Trump Setop Iklan Berbayar Pajak, Alihkan ke Super PAC di Tengah Rating Terendah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menghentikan pembiayaan iklan televisi bernuansa promosi diri yang selama ini menggunakan uang pembayar pajak. Keputusan itu diumumkan melalui unggahan di platform media sosialnya, tak lama setelah gelombang kritik meluas terkait penggunaan dana federal untuk kepentingan pencitraan politik.

Iklan-iklan tersebut menelan biaya sedikitnya 1,5 juta dolar AS dari kas negara. Trump berdalih bahwa langkah itu merupakan praktik lazim dan menyebut kontennya sebagai "promosi positif bagi Amerika Serikat yang hebat". Ia lantas menuding "kiri radikal" sebagai pihak yang membesar-besarkan persoalan. Namun, di tengah tekanan, ia menyatakan akan membiayai iklan serupa ke depan dari kantong pribadi dan dana yang dihimpun melalui komite aksi politik MAGA Inc.

Yang belum jelas adalah bagaimana penggantian uang rakyat untuk iklan yang sudah tayang. Juru bicara Gedung Putih sebelumnya gigih membela penggunaan dana publik untuk spot promosi presiden, tetapi pada Senin malam menyatakan MAGA Inc akan menanggung biaya iklan berikutnya. Mereka tidak menjawab pertanyaan soal mekanisme verifikasi bahwa dana politik benar-benar dipakai, bukan kembali ke kas negara.

Kontroversi ini bukan sekadar soal anggaran. Di dalam negeri AS, isu penggunaan dana publik untuk kepentingan elektoral menyentuh saraf kepercayaan terhadap netralitas institusi. Partai Demokrat dan sejumlah pengamat menilai presiden telah mencampuradukkan sumber daya negara dengan mesin politik pribadi. Sebaliknya, pendukung Trump melihat serangan terhadap iklan itu sebagai bagian dari perang media yang tidak seimbang.

"Saya tidak akan secara langsung mengaitkan itu dengan langkah yang diambil," ujar Menteri Luar Negeri Marco Rubio, menanggapi penarikan pesawat pembom B1 dari pangkalan udara Inggris setelah dugaan plot Iran. Ia menegaskan Departemen Perang terus mengalokasikan ulang sumber daya sesuai kebutuhan.

Di sisi lain, dinamika politik AS menjelang pemilu sela kian memanas. Trump tetap melakukan kampanye ke Nebraska untuk mendukung senator dari Partai Republik, meski angka persetujuannya merosot ke 32%. Sejumlah media melaporkan bahwa Politico dilarang ikut dalam penerbangan Air Force One untuk perjalanan tersebut, memicu pertanyaan baru soal akses pers di era pemerintahan ini.

Isu kesehatan juga mencuat. Pennsylvania melaporkan wabah campak terbesar di AS dengan lebih dari 1.000 kasus tahun ini. Gubernur New York, Kathy Hochul, hingga menetapkan status darurat bencana atas wabah serupa di wilayahnya. Sementara itu, Mahkamah Agung AS mulai menyidangkan gugatan yang menentukan apakah negara bagian dapat menuntut perusahaan minyak seperti Suncor Energy dan ExxonMobil atas dampak perubahan iklim terhadap komunitas mereka.

Bagi Indonesia, manuver Trump ini menjadi cermin bagaimana batas antara kepentingan negara dan politik praktis kian kabur di banyak demokrasi. Ketika dana publik dipakai untuk citra penguasa, akuntabilitas menjadi taruhannya. Publik di dalam negeri pun patut mencermati apakah praktik serupa mengintai di ruang kebijakan kita, terutama menjelang siklus elektoral.

Pertanyaan besarnya: jika iklan sudah tayang dan uang rakyat telah dibelanjakan, siapa yang akan memastikan penggantiannya benar-benar terjadi? Tanpa mekanisme audit yang transparan, janji mengganti biaya hanya akan menjadi retorika yang menguap bersama siklus berita berikutnya.