Skandal Backdating Abramovich: Deloitte Cyprus Diduga Bantu Samarkan Aset dan Hindari Pajak
Baca dalam 60 detik
- Lebih dari 1.000 dokumen terkait kerajaan bisnis Roman Abramovich diduga dimundurkan tanggalnya untuk menyamarkan aset dan menghindari pajak.
- Deloitte Cyprus dan firma Meritservus berperan dalam rekayasa laporan keuangan Kravin Investments dan Amiscan Investments.
- Pengacara Abramovich membantah semua tuduhan, sementara para ahli menilai praktik ini berpotensi merupakan penipuan dan penggelapan pajak.

Analisis terbaru atas ratusan ribu dokumen bocor mengungkap dugaan bahwa orang-orang kepercayaan Roman Abramovich, termasuk staf firma akuntansi global Deloitte, memalsukan dokumen untuk menyamarkan aset dan menghindari pajak. Temuan ini mencuat dari Cyprus Confidential, bocoran lebih dari 500.000 dokumen yang pertama kali dirilis kepada International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan dianalisis oleh Guardian, Bureau of Investigative Journalism, serta BBC.
Dokumen-dokumen tersebut memperlihatkan pola sistematis pemunduran tanggal (backdating) surat-surat korporasi selama lebih dari satu dekade, dari 1999 hingga setidaknya 2013. Tujuannya jelas: menciptakan jejak kertas yang seolah-olah transaksi dan perjanjian telah terjadi jauh sebelum kenyataannya, sehingga otoritas pajak dan regulator sulit melacak aliran dana miliaran dolar.
Praktik ini melibatkan sejumlah nama kunci. Eugene Tenenbaum, orang kepercayaan Abramovich yang berbasis di London, disebut terlibat dalam pemunduran tanggal dan diduga memberikan kesaksian palsu di Pengadilan Tinggi Inggris dalam gugatan berbiaya mahal. Demetris Ioannides, mantan ketua Deloitte Cyprus yang kemudian mendirikan Meritservus, disebut sebagai penjaga gerbang kekayaan Abramovich selama hampir dua dekade.
Kasus ini bermula dari akuisisi ladang minyak Sibneft di Siberia pada era pasca-Soviet. Abramovich, yang dikenal cerdik, mendapatkan bisnis tersebut dengan harga sekitar $250 juta, konon hanya mengeluarkan $19 juta dari kantongnya sendiri. Ketika ia menjual saham terakhirnya ke Gazprom pada 2005, ia mengantongi $16 miliarโdana yang kemudian dialirkan ke berbagai investasi, rumah mewah, kapal pesiar, dan Chelsea FC.
Salah satu kendaraan awal adalah Kravin Investments yang berbasis di Siprus. Pada Mei 2003, Kravin menerima $3 miliar, menyimpan sekitar $2 miliar di rekening bank atau meminjamkannya ke perusahaan lain. Bunga dari dana tersebut seharusnya dikenai pajak di Siprus. Namun, menurut catatan, para ajudan Abramovich segera menyusun rencana untuk "menghilangkan" kewajiban pajak yang oleh seorang penasihat keuangan diperingatkan bisa "sangat besar".
Dalam email Agustus 2005, Ioannides menulis bahwa "perlu mengubah laporan keuangan dan catatan akuntansi Kravin untuk 2003 dan 2004", merujuk pada diskusi dengan mitra Deloitte Cyprus. Bulan berikutnya, Antonis Taliotis dari Deloitte Cyprus menyetujui perubahan tersebut. Millhouse dan Meritservus kemudian memproduksi dokumen yang menunjukkan bahwa Kravin hanya menahan dan menginvestasikan miliaran Sibneft sebagai wali amanat untuk Kelvedon Worldwide, sebuah perusahaan di British Virgin Islands. Dokumen-dokumen itu diberi tanggal antara Maret dan Desember 2003, meskipun dibuat setidaknya dua tahun kemudian. Deloitte Cyprus dilaporkan mengetahui rekayasa ini dan tetap menandatangani laporan keuangan.
