Menkeu Inggris Menolak Ungkap Biaya Revisi Aturan Settlement Pekerja Migran

Menteri Dalam Negeri Inggris Shabana Mahmood menolak membeberkan berapa besar biaya yang harus ditanggung negara akibat pembatalan rencananya memperpanjang masa tunggu pekerja care asing untuk memperoleh status tinggal permanen (settlement). Ia bersikeras perubahan itu tetap menghemat miliaran pound, namun enggan merinci angka pastinya.

Rencana awal yang diumumkan November lalu hendak menggandakan masa tunggu dari lima menjadi sepuluh tahun bagi sebagian besar migran, bahkan 15 tahun untuk kategori tertentu. Kantor Dalam Negeri (Home Office) sempat memperkirakan kebijakan itu bisa menghemat hingga £10 miliar. Namun setelah gelombang protes, Mahmood merevisi: pekerja care yang tiba sebelum Mei 2025 dan berpenghasilan minimal £25.000 per tahun tetap bisa mengajukan settlement setelah lima tahun. Mereka yang tidak memenuhi syarat dapat mengajukan visa baru lima tahun sebelum akhirnya meminta settlement.

Perubahan ini sontak memicu reaksi politik. Partai Konservatif menyebutnya sebagai "U-turn" yang justru akan membebani keuangan negara miliaran pound. Mahmood membantah keras, dan mengatakan bahwa paket revisi merupakan hasil konsultasi publik yang "seimbang". Ia juga menegaskan bahwa sekitar 500.000 orang yang sudah berada di Inggris kini harus menunggu lebih dari lima tahun, dengan durasi tepatnya bergantung pada tingkat pendapatan dan status kedatangan (legal atau ilegal).

Dalam wawancara dengan BBC Radio 4, Mahmood berdalih penghematan tetap terjadi karena kelompok pekerja di sektor lain harus menunggu lebih lama. "Mereka yang paling berpotensi bergantung pada negara adalah pekerja care yang saat ini tidak bekerja di bidang care. Jika mereka mendapat settlement dalam lima tahun, banyak yang akan mengklaim tunjangan. Sekarang itu tidak akan terjadi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa revisi ini memberi "kesempatan kedua" bagi para pekerja untuk berkontribusi sesuai tujuan awal kedatangan mereka.

Kritik tidak hanya datang dari oposisi. Di internal Partai Buruh, Menteri Perumahan Angela Rayner menilai kebijakan retrospektif itu seperti "mengubah gawang di tengah pertandingan". Sejumlah anggota parlemen menyebutnya "tidak British" dan memperingatkan memburuknya kekurangan tenaga terampil, terutama di sektor care. Bayangan Menteri Dalam Negeri, Chris Philp, menuding tekanan dari kolega Mahmood dan "kiri pro-imigrasi" di Partai Buruh yang memaksa perubahan. Sementara itu, Nigel Farage dari Reform UK menilai Mahmood hanya "berbicara besar soal imigrasi tetapi berbalik arah begitu ada masalah".

Bagi Indonesia, kebijakan ini relevan karena Inggris merupakan salah satu tujuan utama pekerja migran Indonesia di sektor care. Perubahan aturan settlement dapat memengaruhi perencanaan karier dan pengiriman remitansi. Meski demikian, pemerintah Indonesia belum memberikan tanggapan resmi terkait revisi ini. Para calon pekerja migran disarankan mencermati syarat baru, terutama batas gaji £25.000 dan tanggal kedatangan sebelum Mei 2025, agar tidak salah hitung saat merencanakan keberangkatan.

Ke depan, Mahmood berjanji akan mempublikasikan rincian biaya saat rancangan perubahan diajukan ke parlemen. Publik akan menunggu apakah klaim penghematan miliaran pound itu terbukti dalam dokumen resmi, atau justru menjadi bumerang politik bagi pemerintah Buruh yang sedang berupaya menyeimbangkan tekanan fiskal dan kebutuhan tenaga kerja di sektor kesehatan.