Sui Luncurkan Hashi: Jaringan Pinjaman Bitcoin Institusional dengan Komitmen USD500 Juta

Jaringan blockchain layer-1 Sui bersiap meluncurkan Hashi, sebuah platform institusional yang memungkinkan pemegang Bitcoin menggunakan aset mereka sebagai jaminan untuk pinjaman tanpa harus memindahkannya dari ledger Bitcoin. Langkah ini didukung oleh komitmen modal awal sebesar USD500 juta dari lebih dari 20 mitra industri, dan mainnet dijadwalkan menggelar peluncuran bertahap pada akhir bulan ini.

Alih-alih menjadi sekadar janji, dana yang telah dijanjikan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa saat sistem diluncurkan, pasar dapat langsung beroperasi dengan likuiditas yang dalam, bukan dimulai dari nol. Inisiatif ini menyasar segmen yang selama ini sulit tersentuh: pemegang Bitcoin institusional dan korporasi yang mendambakan ekosistem patuh regulasi dan transparan untuk menempatkan aset mereka di keuangan terdesentralisasi (DeFi).

Sui memperkirakan ada sekitar USD1 triliun nilai Bitcoin yang saat ini tidak produktif. Selama ini, pemilik saldo besar—baik perusahaan publik maupun institusi—menghadapi keterbatasan teknologi yang membuat mereka tidak bisa memanfaatkan aset tersebut secara aman dan sesuai aturan. Hashi hadir sebagai jembatan yang memungkinkan aset tetap terkunci di jaringan Bitcoin, sementara aktivitas peminjaman dan perdagangan berlangsung di ekosistem Sui.

"Hashi diluncurkan dengan modal serius dan koalisi pemimpin industri karena institusi ingin memanfaatkan Bitcoin tanpa melepaskan perlindungan yang mereka butuhkan," ujar Adeniyi Abiodun, Co-Founder dan Chief Product Officer Mysten Labs, pengembang asli Sui, dalam pengumuman resmi.

Pernyataan senada datang dari Nathan McCauley, CEO dan co-founder Anchorage Digital, mitra peluncuran hari pertama yang juga berencana memasok likuiditas stablecoin ke jaringan tersebut. Menurutnya, perusahaan publik dan institusi memegang Bitcoin dalam jumlah besar, tetapi kemampuan mereka untuk menggunakan modal itu terbatas oleh teknologi yang tersedia. Menghubungkan klien institusional dengan Hashi, klaim McCauley, merupakan pergeseran besar dalam cara aset digital dimanfaatkan.

Secara teknis, Hashi menghindari jembatan lintas rantai yang selama ini menjadi titik lemah keamanan. Pengguna mengunci BTC mereka di alamat vault langsung di blockchain Bitcoin, diamankan oleh skema multisig 2-of-2 yang memerlukan persetujuan kriptografis dari validator Hashi. Lapisan guardian independen juga ditambahkan untuk memantau dan memperlambat pergerakan jaminan yang mencurigakan. Selama Bitcoin asli tetap beku di jaringan Bitcoin, Hashi mencetak hBTC—token voucher digital di Sui—yang dijamin langsung oleh deposit tersebut. Aplikasi di Sui kemudian dapat menggunakan hBTC untuk pinjaman, pasar kredit, dan perdagangan aset dunia nyata. Ketika pengguna ingin keluar, hBTC dibakar permanen di Sui, memicu multisig untuk membuka dan mengembalikan Bitcoin asli ke pengguna.

Untuk memenuhi standar kepatuhan dan keamanan institusional, Hashi telah melalui verifikasi ketat. Perusahaan keamanan Certora memverifikasi kontrak pintar secara formal, sementara CommonPrefix meninjau kriptografi protokol multi-party computation (MPC). Langkah ini penting untuk meyakinkan investor institusional yang selama ini ragu terhadap risiko kustodi dan celah regulasi.

Peluncuran Hashi terjadi di tengah pergeseran lanskap pembiayaan berbasis Bitcoin. Pinjaman dengan jaminan Bitcoin tidak lagi hanya untuk spekulasi perdagangan kripto, tetapi mulai digunakan untuk menutup biaya pendidikan, akuisisi properti, hingga modal kerja korporasi. Tren ini menunjukkan bahwa Bitcoin perlahan bergerak dari aset spekulatif menjadi instrumen keuangan yang fungsional.

Bagi Indonesia, perkembangan ini menawarkan perspektif baru. Dengan adopsi kripto yang terus tumbuh, pelaku usaha dan investor domestik dapat memantau bagaimana infrastruktur semacam Hashi membuka jalan bagi pemanfaatan aset digital secara produktif. Meski demikian, kerangka regulasi dalam negeri masih harus beradaptasi, terutama terkait kustodi, perpajakan, dan perlindungan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memiliki peran krusial dalam memastikan inovasi semacam ini tidak menimbulkan risiko sistemik.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah Bitcoin bisa digunakan sebagai jaminan, melainkan seberapa cepat ekosistem pendukungnya matang. Jika Hashi dan jaringan serupa berhasil membuktikan bahwa aset kripto dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan keamanan, gelombang institusi berikutnya mungkin akan segera menyusul. Namun, tantangan tetap ada: bagaimana menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas, dan apakah regulator di berbagai yurisdiksi—termasuk Indonesia—siap mengakomodasi model bisnis yang melintasi batas negara ini?