Kebocoran Rekaman Guncang Reform UK: Pemimpin Dewan Leicestershire Mundur

Dan Harrison, pemimpin Dewan County Leicestershire dari Partai Reform UK, mengumumkan pengunduran dirinya pada Senin (waktu setempat) setelah rekaman kontroversial mengenai rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) dan komentar bernuansa gender bocor ke media sosial. Keputusan ini diambil hanya beberapa jam setelah ia sempat menyatakan tidak akan mundur, menandai pergolakan terbaru di tubuh partai yang baru menguasai dewan tersebut sejak Mei 2025.

Rekaman yang beredar memperdengarkan Harrison menyebut 76 pengacara dewan akan diberhentikan karena dianggap "tidak kompeten", sebelum ia menambahkan, "Yang ingin saya lihat sekarang adalah para perempuan." Pernyataan itu memicu kemarahan opini publik dan mendorong oposisi Partai Konservatif di County Hall menggelar voting darurat untuk mencopotnya. Tekanan politik yang meningkat akhirnya memaksa Harrison mundur, meski ia tetap mempertahankan posisinya sebagai anggota dewan untuk daerah pemilihan Ashby-de-la-Zouch.

Dalam pernyataan resminya, Harrison menyebut telah menerima saran dari kolega senior Reform, termasuk wakil pemimpin dewan Kevin Crook yang kini menjabat sebagai pelaksana tugas, serta group whip Andrew Hamilton-Gray. Ia mengaku telah meminta maaf secara terbuka, namun bersikeras komentarnya telah diambil di luar konteks. "Saya menolak dengan tegas segala anggapan bahwa keputusan kepegawaian diambil berdasarkan gender," ujarnya, seraya menegaskan bahwa diskusi dalam rapat partai tersebut hanyalah pembicaraan internal dan tidak pernah menjadi instruksi resmi.

Kontroversi ini bukan yang pertama bagi Reform UK di Leicestershire. Anggota parlemen Buruh untuk Loughborough dan Leicestershire Barat Laut, Jeevun Sandher dan Amanda Hack, dalam pernyataan bersama menyoroti bahwa sejak mengambil alih kekuasaan pada 2025, administrasi Reform UK "terus terjerat dalam kontroversi dan skandal, bukan fokus pada pelayanan warga." Mereka juga menyinggung insiden sebelumnya, di mana anggota dewan Joseph Boam dinyatakan melanggar kode etik dewan terkait tindakannya terhadap mantan petugas monitoring, serta beberapa anggota dewan Reform lainnya yang dipaksa meminta maaf kepada warga. "Semua ini terjadi dalam waktu kurang dari dua tahun," tegas mereka.

Sementara itu, pemimpin kelompok Konservatif Deborah Taylor menyambut pengunduran diri Harrison, namun menegaskan bahwa masalahnya tidak berhenti sampai di situ. "Keprihatinan serius yang muncul dalam beberapa hari terakhir, terutama tentang perlakuan terhadap pegawai dewan dan komentar dalam rekaman yang bocor, membuat kami menilai posisinya sudah tidak dapat dipertahankan," kata Taylor. "Pengunduran dirinya mengakhiri kepemimpinannya, tetapi bukan berarti kekhawatiran itu harus dilupakan. Masih ada pertanyaan yang perlu dijawab, dan penting bagi dewan untuk belajar dari peristiwa ini."

Meski Reform UK tetap menjadi partai terbesar di dewan dan menjalankan pemerintahan minoritas, insiden ini dapat merusak kredibilitas partai yang selama ini mengkampanyekan perubahan dan efisiensi pemerintahan. Pengamat politik lokal menilai bahwa kejadian ini akan menjadi ujian bagi Reform UK dalam menjaga kohesi internal dan kepercayaan publik, terutama menjelang pemilihan umum berikutnya. Partai yang dipimpin Nigel Farage ini memang tengah berupaya memperluas basis dukungan di tingkat lokal, namun serangkaian skandal dapat menghambat laju tersebut.

Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin bagaimana tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan transparansi dalam pengambilan keputusan kepegawaian menjadi kunci kepercayaan publik. Di saat Indonesia gencar mendorong reformasi birokrasi dan profesionalisme ASN, peristiwa di Leicestershire mengingatkan bahwa pernyataan pejabat publik—terlebih yang terekam dan tersebar luas—dapat berdampak besar pada stabilitas politik dan legitimasi kebijakan. Penting bagi para pemimpin daerah untuk menghindari komunikasi yang diskriminatif dan memastikan setiap kebijakan SDM berbasis kompetensi, bukan prasangka.

Dengan Harrison lengser, pertanyaannya kini: akankah Reform UK mampu membenahi citranya di Leicestershire, atau justru terjebak dalam pusaran kontroversi yang lebih besar? Publik akan menantikan langkah Kevin Crook sebagai pelaksana tugas dan apakah partai akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perilaku kadernya. Yang jelas, rekaman bocor itu telah menjadi pukulan telak bagi ambisi Reform UK untuk tampil sebagai kekuatan politik baru yang bersih dan kompeten.