DOJ Selidiki Boikot TV Pool Gedung Putih, Uji Batas Antitrust dan Kebebasan Pers

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) tengah menyelidiki apakah keputusan TV pool Gedung Putih untuk menghentikan liputan terhadap Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu melanggar undang-undang antitrust. Juru bicara DOJ, Emily Covington, mengonfirmasi penyelidikan tersebut pada Sabtu (10/10/2026), dengan alasan bahwa boikot kelompok di antara pesaing bisnis dapat melanggar hukum AS. "Divisi Antitrust hanya menyelidiki untuk menentukan apakah organisasi berita ini melanggar hukum antitrust," ujarnya.

Penyelidikan ini muncul setelah lima jaringan penyiaran yang tergabung dalam TV pool—ABC, CBS, CNN, FOX, dan NBC—sepakat menghentikan liputan kepresidenan sebagai respons terhadap larangan administrasi Trump terhadap CNN, MS NOW, dan Politico dari Gedung Putih. Larangan tersebut kemudian digugat oleh ketiga media, dan seorang hakim memerintahkan pemulihan akses. Liputan TV pool pun kembali berjalan, namun DOJ tetap melanjutkan investigasi.

Keputusan DOJ ini memicu reaksi keras dari organisasi kebebasan pers. Jose Zamora, Direktur Regional Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) untuk Amerika, menilai langkah tersebut sebagai upaya intimidasi. "Pemerintah tidak boleh menggunakan penyelidikan antitrust untuk mengintimidasi media yang membela akses pers," tulisnya di X. "Hak publik untuk mengetahui bergantung pada akses itu."

Kasus ini bukan sekadar sengketa akses liputan, melainkan cerminan pertarungan lebih besar tentang siapa yang berhak mengontrol narasi media di Gedung Putih. Administrasi Trump berulang kali dituding membatasi wartawan yang dianggap tidak cukup mendukung. Boikot TV pool menjadi bentuk perlawanan kolektif dari media arus utama, yang kemudian direspons dengan penyelidikan antitrust. Langkah DOJ ini menimbulkan pertanyaan tentang batas antara penegakan hukum persaingan usaha dan upaya membungkam kritik.

Dalam konteks Indonesia, dinamika serupa kerap terjadi ketika pemerintah dan media berselisih soal akses dan independensi. Meski kerangka hukumnya berbeda, kasus ini menjadi pelajaran tentang pentingnya perlindungan terhadap kebebasan pers dan potensi penyalahgunaan instrumen hukum untuk menekan media. Indonesia memiliki UU Pers dan UU Antimonopoli yang bisa menjadi rujukan, namun penerapannya sering kali politis. Masyarakat sipil dan organisasi pers di Indonesia perlu mencermati perkembangan ini sebagai cermin perjuangan global melawan intimidasi terhadap jurnalis.

"Pemerintah tidak boleh menggunakan penyelidikan antitrust untuk mengintimidasi media yang membela akses pers. Hak publik untuk mengetahui bergantung pada akses itu." — Jose Zamora, CPJ

Ke depan, penyelidikan DOJ akan menjadi ujian bagi independensi lembaga penegak hukum AS. Jika terbukti hanya alat politik, kepercayaan publik terhadap DOJ dan kebebasan pers bisa tergerus. Sebaliknya, jika penyelidikan berjalan transparan, ini bisa memperkuat prinsip bahwa tidak ada entitas yang kebal hukum. Bagaimana pemerintah AS menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dan kebebasan pers akan menentukan arah demokrasi mereka—dan menjadi rujukan bagi negara lain, termasuk Indonesia.