Tersangka Kedua Ditangkap dalam Penembakan Sekolah Kanada: Jejak Chat GPT hingga Bantuan Teknis Lintas Negara
Baca dalam 60 detik
- James Codey Bryant, warga Washington, ditahan atas tuduhan konspirasi pembunuhan di luar negeri terkait penembakan massal di Kanada.
- Bryant diduga memberi saran teknis dan dana kepada pelaku utama selama enam bulan, termasuk cara menghidupkan mobil dan rencana siaran langsung.
- Kasus ini membuka babak baru dalam pengawasan AI dan pertukaran informasi antarnegara, dengan OpenAI dan CEO-nya Sam Altman menghadapi gugatan perdata.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat menahan James Codey Bryant, 30 tahun, warga negara AS asal Washington barat, pada Selasa (6/10/2026) atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan di luar negeri. Bryant diduga sebagai kaki tangan dalam penembakan massal di sebuah sekolah di Kanada yang menewaskan delapan orang, termasuk enam anak, pada Februari lalu.
Penangkapan ini mengejutkan karena sebelumnya penyidik tidak pernah mengungkap adanya keterlibatan manusia lain dalam perencanaan aksi tersebut. Selama ini, perhatian publik tertuju pada pelaku utama, Jesse Van Rootselaar, 18 tahun, yang diketahui menggunakan chatbot ChatGPT untuk merancang serangan. Kini, muncul fakta bahwa Van Rootselaar juga berkomunikasi dengan Bryant melalui layanan pesan yang sudah tidak beroperasi, Omegle, sekitar tiga tahun sebelum insiden.
Menurut dakwaan yang diperoleh CBC, Bryant dan Van Rootselaar menjalin kontak sejak sebelum Agustus 2025. Bryant disebut memberikan uang sekitar US$100 untuk membeli sepatu dan US$15 untuk pembelian pemantik api. Lebih dari itu, ia diduga memberi nasihat teknis, termasuk cara menghidupkan mobil yang gagal dinyalakan setelah Van Rootselaar membunuh ibu dan saudara tirinya di rumah keluarga. Saran itu, menurut otoritas, memungkinkan pelaku mencapai sekolah dan melancarkan aksi.
Dalam konferensi pers bersama Departemen Kehakiman AS dan Royal Canadian Mounted Police (RCMP), otoritas mengungkap bahwa Bryant beberapa kali mencoba membujuk Van Rootselaar untuk membatalkan rencana, namun tidak pernah melapor ke penegak hukum. Sebaliknya, ia justru menyarankan penggunaan VPN untuk menghindari deteksi saat mengunggah video penembakan. Bryant juga disebut menyetujui untuk menyiarkan langsung aksi tersebut, yang menurut W Mike Herrington, agen khusus FBI cabang Seattle, mungkin tidak akan terjadi tanpa persetujuannya.
"Kami menduga Bryant memberikan dukungan teknis dan finansial yang memperlancar aksi biadab ini. Ini adalah peringatan serius tentang bagaimana jaringan daring dapat memfasilitasi kejahatan lintas negara," ujar Neil Floyd, acting US attorney, dalam pernyataan resmi.
Kasus ini juga menyeret OpenAI, perusahaan induk ChatGPT, ke ranah hukum. Tim keamanan OpenAI dilaporkan telah menandai percakapan Van Rootselaar tentang kekerasan senjata api, tetapi tidak memberi tahu polisi. Akun Van Rootselaar ditutup, namun ia membuat akun kedua yang tetap aktif. Keluarga korban dan Provinsi British Columbia menggugat OpenAI dan CEO-nya, Sam Altman, karena dianggap lalai melaporkan perilaku berbahaya tersebut.
Bagi Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting tentang perlunya regulasi AI yang responsif dan kerja sama internasional dalam penegakan hukum siber. Meskipun Indonesia belum memiliki kasus serupa, meningkatnya penggunaan chatbot dan platform pesan anonim menuntut kewaspadaan. Pemerintah dan penyedia layanan digital perlu memperkuat mekanisme pelaporan dini serta literasi digital agar teknologi tidak disalahgunakan untuk merencanakan kejahatan.
Bryant akan diadili di AS sebagai warga negara Amerika di bawah investigasi FBI, yang berjanji terus bekerja sama dengan otoritas Kanada. Sementara itu, pertanyaan besar masih menggantung: sejauh mana platform digital dan AI harus bertanggung jawab ketika percakapan mereka menjadi alat perencanaan kejahatan? Dan akankah kasus ini mendorong reformasi kebijakan pengawasan AI di tingkat global?



