Europol: Ancaman Kuantum Mengintai Dompet Kripto, Bukan Blockchain

Badan penegak hukum Uni Eropa, Europol, menyatakan bahwa titik paling rentan terhadap serangan komputer kuantum di ekosistem mata uang kripto bukanlah blockchain, melainkan dompet digital yang kunci publiknya sudah terbuka. Laporan bertajuk Quantum Computing and Cryptocurrencies yang dirilis Rabu menyoroti bahwa ancaman sesungguhnya terletak pada kepemilikan aset, bukan pada kemampuan mesin kuantum menulis ulang riwayat transaksi.

Europol menegaskan komputer kuantum yang mampu melakukan serangan semacam itu belum ada, dan lembaga tersebut tidak memprediksi kapan akan muncul. Namun, mereka menilai adaptasi proaktif jauh lebih mungkin terjadi ketimbang keruntuhan sistemik. Pusat Kejahatan Siber Eropa itu mendorong transisi bertahap melalui peningkatan dompet, kriptografi pasca-kuantum, serta koordinasi lintas pengembang, penambang, bursa, dan pengguna.

Perbedaan mendasar yang sering terlewat dalam peringatan soal kuantum adalah fungsi hash yang mengamankan riwayat blockchain—termasuk penambangan bitcoin—jauh lebih tahan terhadap serangan kuantum dibandingkan kriptografi kunci publik yang mengendalikan dompet. Menurut Europol, mata uang kripto tidak akan runtuh karena komputasi kuantum. Yang menjadi perhatian utama adalah siapa yang menguasai aset di dalam dompet, bukan apakah komputer kuantum bisa menulis ulang blockchain bitcoin.

Kerentanan ini paling kritis bagi alamat dari era awal Bitcoin—dikenal sebagai "era Satoshi"—yang kunci publiknya sudah terlihat di rantai. Komputer kuantum yang cukup kuat dapat menurunkan kunci privat dari kunci publik tersebut dan menguras dana terkait. Europol menegaskan kunci yang sudah terekspos tidak dapat diamankan secara retroaktif, memicu perdebatan sengit di komunitas bitcoin soal apakah dana di dompet era Satoshi perlu dibekukan seiring mendekatnya ancaman kuantum.

"Mata uang kripto tidak akan runtuh karena komputasi kuantum," demikian pernyataan Europol dalam laporan tersebut, seraya menekankan bahwa yang perlu segera diatasi adalah kepemilikan aset di dompet, bukan integritas blockchain.

Tantangan yang lebih berat justru memperbarui jaringan itu sendiri. Europol mengutip studi 2024 yang memperkirakan konversi setiap unspent transaction output (UTXO) bitcoin ke format tahan kuantum memerlukan setidaknya 76 hari ruang blok kumulatif. Jika 25% setiap blok dialokasikan untuk migrasi, proses itu bisa memakan waktu sekitar 300 hari. Skema tanda tangan pasca-kuantum baru juga jauh lebih besar—10 hingga 120 kali lipat—dibandingkan tanda tangan Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) yang saat ini membuktikan kepemilikan dan mengesahkan transfer dana di jaringan bitcoin.

Sejumlah peneliti dan institusi bitcoin semakin melihat 2029 sebagai batas waktu kredibel bagi rencana migrasi tahan kuantum. IBM pada Juli menyatakan ekspektasi bahwa komputasi kuantum akan menghasilkan pendapatan komersial signifikan dalam dua hingga empat tahun ke depan. Europol menekankan bahwa hambatan bitcoin bukanlah menemukan kriptografi pengganti, melainkan meyakinkan jaringan global yang terdesentralisasi untuk mengadopsinya sebelum dompet yang terekspos menjadi sasaran.

Bagi Indonesia, implikasi laporan ini menyentuh langsung industri aset kripto domestik yang tengah tumbuh. Bursa dan penyedia dompet lokal perlu mulai memetakan kesiapan infrastruktur mereka terhadap standar pasca-kuantum, sementara regulator seperti OJK dan Bappebti menghadapi pertanyaan soal kerangka pengawasan yang mengakomodasi transisi teknologi ini. Tanpa persiapan, aset pengguna yang tersimpan di dompet dengan kunci publik terekspos berisiko menjadi korban pertama ketika komputer kuantum yang memadai benar-benar hadir.

Pertanyaannya kini bukan apakah blockchain akan bertahan, melainkan seberapa cepat ekosistem kripto global—termasuk di Indonesia—beralih ke kriptografi yang siap menghadapi kuantum sebelum jendela waktu 2029 menutup.