Dewan Keamanan Arbitrum Bekukan Dana Tanpa Private Key, Bukti Kekuasaan Terpusat di Blockchain?
Baca dalam 60 detik
- Dewan Keamanan Arbitrum menyita 74,5 juta token ARB dan 8.426 ETH dari alamat terkait eksploitasi Binance tanpa memerlukan private key pemilik.
- Aksi ini kedua kalinya setelah pembekuan serupa pada April, memicu diskusi tentang batas desentralisasi dan kekuasaan dewan dalam ekosistem Arbitrum.
- Kejadian ini menyoroti risiko konsentrasi kontrol di jaringan layer-2 dan implikasinya bagi investor serta pengembang di Indonesia yang mengandalkan Arbitrum.

Dewan Keamanan Arbitrum kembali menunjukkan kemampuannya membekukan aset kripto tanpa persetujuan pemilik kunci privat. Pada 30 Oktober 2024, dewan tersebut mengosongkan alamat yang disebut terkait dengan eksploitasi bursa Binance, dengan menyita 74.559.805,2 token ARB dan sekitar 8.426 ETH. Tindakan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah hot wallet Binance terkuras, yang menurut bursa tersebut mencapai kerugian sekitar $6,3 miliar.
Menurut penjelasan yang dipublikasikan Zealynx di forum Ethereum Magicians pada 2 November, Dewan Keamanan Arbitrum menggunakan mekanisme upgrade kontrak untuk memindahkan dana tanpa memerlukan tanda tangan kriptografis dari pemilik alamat. Prosesnya melibatkan pemanggilan UpgradeExecutor melalui transaksi Ethereum tunggal, yang untuk sementara mengubah kode Inbox agar mencatat alamat target sebagai pengirim pesan, lalu mengembalikan kode asli setelah pesan diteruskan. Langkah ini diulang untuk setiap aset, ARB terlebih dahulu, disusul ETH.
Data rantai yang dibaca Unchained mengonfirmasi bahwa kedua pesan dieksekusi di Arbitrum One sekitar 9 menit 45 detik setelah transaksi Ethereum, dengan tipe transaksi 0x65 dan kolom tanda tangan kosong. ARB dikirim ke alamat penyimpanan berakhiran 0DA0, diikuti 8.425,99768 ETH ke alamat yang sama. Yang menarik, log kontrak token ARB tidak menunjukkan keanehan; bagi kontrak dan pengindeks, transaksi tersebut tampak seperti transfer biasa yang dilakukan pemilik.
Ini bukan pertama kalinya Dewan Keamanan Arbitrum melakukan pembekuan. Pada April 2024, dewan yang sama memindahkan lebih dari 30.765 ETH yang dipegang oleh pelaku eksploitasi KelpDAO di Arbitrum One. Steven Goldfeder, salah satu pendiri dan CEO Offchain Labs, pengembang Arbitrum, dalam wawancara dengan Unchained pada Juli lalu menegaskan bahwa peran dewan dalam aksi April memang dirancang demikian. Kekuasaan itu berada pada "entitas eksternal" yang dipilih secara luas, ujarnya, dan bukan dirinya yang memiliki kewenangan tersebut.
Pembekuan dana oleh Dewan Keamanan Arbitrum menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana desentralisasi dalam jaringan layer-2. Meskipun Arbitrum dipromosikan sebagai solusi skalabilitas Ethereum yang terdesentralisasi, keberadaan dewan dengan kekuasaan untuk memindahkan dana tanpa kunci privat menunjukkan adanya titik kontrol terpusat. Zealynx dalam tulisannya menyatakan tidak melihat bug dalam proses ini, dan menekankan bahwa dewan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh DAO serta mempublikasikan kedua aksi dalam waktu 1,5 jam. Namun, ia menyoroti implikasi bagi pengembang: ketika sebuah spesifikasi menjanjikan bahwa hanya kunci yang dapat memindahkan dompet, pada rantai seperti ini janji tersebut bergantung pada siapa yang mengendalikan jalur upgrade. Di Arbitrum One, jalur tersebut dipegang oleh Safe darurat dewan dan timelock DAO di Ethereum.
"Kekuasaan itu berada pada entitas eksternal yang dipilih secara luas, dan bukan saya yang memiliki kekuasaan untuk melakukan itu," kata Steven Goldfeder, CEO Offchain Labs.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting bagi regulator dan pelaku industri kripto domestik. Meskipun Arbitrum bukan jaringan utama yang digunakan di Indonesia, prinsip serupa berlaku: banyak proyek blockchain yang mengklaim desentralisasi namun dalam praktiknya memiliki mekanisme darurat yang terpusat. Investor dan pengembang di Tanah Air perlu memahami bahwa janji "hanya kunci yang mengontrol dana" bisa runtuh jika ada pihak yang menguasai jalur upgrade. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kini mengawasi aset kripto di Indonesia dapat mengambil pelajaran tentang perlunya transparansi tata kelola dan mekanisme audit bagi proyek blockchain yang beroperasi di pasar domestik.
Ke depan, perdebatan tentang keseimbangan antara keamanan dan desentralisasi akan semakin intens. ArbitrumDAO dijadwalkan memutuskan nasib dana yang dibekukan melalui voting tata kelola, yang akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. Sementara itu, komunitas kripto global menanti apakah langkah dewan ini akan menjadi preseden bagi jaringan layer-2 lain untuk melakukan hal serupa, atau justru memicu dorongan untuk mengurangi kekuasaan terpusat. Bagi pengguna di Indonesia, pertanyaan yang muncul: seberapa jauh kita bisa mempercayai klaim desentralisasi sebuah jaringan ketika tombol darurat tetap ada di tangan segelintir orang?



