Suyudi Kembali Rotasi Tiga Kapolda, Polri Klaim Berbasis Meritokrasi

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali mengubah peta kepemimpinan wilayah dengan mengganti tiga Kepala Kepolisian Daerah dalam satu surat telegram. Perombakan yang tertuang dalam ST/2251/X/KEP/2026 bertanggal 10 Oktober 2026 itu menyasar Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polda Kalimantan Utara, dan Polda Lampung.

Mutasi ini bukan yang pertama sejak Suyudi memimpin Korps Bhayangkara. Sehari setelah dilantik menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, ia sudah meneken telegram ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026 yang mengganti 19 Kapolda sekaligus. Enam di antaranya berada di Pulau Jawa, mulai dari Banten, Metro Jaya, hingga Jawa Timur. Artinya, dalam rentang delapan hari, lebih dari dua lusin posisi strategis di tingkat kewilayahan telah dirombak.

Dalam skema terbaru, Irjen Agus Wijayanto yang semula memimpin Polda Kalimantan Utara dipindahkan ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ia mengisi kursi yang ditinggalkan Irjen Viktor Theodorus Sihombing, yang kini bertugas sebagai Sahlisosbud Kapolri. Posisi Agus di Kaltara diserahkan kepada Brigjen Andi Syahriful Taufik, sebelumnya menjabat Irwil V Irwasum Polri. Sementara itu, Polda Lampung beralih dari Irjen Helfi Assegaf ke Brigjen Yustan Alpiani.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa penempatan personel mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Menurutnya, prinsip meritokrasi menjadi fondasi agar setiap pejabat yang menerima amanah dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas kontribusinya, seraya berharap pejabat baru segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah masing-masing.

"Setiap pejabat diharapkan segera menyesuaikan diri, menjaga integritas, serta menghadirkan kinerja yang profesional dan responsif. Pada akhirnya, seluruh pelaksanaan tugas kepolisian harus berorientasi pada pelayanan dan kepentingan masyarakat," ujar Johnny dalam keterangan resminya, Minggu (11/10).

Rotasi besar-besaran di awal kepemimpinan lazim terjadi di institusi Polri. Namun, kecepatan dan skala perubahan kali ini memunculkan pertanyaan tentang arah konsolidasi yang ingin dibangun Suyudi. Polda-polda yang terkena mutasi bukan wilayah tanpa persoalan: Lampung, misalnya, kerap menghadapi tantangan kriminalitas lintas provinsi dan arus logistik dari Sumatera menuju Jawa. Sementara Bangka Belitung dan Kaltara memiliki karakteristik kepulauan serta perbatasan yang menuntut pendekatan pengamanan berbeda.

Pengamat kepolisian menilai bahwa mutasi cepat bisa menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, penyegaran memberi energi baru dan membuka ruang bagi perwira yang lebih muda. Di sisi lain, pergantian yang terlalu sering berisiko mengganggu kesinambungan program, terutama yang bersifat jangka panjang seperti reformasi birokrasi, penanganan narkoba, dan penguatan pengawasan internal. Efektivitas rotasi akan sangat bergantung pada sejauh mana pejabat baru mampu membaca konteks lokal dan menerjemahkan prioritas nasional ke dalam kebijakan daerah.

Yang tak kalah penting adalah aspek akuntabilitas. Publik berhak mengetahui indikator kinerja yang dipakai dalam setiap penempatan. Tanpa transparansi, narasi meritokrasi berisiko dipersepsikan sebagai formalitas belaka. Ke depan, tantangannya bukan hanya mengisi kursi yang kosong, melainkan memastikan bahwa setiap nama yang dipilih benar-benar membawa perubahan yang terukur di lapangan.