Ketahanan Pangan Inggris di Ujung Tanduk: Petani Bertahan di Tengah Badai Krisis

Petani di Inggris berada di ambang batas kemampuan finansial mereka. Jamie Burrows, seorang petani tanaman pangan di Norfolk sekaligus Ketua Dewan Tanaman National Farmers' Union (NFU), mengungkapkan bahwa banyak produsen pangan kini kesulitan mendapatkan pembiayaan untuk menanam benih berikutnya. Situasi ini bukan sekadar keluhan musiman, melainkan sinyal bahaya bagi ketahanan pangan negara yang selama ini bergantung pada impor.

Tekanan datang dari berbagai arah. Harga solar merah—bahan bakar khusus mesin pertanian—hampir dua kali lipat sejak konflik di Iran meletus pada akhir Februari. Pupuk pun melonjak sekitar 20% dalam periode yang sama. Belum lagi, musim panas terpanas yang pernah tercatat di Inggris telah menghancurkan panen sereal, menjadikannya yang terburuk dalam sejarah. Burrows meramalkan, "Beberapa dari bisnis ini tidak akan bertahan."

Kerentanan ini bukan hal baru. Selama bertahun-tahun, para ahli telah memperingatkan bahwa jaringan distribusi pangan Inggris terlalu terpusat. Profesor Tim Lang dari Centre for Food Policy, City St George's, University of London, mencatat bahwa pasokan supermarket nasional bergantung pada 131 pusat distribusi, sementara mayoritas impor pangan masuk melalui empat pelabuhan utama: Dover, Felixstowe, Southampton, dan London Gateway. Konsentrasi ini membuat sistem rentan terhadap gangguan, baik dari bencana alam maupun serangan siber.

Pemerintah Inggris sendiri baru-baru ini menghadapi kritik tajam. Lebih dari 150 pakar pangan dan akademisi menuding para menteri "berpuas diri" dan tidak memiliki rencana darurat untuk memberi makan penduduk jika terjadi krisis. Profesor Paul Behrens dari Oxford Martin School, University of Oxford, menekankan bahwa dunia sedang beralih ke periode di mana beberapa krisis terjadi bersamaan. "Kami sudah cukup baik menangani peristiwa tunggal seperti Covid, tetapi sekarang kami menghadapi krisis iklim, kelangkaan air, dan ketegangan geopolitik secara simultan," ujarnya.

Menghadapi ancaman ini, sebagian warga mulai mengambil inisiatif sendiri. Ana, 42 tahun, seorang ibu asal Wales selatan, aktif membagikan tips melalui kanal YouTube-nya tentang cara membangun stok darurat pangan. Ia menolak label "prepper" yang identik dengan survivalis ekstrem. "Ini hanya cara hidup normal, melindungi diri dan keluarga," katanya. Pemerintah Inggris melalui situs Prepare juga mulai mengimbau rumah tangga untuk menyimpan makanan kaleng dan air minum, meski langkah ini dinilai belum cukup.

Di sisi industri, Rob Haward, CEO perusahaan pengiriman sayuran organik Riverford, menyerukan "pemikiran ulang yang sangat rumit" terhadap sistem pangan. Riverford mendistribusikan sekitar 65.000 kotak per minggu, dengan 70% produknya ditanam di Inggris. Haward percaya bahwa konsumen perlu kembali makan secara musiman, dan pemerintah harus memberikan insentif seperti tarif pajak properti yang lebih rendah untuk toko buah dan sayur. Ia juga mendorong kontrak jangka panjang bagi petani agar mereka berani berinvestasi dalam praktik regeneratif yang memperkuat tanah menghadapi perubahan iklim.

"Kami membutuhkan visi yang berbeda untuk keamanan pangan masa depan. Ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi tentang membangun sistem yang tangguh," tegas Haward.

Pelajaran dari Inggris ini relevan bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang juga bergantung pada impor untuk beberapa komoditas pangan strategis, Indonesia menghadapi risiko serupa: sentralisasi distribusi, ketergantungan pada pelabuhan utama, dan ancaman perubahan iklim terhadap produksi domestik. Jika Inggris yang memiliki infrastruktur maju saja kesulitan, Indonesia perlu mempercepat diversifikasi sumber pangan dan memperkuat cadangan penyangga. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan bertindak sebelum krisis melanda, atau menunggu hingga meja makan rakyat kosong?