prabowo dalam konferensi pers menyebut sikap Gibran sebagai tindakan kesatria yang penuh tanggung jawab dan mencerminkan jiwa negarawan. Ia mengakui telah menerima surat pengunduran diri tersebut. Prabowo juga menyinggung latar pendidikan Gibran yang ditempuh melalui proses teratur, namun sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia. Berdasarkan keputusan hukum yang ada, menurutnya terdapat ketidaksesuaian atau kekurangan dalam sistem konstitusi Indonesia. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa berbagai capaian pemerintah tidak terlepas dari peran dan kontribusi Gibran.
"Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria penuh tanggung jawab dan menunjukkan sikap negarawan," ujar Prabowo dalam konferensi pers.
Pengunduran diri ini bukan sekadar peristiwa personal, melainkan ujian bagi mekanisme kelembagaan. MPR dituntut bergerak cepat tanpa mengorbankan proses demokratis. Pemilihan wapres baru akan menjadi sorotan karena harus memastikan stabilitas pemerintahan di tengah agenda pembangunan yang padat. Publik akan mencermati siapa yang akan dicalonkan, bagaimana proses politik di parlemen, serta sejauh mana transparansi yang ditampilkan.
Bagi pasar dan pelaku usaha, transisi kepemimpinan di kursi wapres biasanya tidak langsung mengguncang kebijakan makro, tetapi ketidakpastian jangka pendek bisa muncul jika proses pemilihan berlarut-larut. Dunia usaha akan menanti kepastian arah kebijakan ekonomi, terutama terkait program prioritas yang selama ini melibatkan peran wapres. Stabilitas politik menjadi prasyarat agar agenda investasi dan reformasi struktural tidak kehilangan momentum.
Yang paling dinanti dalam beberapa hari ke depan adalah hasil rapat gabungan MPR pada Jumat (13/11). Jika jadwal paripurna sudah ditetapkan, publik akan mengetahui seberapa cepat lembaga itu bergerak. Pertanyaannya, akankah MPR memenuhi tenggat 60 hari dengan proses yang terbuka, atau justru menghadapi tekanan politik yang membuat pemilihan wapres baru berjalan alot?



