BRAN dan Bank Tanah Jalin Sinergi, Reforma Agraria Masuk Fase Eksekusi

Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) Dedi Prasetyo menggelar pertemuan dengan jajaran pimpinan Badan Bank Tanah di Wisma Nusantara, Jakarta, Kamis (8/10). Langkah ini menandai dimulainya konsolidasi kelembagaan BRAN yang baru dibentuk, sekaligus menguji seberapa cepat negara mampu menerjemahkan mandat reforma agraria menjadi tindakan nyata di lapangan.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang kolaborasi, pertukaran pengalaman, dan penyamaan persepsi mengenai peran masing-masing dalam mendukung program reforma agraria. Dedi menegaskan bahwa reforma agraria bukan pekerjaan satu lembaga. "Reforma agraria merupakan pekerjaan bersama. Karena itu komunikasi, koordinasi dan sinergi antarlembaga sangat penting," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, memaparkan pengalaman lembaganya dalam penyediaan dan pengelolaan tanah, termasuk pelaksanaan reforma agraria di atas Hak Pengelolaan (HPL), penataan akses, serta pemberdayaan masyarakat. Paparan ini menjadi bahan pembelajaran bagi BRAN yang tengah menyusun fondasi operasionalnya.

Dedi membeberkan cetak biru dan peta jalan BRAN 2026–2029, yang mencakup arah pembangunan kelembagaan, penguatan data agraria, penyusunan program kerja, serta agenda prioritas. Ia menyebut 100 hari pertama akan difokuskan pada pembangunan fondasi yang kuat, termasuk pemetaan kasus agraria prioritas, penguatan kanal komunikasi dan pengaduan rakyat, serta penyusunan regulasi pendukung.

"100 hari pertama ini kita gunakan untuk membangun fondasi yang kuat. Kita menyusun program secara terukur, memperkuat koordinasi dan memastikan setiap langkah memiliki arah yang jelas," kata Dedi.

Salah satu isu krusial yang mencuat dalam diskusi adalah pentingnya data agraria yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dedi menilai data merupakan fondasi utama agar setiap kebijakan dan program tepat sasaran. "Data menjadi salah satu fondasi penting. Kita ingin setiap kebijakan dan program didukung oleh informasi yang akurat," tegasnya.

BRAN juga membuka ruang kerja sama dengan Bank Tanah dalam pertukaran informasi dan pengalaman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Dedi berkomitmen membangun komunikasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lain untuk memperkuat koordinasi.

Langkah BRAN ini menjadi sorotan karena reforma agraria selama ini kerap terkendala tumpang tindih data, sengketa lahan, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Kehadiran BRAN diharapkan mampu memutus rantai masalah tersebut. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana sinergi dengan Bank Tanah dan lembaga lain dapat dieksekusi menjadi kebijakan konkret.

Ke depan, publik akan menanti apakah 100 hari pertama BRAN benar-benar menghasilkan terobosan, atau sekadar menjadi rutinitas birokrasi. Pertemuan dengan Bank Tanah hanyalah langkah awal; ujian sesungguhnya adalah ketika program reforma agraria menyentuh langsung kehidupan masyarakat di daerah.