Alito Tolak Pensiun Dini, Kursi Mahkamah Agung AS Jadi Taruhan Politik
Baca dalam 60 detik
- Hakim Agung Samuel Alito memastikan bertahan setidaknya hingga pertengahan 2027, menepis spekulasi pensiun sebelum pemilu sela November.
- Keputusan ini mematikan peluang Partai Republik mengisi kursi kosong selama masa transisi kongres, sekaligus menyandera agenda yudisial Donald Trump.
- Jika Demokrat menguasai Senat, setiap calon hakim bentukan Trump berpotensi kandas, memperpanjang kebuntuan konstitusional hingga tahun pemilu berikutnya.

Hakim Agung Amerika Serikat Samuel Alito menegaskan tidak akan meninggalkan kursinya dalam waktu dekat, bahkan jika Partai Demokrat merebut kendali Senat pada pemilu sela November mendatang. Pernyataan ini menutup spekulasi yang selama berbulan-bulan mencuat di kalangan konservatif, yang berharap pensiun dini Alito dapat membuka jalan bagi Donald Trump menunjuk penggantinya sebelum komposisi Senat berubah.
Alito, 76 tahun, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan masa sidang Mahkamah Agung yang baru dimulai Senin lalu dan berakhir sekitar akhir Juni atau awal Juli tahun depan. "Saya berniat bertahan hingga masa sidang ini selesai," ujarnya kepada Bloomberg, seraya menambahkan bahwa keputusan tersebut telah diambil sejak beberapa bulan lalu. Ia juga membantah anggapan bahwa kondisi fisik atau mentalnya menurun. "Saya tidak merasa pikun secara mental maupun fisik," tegasnya.
Pernyataan itu kontras dengan wawancara Alito bersama CBS News beberapa waktu sebelumnya, di mana ia mengaku sempat mempertimbangkan pensiun tahun ini. "Itu sesuatu yang harus dipikirkan setiap hakim seusia saya, setiap masa sidang," katanya saat itu. Fluktuasi sikap ini justru memperlihatkan tekanan politik yang mengelilingi kursi Mahkamah Agung, terutama menjelang pemilu yang bisa mengubah peta kekuatan di Senat.
Bagi Partai Republik, jendela emas untuk mengisi kursi Alito sebenarnya terletak pada periode transisi pasca-pemilu, ketika Senat masih dikuasai mayoritas lama hingga awal Januari. Namun Alito memilih tidak memanfaatkannya. Sikap ini memaksa Partai Republik menghadapi kemungkinan terburuk: jika Demokrat menang pada November, mereka bisa memblokir setiap nominasi Trump pada kongres berikutnya, menciptakan kekosongan berkepanjangan di lembaga peradilan tertinggi.
Sejarah mencatat bagaimana pertarungan kursi Mahkamah Agung kerap menjadi medan tempur politik paling sengit. Pada 2016, Mitch McConnell menolak memproses nominasi Merrick Garland yang diajukan Barack Obama dengan alasan kurang waktu, meski pemilu masih delapan bulan lagi. Langkah itu membuka jalan bagi Trump mengangkat Neil Gorsuch. Sebaliknya, setelah Ruth Bader Ginsburg wafat pada September 2020, McConnell justru mempercepat konfirmasi Amy Coney Barrett hanya beberapa pekan sebelum pemilu. Preseden ganda inilah yang membuat Demokrat menyimpan dendam dan bertekad membalas jika mereka menguasai Senat.
"Saya tidak merasa pikun secara mental maupun fisik. Saya berniat bertahan hingga masa sidang ini selesai." — Samuel Alito
Dari perspektif Indonesia, dinamika di Mahkamah Agung AS ini bukan sekadar tontonan politik. Putusan-putusan pengadilan tertinggi AS kerap berdampak langsung pada kebijakan perdagangan, investasi, dan iklim usaha global, termasuk bagi negara-negara mitra seperti Indonesia. Ketidakpastian komposisi hakim dapat memengaruhi arah putusan dalam sengketa dagang, regulasi teknologi, hingga kebijakan energi yang melibatkan perusahaan-perusahaan Indonesia atau mitra dagangnya. Bagi pelaku pasar dan diplomat, kursi Alito adalah variabel yang layak dipantau.
Yang lebih mendesak, pernyataan Alito menutup ruang bagi Partai Republik untuk mengonsolidasikan mayoritas konservatif di Mahkamah Agung dalam jangka pendek. Jika Demokrat merebut Senat, mereka tidak hanya berpotensi menolak nominasi Trump, tetapi juga memperlambat laju yudisialisasi kebijakan konservatif. Sebaliknya, jika Republik bertahan, tekanan akan berpindah ke Alito untuk pensiun pada 2027—sebuah skenario yang masih terbuka lebar mengingat usianya yang menginjak 77 tahun.
Pertanyaannya kini: sampai kapan Alito mampu menahan tekanan politik dan kesehatan untuk tetap di kursinya, dan apakah Partai Republik punya rencana cadangan jika kursi itu akhirnya kosong di tengah pemerintahan yang terbelah?



