Kepala Dagang AS Jamieson Greer Laporkan Kenaikan Kas, Bayaran Firma Hukum Tembus Rp10 Miliar

Jamieson Greer, Kepala Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR), melaporkan kepemilikan kas, rekening pensiun, dan instrumen investasi lainnya dengan nilai total berkisar antara 1,17 juta hingga 3,75 juta dolar AS. Angka ini terungkap dalam dokumen pengungkapan kekayaan tahunan 2025 yang baru saja dipublikasikan oleh Kantor Etika Pemerintah (Office of Government Ethics) dan dianalisis oleh CNBC.

Laporan setebal 16 halaman tersebut memberikan gambaran terbaru mengenai kondisi finansial pejabat dagang utama pemerintahan Presiden Donald Trump, setelah ia meninggalkan posisinya sebagai mitra di firma hukum ternama King & Spalding pada Februari 2025. Dalam laporan itu, Greer mencatat penerimaan gaji dan bonus dari firma hukum tersebut sebesar 652.610 dolar AS sepanjang tahun 2025. Sebelumnya, dalam dokumen pencalonannya, ia melaporkan ekspektasi bonus berbasis kinerja untuk pekerjaan tahun 2024 senilai 250.001 hingga 500.000 dolar AS, yang akan dibayarkan sebelum ia resmi masuk ke pemerintahan.

Perubahan paling mencolok dalam laporan terbaru ini adalah lonjakan kepemilikan kas. Sebuah rekening yang dilabeli "U.S. bank #2" melonjak dari kisaran 250.001–500.000 dolar AS pada dokumen pencalonan menjadi 500.001–1 juta dolar AS. Rekening tersebut juga menghasilkan bunga tambahan antara 15.001 hingga 50.000 dolar AS. Meski demikian, karena laporan federal hanya mencantumkan nilai aset dalam rentang yang lebar, sulit untuk menentukan secara pasti bagaimana perubahan kekayaan Greer secara keseluruhan. Angka total aset tersebut juga bukan merupakan estimasi kekayaan bersih, karena nilai tempat tinggal pribadinya tidak dimasukkan, sementara ia melaporkan kepemilikan hipotek senilai 1 juta hingga 5 juta dolar AS dengan suku bunga 2,375 persen.

Di luar laporan kekayaan, tinjauan CNBC terhadap catatan etika dan keuangan Greer mengungkap kronologi yang sebelumnya tidak dilaporkan terkait Coupang, raksasa e-commerce yang sering dijuluki "Amazon-nya Korea Selatan". Coupang telah menjadi titik gesekan dalam perdagangan, dengan investor AS menuduh Seoul secara tidak adil menyasar perusahaan tersebut setelah insiden kebocoran data besar-besaran—tuduhan yang dibantah oleh pemerintah Korea Selatan.

Dokumen pencalonan Greer menunjukkan bahwa Coupang membayarnya honorarium sebesar 10.000 dolar AS pada Mei 2024. Sebelas bulan kemudian, tepatnya pada 24 April 2025, ia bertemu dengan perwakilan perusahaan tersebut di kantor USTR di sela-sela pembicaraan dagang, tak lama setelah bertemu dengan Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun. Sebelum menjabat, Greer berjanji akan menghindari penanganan urusan tertentu yang melibatkan mantan kliennya selama satu tahun, kecuali pejabat etika memberikan izin partisipasinya.

"Catatan publik yang ditinjau CNBC tidak menunjukkan apakah USTR menganggap Coupang sebagai mantan klien dalam komitmen tersebut, atau apakah Greer menerima otorisasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan itu."

Dalam dokumen pencalonannya, Greer mendeskripsikan pembayaran dari Coupang sebagai "honorarium", sementara secara terpisah mengidentifikasi perusahaan lain sebagai klien layanan hukum. Baik USTR maupun Coupang tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC. Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi mengenai status etika pertemuan tersebut.

Bagi Indonesia, dinamika ini patut dicermati karena posisi Greer sebagai arsitek kebijakan dagang AS akan sangat memengaruhi arah negosiasi bilateral, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Ketika pejabat tinggi dagang AS menghadapi pertanyaan etika terkait hubungan dengan perusahaan multinasional, hal ini dapat memunculkan keraguan tentang netralitas kebijakan, terutama dalam isu-isu seperti tarif, akses pasar, dan sengketa investasi. Indonesia, sebagai mitra dagang strategis AS di kawasan, berkepentingan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau korporasi tertentu.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Komite Etika Senat atau lembaga pengawas lainnya akan menyelidiki potensi konflik kepentingan ini. Jika terbukti ada pelanggaran, hal itu bisa melemahkan kredibilitas Greer dalam memimpin negosiasi dagang yang adil. Sebaliknya, jika tidak ada tindakan lanjutan, preseden ini dapat memperkuat persepsi bahwa pejabat tinggi memiliki ruang gerak luas untuk bermanuver di antara kepentingan bisnis dan tugas publik. Pertanyaannya, sejauh mana transparansi keuangan pejabat dapat menjamin integritas kebijakan dagang AS di mata mitra internasional?