Trump Sebut Norwegia Ternoda karena Tak Beri Nobel Perdamaian: 'Aib yang Tak Terhapus'

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyita perhatian dunia dengan pernyataan kontroversialnya terhadap Norwegia. Dalam sebuah rapat umum di Syracuse, New York, Jumat (10/10/2026), ia menuding negara Skandinavia itu telah menorehkan "aib yang tak terhapus" karena tidak memberinya Hadiah Nobel Perdamaian. Kekecewaan Trump mencuat tak lama setelah Komite Nobel mengumumkan Navi Pillay, mantan hakim Mahkamah Pidana Internasional (ICC), sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut.

Pillay, yang pernah memimpin laporan PBB yang menyimpulkan bahwa Israel melakukan genosida di Gaza, dianggap oleh Trump sebagai sosok yang tidak dikenal. "Saya tidak pernah mendengar orang itu. Tidak ada yang mengenalnya," ujarnya di hadapan pendukung. Pernyataan ini langsung memicu reaksi beragam, mengingat Pillay memiliki rekam jejak panjang sebagai pejuang hak asasi manusia internasional.

Kemarahan Trump bukan sekadar luapan emosional. Ia menyebut Hadiah Nobel Perdamaian telah "tercoreng selamanya oleh segelintir ideolog radikal yang anti-demokrasi dan musuh peradaban." Serangan verbal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana seorang kepala negara dapat mencampuri urusan lembaga independen seperti Komite Nobel. Norwegia, sebagai tuan rumah komite, berada dalam posisi sulit: di satu sisi harus menjaga netralitas, di sisi lain berhadapan dengan salah satu sekutu terpentingnya di NATO.

Pengamat hubungan internasional menilai insiden ini bisa memperuncing ketegangan diplomatik antara Washington dan Oslo. Meski secara historis hubungan kedua negara relatif stabil, pernyataan Trump berpotensi memengaruhi kerja sama di bidang pertahanan dan ekonomi. Norwegia adalah mitra strategis AS dalam pengawasan Arktik dan memiliki cadangan energi yang signifikan bagi Eropa. Tekanan politik semacam ini dikhawatirkan mengganggu kestabilan aliansi Barat di kawasan utara.

"Ini adalah noda tak terhapus pada negara Norwegia dan orang-orang yang membuat keputusan memalukan serta mempermalukan itu," tegas Trump.

Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana kekuatan besar dapat mempolitisasi penghargaan internasional. Sebagai negara non-blok yang aktif mendorong perdamaian, Indonesia perlu mencermati dampak dari manuver semacam ini terhadap tatanan multilateral. Ketika lembaga seperti Komite Nobel dianggap tidak lagi netral, kepercayaan pada mekanisme global bisa terkikis. Indonesia, yang sering menjadi penengah dalam konflik regional, berkepentingan menjaga agar forum-forum internasional tetap bebas dari intervensi kepentingan nasional negara adidaya.

Ke depan, apakah Norwegia akan merespons secara resmi atau memilih bungkam? Bagaimana pula reaksi komunitas internasional terhadap sikap Trump? Yang jelas, peristiwa ini menambah daftar panjang ketegangan antara AS dan Eropa di era geopolitik yang kian terfragmentasi. Dunia menanti langkah selanjutnya dari Oslo dan Washington, sembari mencermati apakah Nobel Perdamaian masih mampu menjadi simbol netral di tengah pusaran politik global.