Inggris Tolak Kesepakatan Diesel Trump-Putin, Streeting: Fokusnya Tekan Rusia, Bukan Beri Ruang

London secara terbuka menolak kesepakatan energi antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin yang memungkinkan Washington membeli jutaan ton diesel dari Moskow. Menteri Pertahanan Inggris Wes Streeting menyatakan sikap itu dalam wawancara dengan Radio 4 BBC, menilai perjanjian tersebut tidak sejalan dengan upaya memperpendek perang di Ukraina.

Menurut Streeting, kesepakatan itu lahir di tengah tekanan politik domestik AS menjelang pemilihan November dan meningkatnya tuntutan publik di banyak negara untuk menekan biaya hidup. Ia berargumen, alih-alih membuka keran perdagangan dengan Rusia, AS dan sekutunya semestinya memperkuat tekanan agar Moskow menghentikan agresi dan Ukraina bisa mempertahankan kedaulatannya.

Perjanjian diesel itu sendiri dimaksudkan untuk menurunkan harga bahan bakar di Amerika Serikat yang melonjak pasca-konflik AS dan Israel dengan Iran. Namun Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menilai langkah tersebut justru memberi Moskow ruang fiskal untuk membiayai peralatan militer baru dan melanjutkan perang. Trump merespons dengan menyarankan Ukraina mencari pemimpin baru yang bisa berdamai dengan Rusia.

Streeting menegaskan pemimpin Ukraina adalah urusan rakyat Ukraina, seraya memuji integritas dan keberanian Zelensky dalam memimpin perang. Ia juga menegaskan tanggung jawab konflik berada sepenuhnya pada Putin dan ambisi imperialisnya. Pernyataan ini muncul di tengah gesekan publik yang berulang antara Washington dan Kyiv, yang menurut Streeting perlu dijembatani oleh Inggris sebagai sekutu kedua pihak.

"Kami melihat peran dan tanggung jawab kami untuk mencoba mempertemukan kembali sahabat-sahabat kami," ujar Streeting, seraya menambahkan bahwa dukungan AS bagi Ukraina sering kali diremehkan, mulai dari pasokan senjata, dukungan intelijen, hingga inisiatif diplomatik.

Dari kubu oposisi, Shadow Chancellor Andrew Griffith menyebut seruan Trump agar Zelensky mundur sebagai hal yang salah. Ia menilai kesepakatan diesel "mengirim pesan yang keliru" dan menegaskan bahwa perdamaian dunia tidak dibangun dengan kesepakatan semacam itu, melainkan dengan pendanaan pertahanan yang memadai dan kesiapan menghadapi perang.

Di sisi lain, Streeting menyatakan Inggris harus merencanakan belanja pertahanan dengan asumsi serangan Rusia terhadap NATO pada 2030. Ia menegaskan London tidak mencari konflik, tetapi kekuatan adalah bentuk pencegahan terbaik. Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa Eropa, termasuk Inggris, perlu mempercepat kemandirian pertahanan di tengah ketidakpastian arah kebijakan AS.

Isu belanja pertahanan menjadi ujian politik bagi pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Mantan Menteri Pertahanan John Healey, yang kini menjabat Chancellor, mengundurkan diri awal tahun ini karena menilai pemerintah tidak menyediakan dana yang cukup, dan mendesak alokasi 3% dari pendapatan nasional pada 2030. Streeting menyebut Healey akan memanfaatkan anggaran mendatang untuk menutup celah £4,7 miliar dan menetapkan jalur menuju 3,5% pada 2035.

Namun Streeting menolak berkomitmen pada angka 3% pada 2030 tanpa skema pembiayaan yang jelas. Ia beralasan, janji belanja tanpa sumber pendapatan akan dipersepsikan pasar sebagai risiko fiskal dan menaikkan biaya pinjaman. Pernyataan ini menyiratkan bahwa ruang fiskal Inggris tetap terbatas, meski tekanan geopolitik menuntut percepatan.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bahwa ketegangan geopolitik dapat mengubah peta perdagangan energi dan aliansi pertahanan. Sebagai negara non-blok yang bergantung pada stabilitas harga energi dan rantai pasok global, Jakarta perlu mencermati apakah kesepakatan semacam ini akan memicu fragmentasi pasar minyak dan diesel, serta bagaimana posisi ASEAN dalam menjaga netralitas di tengah persaingan kekuatan besar.

Ke depan, pertanyaannya bukan hanya apakah Inggris akan menaikkan belanja pertahanan secara signifikan, tetapi juga seberapa jauh Eropa dapat menyelaraskan sikap terhadap Rusia ketika Washington mengambil arah yang berbeda. Jika ketidaksepakatan ini berlanjut, kohesi aliansi Barat bisa diuji tepat saat Ukraina membutuhkan dukungan paling besar.