Sam Altman: Dunia Harus Terima 'Efek Buruk' AI, Regulasi Ringan Jadi Pilihan OpenAI

Sam Altman, CEO OpenAI, kembali menjadi sorotan setelah secara terbuka menyatakan bahwa masyarakat global harus bersedia menerima "sejumlah dampak negatif" dari kecerdasan buatan (AI) demi memperoleh manfaat besarnya. Dalam wawancara dengan buletin Decoded milik Politico, Altman menilai bahwa keuntungan yang dihasilkan teknologi ini akan jauh melampaui kerugian, dan menekankan pentingnya menjaga agensi manusia di tengah perkembangan AI yang pesat.

Pernyataan tersebut mempertegas perbedaan filosofis antara OpenAI dan rival utamanya, Anthropic. Altman menyebut ada "jarak yang lebar" antara kedua perusahaan, terutama dalam hal pandangan tentang regulasi. Ia mengkritik pandangan yang menganggap AI begitu berbahaya sehingga hanya satu laboratorium di San Francisco yang boleh mengendalikannya. Menurutnya, pendekatan OpenAI lebih mengedepankan regulasi yang ringan (light-touch) tanpa mengabaikan aspek keselamatan.

Meski bulan lalu sempat menyatakan setuju dengan seruan CEO Anthropic, Dario Amodei, untuk memperlambat laju pengembangan AI, Altman kini menegaskan bahwa perusahaannya tidak sejalan dengan kekhawatiran akan "risiko katastrofik" yang ekstrem, termasuk kemungkinan hilangnya kendali manusia atas teknologi tersebut. Ia justru menyoroti bahaya lain: sikap yang terlalu menggantungkan penilaian pada model AI seolah-olah memiliki otoritas religius.

Ketegangan ini semakin memanas setelah Altman melalui unggahan di X menyatakan ketidaknyamanannya terhadap upaya memberikan "kekuatan religius" atau menyerahkan pertimbangan manusia kepada model AI. Pernyataan itu tampak merespons laporan The New York Times yang mengungkap bahwa salah satu pendiri Anthropic, Christopher Olah, telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah pemimpin agama. Dalam pertemuan tersebut, Olah disebut berargumen bahwa model AI dapat menunjukkan perilaku mirip manusia dan kemungkinan memiliki kesadaran, bahkan mendukung ide pengakuan dosa ala Katolik bagi model untuk memperbaiki perilakunya.

"Saya sangat tidak nyaman dengan orang-orang yang mencoba memberikan kekuatan religius atau menyerahkan penilaian manusia kepada model AI, dan saya pikir itu adalah masalah keselamatan yang nyata," tulis Altman di X.

Kritik terhadap arah pengembangan AI juga datang dari Vatikan. Paus Leo XIV melalui akun X-nya menyatakan bahwa di era kecerdasan buatan ini, mendesak untuk membedakan seni manusia dari apa yang dihasilkan mesin. "Algoritma tidak memiliki percikan kemanusiaan," tegasnya. Seruan ini menambah dimensi etis dan spiritual dalam diskursus regulasi AI yang selama ini didominasi oleh pertimbangan teknis dan komersial.

Bagi Indonesia, perdebatan ini bukan sekadar wacana di negara maju. Sebagai negara dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia sedang menyusun kerangka regulasi AI melalui Rancangan Undang-Undang tentang Kecerdasan Artifisial. Pilihan antara pendekatan ringan ala OpenAI atau yang lebih ketat seperti di Uni Eropa akan menentukan iklim inovasi dan perlindungan masyarakat. Jika pemerintah condong ke regulasi ringan, risiko penyalahgunaan seperti deepfake dan disinformasi perlu diantisipasi dengan pengawasan yang cermat. Sebaliknya, regulasi yang terlalu ketat bisa menghambat pertumbuhan startup lokal yang tengah mengembangkan solusi AI untuk sektor pertanian, kesehatan, dan keuangan.

Altman juga menegaskan bahwa ia tidak percaya pada peringatan akan "kehilangan kendali serius" atas AI. Baginya, kekhawatiran semacam itu terlalu berlebihan dan dapat menghambat inovasi yang berpotensi menyelesaikan masalah besar seperti perubahan iklim dan penyakit. Namun, sikap ini menuai kritik dari kalangan yang menginginkan pendekatan kehati-hatian, termasuk para peneliti keselamatan AI yang menilai bahwa risiko jangka panjang tidak boleh diabaikan demi keuntungan jangka pendek.

Ke depan, publik akan menyaksikan apakah pendekatan "terima saja efek buruknya" yang diusung Altman dapat diterima secara luas, atau justru memicu gelombang tuntutan untuk regulasi yang lebih ketat. Pertanyaannya, seberapa besar risiko yang siap ditanggung masyarakat demi percepatan inovasi? Dan siapa yang berhak menentukan batasnya?