CEO Intel dan Broadcom Peringatkan: Modal Jadi Hambatan Terbesar AI, Bukan Cip

Dua nama besar di industri semikonduktor menyuarakan peringatan yang sama: hambatan terbesar bagi ledakan kecerdasan buatan (AI) bukan lagi pasokan cip, melainkan akses ke modal. CEO Broadcom Hock Tan dan CEO Intel Lip-Bu Tan mengungkapkan hal itu dalam DBS Asia Future Forward Conference di Singapura, Senin (12/10/2026), seperti dilaporkan CNBC.

Hock Tan menilai pembiayaan berpotensi menjadi penghalang yang lebih besar daripada kelangkaan semikonduktor, memori, atau listrik. "Yang saya pikir bisa menjadi kendala terbesar adalah modal," ujarnya. Lip-Bu Tan menimpali dengan menyoroti biaya modal yang terus naik dan pertanyaan mendasar: apakah perusahaan yang membelanjakan dana besar untuk AI akan benar-benar menghasilkan laba yang memadai? "Jika ada tantangan di depan, itu adalah modal dan biaya modal, lalu dalam jangka panjang orang ingin melihat ROI," kata dia.

Peringatan ini muncul ketika biaya pinjaman global cenderung meningkat. Imbal hasil obligasi yang lebih tinggi membuat pembiayaan pembangunan pusat data dan pembelian cip menjadi lebih mahal, sehingga menekan kelayakan ekonomi proyek-proyek yang baru menghasilkan pendapatan dalam beberapa tahun. Tekanan ini berbeda dari dua tahun terakhir, ketika kendala utama justru datang dari sisi pasokan: cip, memori, dan tenaga listrik.

Hock Tan mengakui industri telah melewati serangkaian hambatan pasokan yang silih berganti. "Dalam dua tahun terakhir kami melihat serangkaian bottleneck yang terus muncul, tetapi kemudian kami mengatasinya. Kelangkaan memori hari ini mungkin tidak akan sama setahun dari sekarang," ujarnya. Ia memperkirakan kelangkaan wafer akan berkurang pada 2028 atau 2029, seiring perluasan kapasitas produksi. Ketersediaan listrik juga diproyeksikan membaik ketika pembangkit dan jaringan baru mulai beroperasi.

Meski menyoroti risiko pembiayaan, kedua eksekutif tetap optimistis terhadap permintaan jangka pendek. "Permintaan akan infrastruktur komputasi lebih besar daripada yang bisa kami pasok," kata Hock Tan. Ia memproyeksikan ketidakseimbangan itu bertahan hingga 2029 dan berpotensi berlanjut ke 2030. Lip-Bu Tan menambahkan, industri tidak akan mengalami perlambatan berarti dalam dua hingga tiga tahun ke depan, didorong adopsi aplikasi AI dan kebutuhan daya komputasi yang terus tumbuh.

Namun, keberlanjutan pertumbuhan setelah periode tersebut bergantung pada seberapa cepat dunia usaha mengadopsi AI dan apakah teknologi ini benar-benar memberikan manfaat ekonomi. Hock Tan memperingatkan permintaan infrastruktur bisa melambat jika adopsi model AI canggih mengecewakan atau peningkatan kemampuannya mulai mendatar. Lip-Bu Tan menekankan perusahaan perlu semakin menunjukkan hasil nyata dari investasi AI, baik melalui efisiensi maupun model bisnis baru.

Bagi Indonesia, peringatan ini relevan karena ambisi digital nasional juga bergantung pada pembiayaan. Pembangunan pusat data di dalam negeri, termasuk proyek di kawasan ekonomi khusus dan ibu kota baru, membutuhkan modal besar dengan tenor panjang. Kenaikan biaya utang global dapat mempersempit ruang fiskal dan korporasi, sementara investor asing cenderung menuntut kepastian imbal hasil. Jika akses modal menjadi hambatan utama, percepatan transformasi AI di sektor manufaktur, jasa keuangan, dan layanan publik bisa tertunda.

Pertanyaannya kini bukan lagi sekadar siapa yang memiliki cip tercepat, melainkan siapa yang mampu membiayai infrastrukturnya secara berkelanjutan. Jika biaya modal tetap tinggi dan imbal hasil AI belum terbukti dalam beberapa tahun ke depan, apakah gelombang investasi pusat data akan mengendur sebelum kapasitas pasokan benar-benar mengejar permintaan?