IMF Peringatkan 'Tsunami' AI di Pasar Kerja, World Bank Desak Insentif ala Krisis
Baca dalam 60 detik
- Sekitar 40% pekerjaan global diprediksi terdampak AI, dengan lulusan muda sebagai kelompok paling rentan.
- World Bank menyarankan agar program bantuan ketenagakerjaan era pandemi dijadikan kebijakan struktural permanen.
- Pemerintah diminta mendorong modal swasta dan pelatihan vokasi untuk menyerap 1,2 miliar angkatan kerja muda dalam 15 tahun.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa kecerdasan buatan (AI) tengah mengubah lanskap ketenagakerjaan global seperti "tsunami yang bergerak lambat", dengan lulusan baru sebagai kelompok pertama yang merasakan guncangan. Peringatan itu disampaikan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam panel di sela pertemuan tahunan IMF–World Bank, Senin (12/10/2026), menandai pergeseran dari perdebatan teoretis menuju seruan aksi kebijakan.
Georgieva menyoroti bahwa pekerjaan rutin dan repetitif—yang biasanya menjadi pintu masuk pertama bagi angkatan kerja muda—kini paling terancam. "Jika pekerjaan itu hilang, tidak ada lulusan yang ingin masa depannya berakhir sebagai barista," ujarnya, menggambarkan kekhawatiran bahwa generasi muda kehilangan tangga awal karier. IMF memperkirakan sekitar 40% pekerjaan di seluruh dunia akan mengalami augmentasi, penurunan kualitas, atau bahkan eliminasi. Paparan AI mencapai 60% di negara maju dan 23% di negara berpendapatan rendah, tetapi negara miskin bukan berarti lebih aman karena adopsi AI mereka masih jauh tertinggal.
Menanggapi hal itu, Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam yang juga co-chair World Bank Jobs Council menyerukan agar langkah dukungan ala krisis—seperti yang diterapkan saat pandemi Covid-19—tidak lagi bersifat sementara. "Kebijakan itu harus menjadi bagian dari menu struktural, bukan sekadar respons darurat," tegasnya. Ia mendorong insentif bagi perusahaan untuk merekrut lulusan baru, mengingat permintaan terhadap tenaga kerja pemula di Amerika Serikat turun untuk pertama kalinya dalam seabad, diikuti menyusutnya premi upah bagi pemegang gelar sarjana.
Presiden World Bank Ajay Banga menekankan bahwa sektor swasta, yang selama ini menciptakan 75–85% lapangan kerja di berbagai negara, harus menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja. Namun, pemerintah berperan penting dalam menyediakan infrastruktur, kebijakan yang kondusif, dan menurunkan risiko investasi agar modal swasta mengalir deras. "Modal swastalah yang menciptakan pekerjaan," kata Banga. Ia juga mendukung pengembangan alat "AI kecil" yang lebih terjangkau dan relevan bagi negara berkembang, alih-alih hanya mengandalkan teknologi mahal dari negara maju.
Meski AI menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun ini—menjaga ekspansi global di kisaran 3% meskipun ada guncangan pasokan energi—Georgieva mengingatkan bahwa pertumbuhan tidak otomatis menciptakan lapangan kerja. Tharman mencontohkan China, India, dan Asia Tenggara yang ekonominya tumbuh cukup baik tetapi penciptaan lapangan kerja lemah. "AI akan memperlebar divergensi itu jika kita terlalu pasif," ujarnya. Namun, ia menilai pergeseran pekerjaan akan terjadi "tugas demi tugas", sehingga masih ada waktu untuk beradaptasi melalui pelatihan di tempat kerja dan kurikulum universitas yang lebih aplikatif.
Bagi Indonesia, peringatan ini menjadi relevan mengingat struktur angkatan kerja yang didominasi pekerjaan rutin dan sektor padat karya. Dengan bonus demografi yang akan mencapai puncak dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia berisiko mengalami pengangguran lulusan muda jika tidak segera membenahi sistem vokasi dan mendorong investasi di sektor teknologi. Pemerintah perlu memperluas program kartu prakerja atau insentif serupa agar transisi menuju ekonomi berbasis AI tidak meninggalkan kelompok rentan. Selain itu, hilirisasi sumber daya alam yang sedang digenjot harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang tahan terhadap otomatisasi.
"Cintai, benci, atau takuti—AI sudah di sini, dan kita sudah melihat gelombang pertama dampaknya," ujar Georgieva, seraya memperkirakan adopsi AI dapat mengangkat pertumbuhan hingga 1 poin persentase di Asia maju dan 0,8 poin persentase di Asia berkembang, cukup untuk mengimbangi penurunan akibat populasi menua.
Ke depan, pertanyaan besarnya bukan lagi apakah AI akan mengubah pasar kerja, melainkan seberapa cepat pemerintah dan dunia usaha beradaptasi. Tanpa intervensi kebijakan yang berani, gelombang ini berpotensi menciptakan generasi muda yang kehilangan keterampilan dan kepercayaan pada masa depan. Sebaliknya, dengan strategi yang tepat, AI bisa menjadi mesin pertumbuhan inklusif—bukan sekadar tsunami yang menghancurkan.



