Badenoch Tolak Koalisi dengan Reform UK: Saya Lebih Memilih Pemilu Ulang

Kemi Badenoch menyatakan lebih memilih pemilihan umum ulang daripada berkoalisi dengan Reform UK jika tidak ada partai yang meraih mayoritas pada pemilu berikutnya. Pemimpin Partai Konservatif itu menegaskan bahwa bergabung dengan partai pimpinan Nigel Farage hanya akan menimbulkan rangkaian masalah baru.

Dalam wawancara dengan BBC, Badenoch menyebut Reform UK sedang "terjerat dalam skandal" dan menolak bekerja sama dalam pemerintahan. Ia menekankan bahwa satu-satunya cara bagi pemilih yang menginginkan pemerintahan Konservatif adalah dengan memberikan suara langsung kepada partainya. "Jika Anda menginginkan Konservatif, Anda harus memilih Konservatif. Saya sudah katakan akan ada pemilu ulang jika tidak ada mayoritas keseluruhan," ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah survei yang memproyeksikan parlemen menggantung, dengan Partai Buruh diprediksi menjadi partai terbesar, diikuti Reform UK dan Konservatif. Konstelasi politik Inggris yang terfragmentasi memaksa partai-partai besar mempertimbangkan skenario koalisi, namun Badenoch justru mengambil posisi tegas untuk tidak bernegosiasi dengan Reform UK.

Badenoch juga menyoroti sejumlah kasus yang menimpa kader Reform UK, termasuk penangkapan Dan Thomas, mantan pemimpin Reform di Wales, atas tuduhan penyerangan dan perilaku koersif. Selain itu, Nathan Gill, eks pemimpin Reform Wales, dijatuhi hukuman 10,5 tahun penjara karena menerima suap untuk wawancara dan pidato pro-Rusia. Farage sendiri menghadapi sorotan atas dukungan finansial, termasuk hadiah £5 juta dari seorang donatur miliarder sebelum ia menjadi anggota parlemen. Farage membantah melakukan kesalahan.

"Saya ingin ekonomi ini tumbuh, saya ingin membuat negara lebih kaya, saya ingin menghentikan perahu, kami punya rencana untuk perbatasan, kesejahteraan, pertahanan, dan menurunkan biaya energi," tegas Badenoch.

Di sisi kebijakan, Badenoch mengumumkan perubahan pada program untuk kaum muda dengan memotong tarif iuran National Insurance (NI) pengusaha dari 15% menjadi 7,5% untuk pekerja berusia 21 hingga 24 tahun. Langkah ini menggantikan kebijakan "First Job Bonus" yang sebelumnya diusulkan, di mana £5.000 pertama dari iuran NI dialihkan ke rekening tabungan. Partai Konservatif menilai kebijakan baru ini menyasar pekerjaan pemula dan "menghaluskan tebing curam" yang terjadi saat iuran NI pengusaha melonjak dari 0% menjadi tarif penuh ketika pekerja berusia 21 tahun.

Kebijakan ini muncul ketika sekitar satu juta anak muda di Inggris tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan. Badenoch beralasan pemotongan NI untuk semua orang tidak memungkinkan karena keterbatasan fiskal. "Kami harus menemukan uangnya dulu. Kami memiliki aturan ekonomi emas. Kami bersikap kredibel secara fiskal. Kami menemukan penghematan lalu membelanjakannya," jelasnya.

Langkah Badenoch mencerminkan upaya reposisi Partai Konservatif pasca kekalahan historis pada pemilu 2024. Ia menerbitkan dokumen 100 halaman berjudul The Right Way yang memuat prinsip-prinsip partai, dan menyatakan ingin kembali ke "Partai Konservatif otentik yang dikenal dan dicintai." Namun, dengan hanya satu dari lima pemilih yang mendukung menurut survei, ia mengakui politik sangat volatil. "Kami berada di dunia politik yang berbeda, dan dalam konteks itulah kami yakin bisa menang. Saya tidak mengatakan kami akan menang," tambahnya.

Bagi Indonesia, dinamika politik Inggris ini dapat menjadi cermin bagaimana koalisi dan fragmentasi parlemen memengaruhi stabilitas kebijakan ekonomi. Ketidakpastian politik di negara maju sering berdampak pada arus investasi global, termasuk ke pasar berkembang. Jika Inggris kembali ke pemilu ulang, proses pengambilan keputusan ekonomi bisa tertunda, memengaruhi kerja sama perdagangan dan investasi yang selama ini terjalin.

Ke depan, pertanyaannya adalah apakah Partai Konservatif mampu melewati titik kritis dukungan terhadap Reform UK dan menjadi alternatif kredibel bagi Partai Buruh. Jika tidak, pemilu ulang bukan sekadar skenario, melainkan keniscayaan yang bisa mengubah peta politik Inggris secara fundamental.