Kekalahan Musk di Pilkada AS: Taruhan Politik Rp7,4 Triliun yang Berbalik Jadi Bumerang

Elon Musk mencatat rekor sebagai donatur politik terbesar dalam pemilu midterm Amerika Serikat 2026 dengan menggelontorkan sedikitnya $474 juta (sekitar Rp7,4 triliun). Namun, hasil pemungutan suara justru menjadi pukulan telak: hampir seluruh kandidat yang dibiayainya melalui America PAC tumbang, termasuk di Texas yang menjadi basis operasi Tesla dan SpaceX.

Analisis CNBC terhadap berkas Komisi Pemilihan Federal (FEC) menunjukkan America PAC membelanjakan $86,8 juta untuk 44 kontes federal. Dari jumlah itu, 29 kandidat yang didukung kalah, hanya tiga yang menang, dan 12 lainnya belum ditetapkan. Artinya, lebih dari 93% dana—sekitar $80,8 juta—mengalir ke kandidat yang berakhir dengan kekalahan. Di Texas saja, Musk menyuntikkan $224 juta, tetapi calon Senat dari Partai Republik Ken Paxton dan Gubernur petahana Greg Abbott takluk oleh gelombang elektoral Partai Demokrat.

Kekalahan di Texas bukan sekadar simbolik. Negara bagian itu adalah rumah bagi pabrik kendaraan listrik terbesar Tesla di luar Austin, kompleks peluncuran roket Starbase di Texas Selatan, serta rencana ekspansi Musk di bidang AI dan manufaktur semikonduktor. Semua operasi ini sangat bergantung pada keputusan pemerintah negara bagian soal listrik, air, izin lingkungan, infrastruktur, dan insentif pajak. Gubernur terpilih dari Demokrat, Gina Hinojosa, berkampanye menentang subsidi korporasi besar dan berjanji menerapkan moratorium pembangunan data center baru, mengakhiri keringanan pajak industri, dan mewajibkan pengembang menanggung biaya listrik penuh.

“Kita harus mengeluarkan uang besar dari politik kita, sehingga tidak ada miliarder atau triliuner yang bisa membeli pemilu kita,” kata Senator terpilih James Talarico dalam pidato kemenangannya, tanpa menyebut nama Musk secara langsung.

Meski Partai Republik masih menguasai legislatif negara bagian—sehingga menghambat Hinojosa melakukan perubahan kebijakan secara radikal—pemerintahan baru tetap bisa mempersulit perizinan dan insentif bisnis yang selama ini dinikmati Musk. J.C. Lintzenich, senior fellow di German Marshall Fund, menilai hasil di Texas sebagai “penolakan jelas terhadap sosok Elon Musk yang telah merasuk ke orbit Trump.”

Yang lebih mengkhawatirkan bagi industri teknologi, midterm kali ini menandai penolakan publik yang lebih luas terhadap ekonomi AI. Di seluruh negeri, kampanye dan kelompok luar menghabiskan $173 juta untuk iklan tentang data center, dan menurut AdImpact hampir semuanya bernada negatif. Sebanyak 41 inisiatif lokal tentang data center disikapi pemilih, dengan sedikitnya 10 komunitas menyetujui larangan atau pembatasan. Di Ohio, Senator Sherrod Brown mengalahkan Jon Husted setelah menyerang dukungan Husted terhadap data center. Di South Carolina, Annie Andrews mengalahkan Darline Graham meski ada suntikan iklan $1,5 juta dari super PAC industri data center.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin penting. Pemerintah sedang mendorong pembangunan pusat data nasional dan menarik investasi AI, termasuk dari perusahaan teknologi global. Jika sentimen publik di AS—pasar utama teknologi—mulai menolak ekspansi data center karena alasan listrik, air, dan lingkungan, tekanan serupa bisa menular ke negara berkembang. Investor global mungkin menjadi lebih hati-hati terhadap proyek yang bergantung pada insentif pemerintah dan pasokan energi besar. Regulator Indonesia perlu memastikan tata kelola data center tidak menimbulkan resistensi sosial yang serupa.

Kekalahan Musk bukan pertama kali. Pada 2024, America PAC mendukung delapan kandidat kongres yang kalah, dan tahun lalu Musk menghabiskan lebih dari $20 juta untuk memenangkan kandidat konservatif di Wisconsin. Ia sempat berjanji akan mengurangi belanja politik, tetapi justru menjadi donatur terbesar pada 2026. Ron Baron, investor lama Tesla, pada Maret 2025 memperingatkan bahwa aktivisme politik Musk berisiko mengusir pelanggan. “Saya pikir bukan hal hebat untuk mengasingkan separuh populasi,” ujarnya saat itu.

Ke depan, Kongres yang dikuasai Demokrat berpotensi menyelidiki kontrak federal SpaceX dan keterkaitan Musk dengan pemerintahan Trump. Namun, Trump masih mengendalikan lembaga eksekutif dan hak veto, sehingga ruang Demokrat untuk membalik kebijakan yang menguntungkan bisnis pertahanan Musk terbatas. Pertanyaannya, apakah gelombang penolakan terhadap uang besar dalam politik dan ekspansi AI akan memaksa perusahaan teknologi mengubah strategi investasi mereka di seluruh dunia, termasuk di Indonesia?