Fairshake Kucurkan Dana Besar untuk 32 Petahana DPR AS, Sinyal Lobi Kripto Menguat
Baca dalam 60 detik
- Fairshake mendukung 13 kandidat Demokrat dan 19 Republikan, semuanya petahana, dengan enam di antaranya menerima dana masing-masing US$1 juta.
- Dukungan diarahkan ke komite kunci seperti House Financial Services dan Ways and Means yang akan membahas regulasi kripto dan pajak aset digital.
- Langkah ini memperkuat posisi kripto di Kongres, meski Senat masih menjadi hambatan utama bagi undang-undang struktur pasar.

Komite aksi politik (PAC) industri kripto, Fairshake, kembali merilis daftar kandidat yang akan didukung pada pemilihan umum November mendatang. Sebanyak 32 petahana DPR AS masuk dalam daftar, terdiri dari 13 politikus Partai Demokrat dan 19 dari Partai Republikan. Enam di antaranya dipastikan menerima suntikan dana masing-masing sebesar US$1 juta dari Fairshake dan afiliasinya, menurut juru bicara super PAC tersebut, Geoff Vetter.
Langkah ini menegaskan strategi Fairshake yang memilih kandidat petahana dengan peluang besar kembali ke Kongres. Tujuannya jelas: memperkuat blok pendukung kebijakan kripto di lembaga legislatif. "Fairshake selalu menjadi organisasi yang berfokus pada isu dan akan terus demikian. Kami mendukung kandidat pro-kripto yang mendorong inovasi Amerika dari kedua partai," ujar Vetter dalam pernyataannya.
Di kubu Republikan, tiga nama yang menonjol adalah French Hill, Ketua Komite Jasa Keuangan DPR yang memimpin dorongan legislasi kripto; Bill Huizenga, anggota senior komite tersebut; dan Bryan Steil, yang juga memimpin subkomite aset digital. Sementara dari Demokrat, dukungan tingkat tinggi diberikan kepada Steven Horsford dari Nevada, yang berperan meloloskan RUU pajak kripto bipartisan melalui komite pajak DPR, dan Derek Tran dari California. Keduanya, bersama Janelle Bynum, mendapat peringkat "A" dari Stand With Crypto untuk isu aset digital.
Bynum, petahana dari Oregon, sebelumnya mengalahkan Lori Chavez-DeRemer dua tahun lalu. Chavez-DeRemer, yang saat itu didukung Fairshake, kemudian menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja di pemerintahan Donald Trump, namun mengundurkan diri awal tahun ini karena tuduhan pelanggaran. Bynum sendiri telah memberikan suara untuk RUU kripto pada masa jabatan pertamanya dan hadir di DC Blockchain Summit yang digelar Digital Chamber awal tahun ini.
Pemilihan kandidat yang tepat sasaran ini bukan tanpa alasan. Banyak dari mereka duduk di Komite Ways and Means yang akan menangani isu pajak kripto, serta Komite Jasa Keuangan yang menjadi kunci legislasi aset digital. Komite Pertanian, Sains, dan Kehakiman juga terwakili, mengingat peran mereka di masa depan untuk RUU kripto. Dengan demikian, Fairshake memastikan suara pro-kripto tersebar di berbagai panel penting.
Meski DPR relatif ramah terhadap industri kripto, Senat tetap menjadi batu sandungan. Tahun lalu, Senat menyetujui RUU stablecoin GENIUS Act, tetapi RUU struktur pasar yang lebih krusial, Digital Asset Market Clarity Act, gagal bulan lalu. Fairshake belum meluncurkan kampanye terbuka untuk menggulingkan senator yang menolak RUU tersebut, yang mencakup semua Demokrat dan beberapa Republikan. Namun, PAC ini gencar menargetkan mantan Senator Sherrod Brown dari Ohio, yang pernah memimpin Komite Perbankan Senat yang anti-kripto dan kini berupaya kembali ke Senat. Fairshake telah menggelontorkan sekitar US$30 juta untuk mengalahkannya, ditambah US$3 juta dari PAC yang didirikan Tyler dan Cameron Winklevoss.
Menariknya, iklan-iklan Fairshake tidak menyebut isu kripto secara eksplisit. Super PAC ini lebih memilih topik yang diyakini paling efektif memengaruhi pemilih. Strategi ini sejalan dengan pendekatan mereka yang mengutamakan kemenangan elektoral ketimbang kampanye isu langsung.
Bagi Indonesia, dinamika politik kripto di AS dapat menjadi cermin. Seiring pertumbuhan adopsi aset digital di dalam negeri, dorongan serupa untuk memperkuat dukungan legislatif mungkin muncul. Apalagi, Indonesia tengah menggodok regulasi kripto yang lebih komprehensif. Jika Fairshake sukses membentuk kaukus pro-kripto di Kongres, tekanan bagi negara lain untuk mengikuti jejak AS dalam menyusun kerangka hukum yang ramah inovasi akan semakin besar.
Ke depan, pertanyaannya apakah strategi Fairshake mampu mengubah lanskap regulasi kripto di AS, atau justru Senat tetap menjadi tembok tebal. Dengan pemilu November mendatang, taruhannya adalah arah kebijakan aset digital globalโtermasuk dampaknya bagi pasar dan inovasi di Indonesia.



