Program Kesiapsiagaan Karhutla Inggris Dibatalkan Diam-diam, Petugas Pemadam Kekurangan Alat Pelindung
Baca dalam 60 detik
- Pemerintah Inggris membatalkan program adaptasi risiko kebakaran lahan 2023-2027 tanpa pengumuman resmi, menurut dokumen yang diperoleh melalui permintaan kebebasan informasi.
- Survei menunjukkan lebih dari separuh dari 29 dinas pemadam kebakaran yang merespons tidak memiliki alat pelindung diri khusus untuk menangani kebakaran semak dan lahan gambut.
- Serikat pekerja dan anggota parlemen menuntut strategi nasional yang mencakup pengelolaan lahan, pelatihan, dan investasi peralatan sebelum musim panas ekstrem berikutnya.
Pemerintah Inggris dilaporkan membatalkan secara senyap rencana kesiapsiagaan menghadapi kebakaran lahan dan semak di pedesaan Inggris, meskipun data terbaru menunjukkan banyak dinas pemadam kebakaran tidak memiliki perlengkapan pelindung yang memadai. Informasi ini terungkap dari permintaan kebebasan informasi (FOI) yang diperoleh aktivis lingkungan dan penulis Guy Shrubsole, seperti dilaporkan The Guardian.
Program tersebut semula dicanangkan dalam Program Adaptasi Iklim Nasional ketiga yang diterbitkan Juli 2023 di bawah pemerintahan Konservatif pimpinan Rishi Sunak. Rencananya, program risiko kebakaran lahan akan berjalan dari 2023 hingga 2027 untuk menyesuaikan pengelolaan lahan dengan ancaman kebakaran. Namun, dokumen yang diperoleh Shrubsole mengungkap bahwa komitmen itu tidak pernah diimplementasikan. Pemerintah saat ini menyatakan bahwa janji tersebut "dibuat oleh pemerintah sebelumnya tetapi tidak diberlakukan."
Shrubsole menilai kelalaian ini sebagai "memalukan" karena pemerintah baru bertindak setelah Inggris dilanda gelombang kebakaran hebat pada musim panas tahun ini. "Pemerintah berturut-turut tertidur di kemudi dalam mempersiapkan kita menghadapi dampak krisis iklim," ujarnya. Ia menyerukan perlunya rencana konkret untuk membasahi kembali lahan gambut, memulihkan kolam-kolam yang hilang di lahan pertanian, dan menghentikan praktik pembakaran lahan oleh pemilik lahan berburu.
Alistair Carmichael, anggota parlemen Liberal Demokrat Skotlandia dan ketua Komite Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan di Dewan Rakyat, menyebut tidak diprioritaskannya adaptasi lahan sebagai hal yang mengkhawatirkan. "Ini menimbulkan pertanyaan serius apakah kebakaran musim panas ini bisa berbeda jika ada lebih banyak sumber daya di lapangan," katanya.
Data yang dihimpun Country Land and Business Association juga menyoroti keterbatasan pelatihan. Standar respirator penyaring partikel dinilai tidak efektif melindungi dari gas berbahaya seperti karbon monoksida yang banyak terkandung dalam asap kebakaran. Selain itu, APD standar terlalu panas dan berat untuk kondisi kebakaran lahan, sehingga petugas berisiko kepanasan atau melepas perlengkapan dan terpapar bahaya lebih besar.
"Sangat penting bagi ketahanan negara terhadap kebakaran lahan untuk memiliki pengelolaan lahan yang lebih baik, kampanye kesadaran publik yang kuat, dan langkah pencegahan jangka panjang. Hanya dengan investasi yang tepat dan strategi kebakaran lahan, kita dapat membuat negara lebih tangguh," ujar Steve Wright, Sekretaris Jenderal Fire Brigades Union.
Serikat pekerja pemadam kebakaran menuntut penyediaan APD yang sesuai untuk semua anggota yang menangani kebakaran lahan, disertai program pelatihan yang memadai. Mereka menekankan bahwa tanpa perlengkapan dan pelatihan yang layak, keselamatan petugas dan efektivitas penanganan kebakaran akan terus dipertaruhkan.
Menanggapi temuan ini, juru bicara pemerintah menyatakan bahwa kesiapsiagaan kebakaran lahan telah menjadi prioritas. Pemerintah berencana menggelar pertemuan puncak dengan mitra dinas pemadam kebakaran untuk memastikan ketahanan maksimal, termasuk ketersediaan peralatan dan sumber daya yang memadai. Pemerintah juga mengklaim telah menginvestasikan £100 juta untuk meningkatkan aset ketahanan nasional, serta bekerja sama dengan pengelola lahan dan ahli untuk restorasi lahan gambut, pembuatan sekat bakar, dan adaptasi lainnya.
Namun, janji-janji tersebut belum menjawab kekhawatiran mendasar tentang lemahnya koordinasi dan perencanaan jangka panjang. Musim panas tahun ini menjadi pengingat keras bahwa perubahan iklim mempercepat intensitas kebakaran lahan, sementara kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia tertinggal jauh. Tanpa strategi nasional yang terpadu, Inggris berisiko menghadapi musim kebakaran berikutnya dengan kerugian yang lebih besar.
Pertanyaannya kini: akankah pemerintah benar-benar mewujudkan komitmen baru ini, ataukah ini hanya respons sementara sebelum musim panas berikutnya kembali menguji ketangguhan negara?
