Hashim Dorong Mikroalga sebagai Alternatif Avtur, tapi Menolak Label 'Sustainable'
Baca dalam 60 detik
- Hashim Djojohadikusumo menilai mikroalga layak dikembangkan sebagai sumber bahan bakar penerbangan karena Indonesia punya matahari, lahan, tenaga kerja, dan CO2 berlimpah.
- Ia menolak menyebutnya sustainable aviation fuel dan memilih istilah green fuel atau blue fuel, sinyal kehati-hatian terhadap klaim keberlanjutan.
- Produk sampingan spirulina dan chlorella berpotensi menekan impor protein, memperluas manfaat ekonomi dari riset energi ini.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, membuka peluang baru bagi diversifikasi energi penerbangan nasional dengan menyoroti mikroalga sebagai kandidat bahan bakar avtur. Ia menyampaikan gagasan itu dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10), dan mengaku tengah mendalami teknologi tersebut secara pribadi.
Yang membuat mikroalga menarik, menurut Hashim, adalah kesesuaiannya dengan keunggulan geografis dan demografis Indonesia. Ia merinci empat modal utama: intensitas sinar matahari sepanjang tahun, ketersediaan lahan untuk kolam atau tambak, pasokan tenaga kerja yang besar, serta kandungan karbon dioksida dari sejumlah ladang minyak dan gas di dalam negeri. Kombinasi ini, katanya, tidak dimiliki banyak negara lain.
Namun ada catatan penting yang ia tekankan. Hashim enggan menyamakan produk turunan mikroalga dengan sustainable aviation fuel (SAF) yang kini menjadi standar global. Ia lebih memilih menyebutnya green fuel atau blue fuel, dengan alasan klaim keberlanjutan perlu dibuktikan lebih dulu, bukan sekadar diklaim.
"Saya berbeda, saya anggap ini green fuel atau blue fuel. Tapi belum tentu sustainable," ujarnya, menggarisbawahi sikap hati-hati terhadap narasi hijau yang kerap dipakai industri penerbangan.
Dari sisi teknis, Hashim menjelaskan bahwa CO2 dari ladang migas dapat diinjeksi ke kolam budidaya mikroalga, lalu dipadukan dengan paparan sinar matahari. Proses ini berpotensi mengubah limbah karbon menjadi bahan baku energi sekaligus mengurangi emisi yang selama ini dilepas ke atmosfer. Skema semacam ini sejalan dengan arah kebijakan transisi energi yang menekankan pemanfaatan karbon, bukan sekadar penurunan konsumsi fosil.
Selain avtur, Hashim menyoroti potensi ekonomi ikutan dari budidaya mikroalga. Ia menyebut pakan ternak, spirulina, dan chlorella sebagai turunan yang bisa dikembangkan. Menurutnya, dua komoditas terakhir dapat menjadi tambahan suplemen protein bagi kebutuhan domestik, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Ia mengaku baru mengenal spirulina dan chlorella sekitar enam bulan lalu dan langsung menelusuri informasinya.
Bagi Indonesia, gagasan ini menyentuh dua persoalan sekaligus: ketahanan energi penerbangan dan ketahanan pangan. Selama ini avtur nasional masih bergantung pada impor dan harga minyak dunia. Jika mikroalga bisa diproduksi dalam skala komersial, ada peluang menekan defisit neraca dagang sektor energi. Namun, tantangan tetap besar, mulai dari biaya produksi, efisiensi konversi, hingga kesiapan infrastruktur hilirisasi.
Pernyataan Hashim juga menyiratkan pesan politik: pemerintah ingin terlihat membuka opsi teknologi baru tanpa terjebak pada janji keberlanjutan yang belum teruji. Sikap ini bisa dibaca sebagai upaya menjaga kredibilitas di forum internasional, terutama saat negara-negara maju mendorong standar SAF yang ketat.
Ke depan, pertanyaannya bukan lagi soal potensi, melainkan eksekusi. Apakah ada investor yang mau menanggung risiko riset awal? Regulasi apa yang perlu disiapkan agar mikroalga tidak berhenti sebagai wacana seminar? Dan yang tak kalah penting, bagaimana memastikan klaim green fuel benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekadar jargon di atas panggung?



