Konservatif Inggris Janji Bubarkan Badan Lingkungan demi Percepatan Pembangunan Rumah
Baca dalam 60 detik
- Partai Konservatif akan mengumumkan penghapusan Natural England dan Environment Agency sebagai bagian dari deregulasi besar-besaran untuk mempercepat pembangunan rumah dan infrastruktur.
- Langkah ini juga mencakup penggantian aturan perumahan terjangkau dan kontribusi komunitas dengan pungutan tunggal, serta keluar dari Konvensi Aarhus yang memudahkan masyarakat menolak proyek.
- Strategi ini menandai upaya partai untuk kembali fokus pada ekonomi menjelang pemilu berikutnya, meskipun saat ini berada di posisi ketiga dalam survei.

Partai Konservatif Inggris akan mengumumkan rencana kontroversial untuk membubarkan Natural England dan Environment Agency, dua badan publik yang bertugas melindungi lingkungan dan mengawasi pembangunan. Langkah ini merupakan bagian dari paket deregulasi besar-besaran yang diklaim akan memangkas biaya pembangunan rumah hingga £50.000 per unit dan mempercepat proyek infrastruktur.
Dalam pidato pertamanya sebagai menteri keuangan bayangan pada Senin (4/10/2026), Andrew Griffith akan menyatakan bahwa partainya bertekad menyederhanakan regulasi yang selama ini dianggap menghambat pertumbuhan. Selain membubarkan kedua badan tersebut, Konservatif berencana mengganti Section 106 agreements dan Community Infrastructure Levy—yang mewajibkan pengembang menyediakan perumahan terjangkau serta fasilitas seperti sekolah dan puskesmas—dengan pungutan tunggal yang lebih sederhana. Mereka juga akan mencabut Future Homes Standard yang mewajibkan rumah baru di Inggris bebas karbon.
Griffith menegaskan bahwa pemerintah harus mempercepat pembangunan landasan pacu ketiga Bandara Heathrow tanpa menunggu hingga dekade 2040-an. Ia juga akan mengumumkan niat Inggris keluar dari Konvensi Aarhus, perjanjian internasional yang mempermudah kelompok masyarakat menentang proyek pembangunan. Menurutnya, kode pajak saat ini terlalu rumit dan perlu disederhanakan untuk individu maupun bisnis.
Langkah ini merupakan sinyal bahwa Partai Konservatif ingin kembali menyoroti isu ekonomi, area di mana mereka belum banyak mendapat dukungan dalam survei. Strategi partai menilai ada peluang besar untuk merebut suara dari Reform UK dan Partai Buruh, terutama karena pemerintahan Buruh dianggap kurang fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pemimpin Konservatif, Kemi Badenoch, pada Minggu (3/10/2026) merilis dokumen kebijakan berjudul The Right Way, yang katanya akan menjadi fondasi pengembangan kebijakan partai menjelang pemilu berikutnya. Dokumen ini terinspirasi dari The Right Approach karya Margaret Thatcher pada 1976.
"Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkan ekonomi kita. Hanya kita yang bisa menyuntikkan realitas, mengatakan kebenaran pahit, dan menjadikan negara ini layak diwariskan kepada generasi berikutnya," ujar Griffith dalam naskah pidatonya.
Badenoch menegaskan bahwa partainya masih berambisi memenangkan pemilu berikutnya dan harus siap sejak hari pertama. Ia mengkritik Perdana Menteri Keir Starmer yang dinilainya tidak memiliki rencana, begitu pula Andy Burnham. "Kita harus berbeda, berbeda dari Buruh, dan berbeda dari partai kita dua tahun lalu," ujarnya. Saat ini, survei menempatkan Konservatif di posisi ketiga di belakang Buruh dan Reform UK.
Menteri Perumahan bayangan yang baru, Katie Lam, akan menyatakan bahwa penghapusan regulasi perumahan dan badan penegak akan membuat "ideolog anti-pertumbuhan tidak akan pernah lagi menyandera negara kita." Partai berargumen bahwa Natural England dan Environment Agency terlalu banyak menghambat pembangunan rumah dan menambah biaya konstruksi. Kedua badan tersebut akan dibubarkan, sementara fungsi-fungsi yang dianggap perlu akan diintegrasikan langsung ke Departemen Lingkungan, Pangan, dan Urusan Pedesaan (Defra).
Rencana ini menuai kritik dari berbagai kalangan yang menilai bahwa perlindungan lingkungan akan terancam. Namun, Konservatif berpendapat bahwa regulasi yang ada saat ini terlalu birokratis dan menghambat penyediaan rumah yang terjangkau. Mereka juga berjanji akan mempertahankan komitmen terhadap lingkungan melalui pendekatan yang lebih efisien.
Bagi Indonesia, langkah Inggris ini bisa menjadi cermin bagaimana negara-negara maju mulai menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Deregulasi besar-besaran sering kali menjadi pisau bermata dua: di satu sisi mempercepat pembangunan, di sisi lain berisiko merusak ekosistem. Indonesia sendiri tengah mendorong investasi infrastruktur dan properti, sehingga perlu belajar dari pengalaman Inggris agar tidak mengorbankan keberlanjutan.
Ke depan, apakah strategi deregulasi agresif ini akan berhasil mendongkrak elektabilitas Konservatif? Atau justru memicu perlawanan publik yang lebih besar? Yang jelas, taruhannya adalah wajah Inggris dalam satu generasi ke depan.



