Inggris Perketat Larangan Ponsel di Sekolah, Mulai September 2027 Siswa Tak Boleh Simpan HP di Tas
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris mewajibkan sekolah benar-benar bebas ponsel sepanjang hari belajar, menghapus toleransi 'tidak terlihat, tidak terdengar' mulai September 2027.
- Kebijakan ini menuai dukungan moral dari kepala sekolah dan organisasi anak, tetapi serikat pendidik mempertanyakan siapa yang menanggung biaya locker dan kantong pengunci.
- Jika diterapkan, Indonesia berpotensi mengikuti jejak serupa lewat revisi Permendikbud, meski kesiapan infrastruktur dan anggaran sekolah menjadi ganjalan utama.

Pemerintah Inggris memastikan aturan bebas ponsel di sekolah tidak lagi sekadar imbauan. Mulai September 2027, murid di seluruh Inggris tidak diperkenankan mengakses telepon genggam selama jam sekolah, termasuk menyimpannya di dalam tas. Kebijakan ini memperketat panduan statutori yang mulai berlaku Juni lalu, yang telah menempatkan sekolah dan trust pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas terciptanya lingkungan tanpa ponsel.
Perubahan paling mencolok terletak pada penghapusan toleransi yang selama ini dikenal sebagai pendekatan "tidak terlihat, tidak terdengar". Dalam praktik lama, ponsel masih boleh berada di tas murid asalkan tidak digunakan atau berbunyi. Menteri Pendidikan Lucy Powell menyatakan pesan pemerintah kepada orang tua dan murid sudah tegas: sekolah adalah tempat untuk belajar dan berteman, bukan untuk menggulir layar. Menurut pemerintah, akses terhadap ponsel berisiko menarik anak menjauh dari pembelajaran dan dari interaksi sosial dengan teman sebaya.
Meski demikian, pemerintah menyerahkan cara penerapan kepada masing-masing sekolah. Sejumlah sekolah telah berinvestasi pada kantong pengunci atau loker aman, sementara yang lain memilih mengumpulkan ponsel di awal hari atau melarang perangkat tersebut masuk ke lingkungan sekolah. Powell menilai kebijakan semacam ini mampu mendorong perubahan budaya di seluruh sekolah, dan itulah yang diharapkan terjadi secara merata.
Pengalaman di lapangan menunjukkan dampak positif. Kepala Sekolah Burnage Academy for Boys, Karl Harrison, mengungkapkan bahwa sekolahnya merogoh kocek ยฃ20.000 untuk membeli sistem detektor logam dan kantong ponsel. Meski sebagian murid merasa kehilangan kebebasan, ia mengklaim interaksi sosial justru meningkat karena murid kini saling berbicara alih-alih menatap layar. Fokus di kelas juga membaik, seiring berkurangnya gangguan, dan berdampak pada perolehan nilai yang lebih tinggi.
Namun, dukungan tidak serta-merta datang tanpa syarat. Paul Whiteman, Sekretaris Jenderal serikat pemimpin sekolah NAHT, menilai ponsel memang dapat menimbulkan masalah keamanan dan menjadi gangguan yang tidak membantu. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa langkah-langkah lebih ketat yang direkomendasikan dalam panduan baru akan menimbulkan biaya. Senada dengan itu, Pepe Di'Iasio dari Association of School and College Leaders menyebut panduan terbaru setidaknya memberikan kejelasan, tetapi menegaskan bahwa kepala sekolah tidak bisa begitu saja membuat ponsel lenyap. Ia memperkirakan biaya penyediaan kantong pengunci atau fasilitas penyimpanan aman bagi setiap murid akan sangat besar dan tidak layak tanpa dukungan dana dari pemerintah.
"Sekolah adalah untuk belajar dan berteman, bukan untuk menggulir layar," ujar Menteri Pendidikan Lucy Powell, seperti dikutip BBC.
Menanggapi pertanyaan soal pendanaan, Powell menegaskan bahwa ia ingin para kepala sekolah memiliki otonomi untuk menerapkan kebijakan yang paling sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ia tidak merinci skema bantuan keuangan, tetapi sinyal bahwa pemerintah tidak akan menyeragamkan pendekatan menjadi penting di tengah tekanan serikat guru.
Dari sisi perlindungan anak, Komisioner Anak Inggris Dame Rachel de Souza menyambut baik tindakan tegas untuk menghentikan gangguan ponsel yang mengacaukan hari sekolah. Charlotte Ashton, salah satu pendiri kelompok kampanye Generation Focus, menilai pendekatan "tidak terlihat, tidak terdengar" tidak berhasil karena murid masih saja bermain TikTok di toilet. Ia menegaskan perlunya sampai pada titik di mana memiliki perangkat pribadi yang terhubung internet di kantong setiap anak sepanjang waktu tidak lagi menjadi hal normal.
Isu ini juga menjadi ajang adu politik. Menteri Pendidikan Bayangan dari Partai Konservatif, Laura Trott, mengaku senang Partai Buruh akhirnya mendengarkan desakan mereka untuk melarang ponsel pintar di sekolah secara layak. Ia juga mendukung tinjauan standar keamanan teknologi yang digunakan di sekolah, yang turut diumumkan pemerintah. Namun, ia mengkritik kurangnya pemikiran terpadu soal teknologi baru apa yang boleh masuk kelas.
Karena pendidikan adalah kewenangan yang didevolusikan, pendekatan terhadap ponsel di sekolah berbeda-beda di seluruh Inggris. Skotlandia berencana memperkenalkan undang-undang baru untuk membatasi penggunaan ponsel pribadi di sekolah dan telah meluncurkan konsultasi musim panas ini. Wales baru-baru ini menolak mosi untuk memberlakukan larangan statutori nasional, tetapi pemerintah Wales meluncurkan konsultasi 12 minggu pada September untuk membentuk panduan bagi sekolah. Irlandia Utara melalui Menteri Pendidikan Paul Givan meluncurkan konsultasi serupa pada Agustus untuk mempertimbangkan larangan ponsel secara hukum.
Aturan ponsel di sekolah ini terpisah dari rencana larangan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun di Inggris yang akan diberlakukan Maret mendatang. Anak-anak akan dilarang mengakses platform seperti Instagram, Snapchat, dan TikTok, dan Menteri Kebudayaan telah mengisyaratkan bahwa Vinted serta eBay mungkin masuk dalam daftar platform yang dilarang.
Bagi Indonesia, langkah Inggris ini bisa menjadi cermin. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah beberapa kali mewacanakan pembatasan gawai di sekolah, tetapi implementasinya masih bergantung pada kebijakan masing-masing daerah. Jika ingin mengadopsi model serupa, pemerintah perlu memastikan kesiapan anggaran untuk loker, kantong pengunci, atau sistem deteksi, sekaligus melatih guru menghadapi resistensi orang tua. Tanpa itu, aturan hanya akan berhenti sebagai surat edaran. Pertanyaannya, akankah Indonesia mengikuti jejak Inggris dengan tenggat jelas, atau tetap membiarkan sekolah berimprovisasi sendiri?



