Prabowo Ubah Arah Karier TNI: Prestasi di Atas Senioritas, Loyalitas Sempit Ditinggalkan

Presiden Prabowo Subianto membuka babak baru dalam tata kelola karier Tentara Nasional Indonesia dengan menuntut agar promosi jabatan tidak lagi bertumpu pada masa kerja, melainkan pada capaian dan kompetensi. Arahan itu ia sampaikan di hadapan jajaran perwira dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10).

Dalam amanatnya, Prabowo menyebut TNI harus bertransformasi menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, dan adaptif. Penguasaan teknologi menjadi syarat mutlak, bukan pelengkap. Menurutnya, hanya dengan sistem berbasis prestasi, TNI bisa menjawab tantangan pertahanan yang semakin kompleks.

Prabowo secara eksplisit menolak pola lama yang mengedepankan senioritas, termasuk praktik loyalitas sempit yang berpusat pada kelompok atau angkatan tertentu. Ia menegaskan, tentara yang unggul adalah tentara yang menempatkan kinerja di atas kedekatan personal.

"Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekadar senioritas, apalagi sistem-sistem yang sempit, loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya," kata Prabowo.

Pernyataan itu bukan sekadar retorika seremoni. Dalam konteks reformasi institusi pertahanan, pergeseran dari senioritas ke prestasi menyentuh langsung pola rekrutmen, pendidikan, hingga rotasi jabatan. Jika diterapkan konsisten, kebijakan ini berpotensi membuka ruang bagi perwira muda dengan keahlian siber, drone, dan intelijen teknologi untuk naik lebih cepat.

Selain soal karier, Prabowo mendorong sinergi lintas sektor. Prajurit TNI, katanya, tidak boleh bekerja dalam menara gading. Mereka dituntut bersinergi dengan kementerian, lembaga pusat, pemerintah daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat, kepala desa, hingga kepala suku. Tujuannya agar kekuatan militer mempercepat pelaksanaan program pemerintah dan menyelesaikan kesulitan riil warga.

Prabowo juga menyoroti beban geografis Indonesia. Dengan ribuan pulau, garis pantai panjang, dan perbatasan yang membentang, ia menilai tugas TNI jauh lebih berat dibanding negara-negara Eropa yang terpecah dalam puluhan angkatan bersenjata. "Kita satu TNI," ujarnya, seraya menegaskan bahwa pemerintah akan terus membangun kekuatan pertahanan.

Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga jarak sosial antara tentara dan rakyat. Prabowo menyatakan pemerintah akan memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak mereka, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga. Namun ia memberi syarat: tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat.

Pernyataan itu menyiratkan pesan ganda. Di satu sisi, negara mengakui perlunya peningkatan kesejahteraan militer. Di sisi lain, ada batas politik dan sosial agar kesenjangan antara institusi bersenjata dan masyarakat tidak melebar. Dalam sejarah Indonesia, isu kesejahteraan prajurit kerap menjadi pemicu ketegangan sipil-militer.

Yang paling menentukan kini adalah implementasi. Sistem prestasi menuntut indikator yang transparan, mekanisme penilaian yang akuntabel, dan keberanian memangkas jalur karier yang selama ini berjalan berdasarkan kedekatan. Tanpa itu, perubahan hanya berhenti di podium upacara.

Pertanyaan besarnya: apakah TNI mampu membangun sistem penilaian yang benar-benar mengukur kompetensi, bukan sekadar formalitas? Dan sejauh mana pemerintah berani mengawal reformasi ini ketika kepentingan kelompok mulai dipertaruhkan?