"Ini adalah langkah terang-terangan untuk melindungi aset dari pajak yang seharusnya dikenakan," ujar Andrew Mitchell KC, pakar hukum pidana keuangan dan pajak, yang menilai praktik tersebut sebagai penggelapan pajak langsung.
Pola serupa terlihat pada 2000, ketika Tenenbaum dan Ioannides bertemu di London untuk membahas rencana Abramovich menarik hampir $100 juta dari perusahaan-perusahaan Siprus yang memiliki saham di Sibneft. Solusinya adalah perjanjian konsultasi fiktif yang dimundurkan tanggalnya, melibatkan perusahaan cangkang PB Mediapower Enterprises. Abramovich kemudian menerima komisi yang dikonversi menjadi 50 surat promes yang ia cairkan selama tiga tahun.
Aset mewah Abramovich juga menjadi sasaran. Fyning Hill estate di West Sussex, mansion megah di atas lahan 424 acre, termasuk dalam daftar $650 juta aset mewah yang dipegang Amiscan Investments. Ketika aturan pengungkapan baru Siprus diberlakukan pada 2003, Ioannides menyarankan agar aset-aset tersebut "lebih bijaksana untuk tidak diungkapkan". Dokumen-dokumen kemudian dimundurkan tanggalnya untuk memberi kesan bahwa aset telah dialihkan ke Kelvedon Worldwide pada awal 2003. Deloitte Cyprus kembali menandatangani laporan keuangan yang kini tidak menunjukkan jejak properti dan kendaraan mewah tersebut.
Yang lebih serius, backdating diduga menyebabkan menyesatkan pengadilan Inggris. Pada 2008, Abramovich menghadapi gugatan dari pengusaha Moskow Chalva Tchigrinski terkait proyek minyak bersama Sibneft-Yugra. Dalam kesaksiannya, Tenenbaum menyatakan tidak mengetahui detail proyek sebelum musim semi 2004. Namun, dokumen bocoran menunjukkan bahwa Tenenbaum menandatangani serangkaian perjanjian yang mengatur beberapa kesepakatan yang ia klaim tidak diketahuinya, termasuk transfer saham Sibneft-Yugra ke Ferenco Investment & Services pada 2003. Dokumen yang diajukan ke pengadilan untuk mendukung kasus Abramovich juga tampaknya dimundurkan tanggalnya.
Pengacara Abramovich dan Tenenbaum membantah semua tuduhan, termasuk pemalsuan, backdating yang tidak semestinya, dan penggelapan pajak. Mereka menyatakan kliennya mengandalkan nasihat dari penasihat profesional seperti Deloitte Cyprus. Deloitte Cyprus menyatakan "bertindak sesuai dengan semua hukum yang berlaku" dan tidak dapat mengakses materi karena sudah lebih dari 20 tahun. Pengacara Ioannides menolak berkomentar karena alasan pribadi.
Rachel Sexton, akuntan forensik yang berpengalaman dalam investigasi penipuan, menilai bahwa backdating untuk menciptakan kesan palsu "dapat dianggap sebagai representasi keliru yang bersifat penipuan". Dua ahli akuntansi lain yang berbicara dengan syarat anonim juga menyatakan tidak melihat alasan sah untuk backdating tersebut.
Kasus ini menyoroti bagaimana firma akuntansi terkemuka dapat terlibat dalam skema yang merugikan negara. Bagi Indonesia, praktik serupa menjadi peringatan akan pentingnya pengawasan ketat terhadap aliran dana lintas yudisial dan peran penasihat profesional dalam memfasilitasi penghindaran pajak. Ke depan, pertanyaannya adalah sejauh mana otoritas di Inggris, Siprus, dan Uni Eropa akan menindaklanjuti temuan ini, serta apakah akan ada konsekuensi hukum bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat.



