Hanya 8,2% Perusahaan Punya Platform AI Terpadu, ROI Terancam

Hanya 8,2% organisasi di dunia yang telah mengadopsi satu platform penerapan AI bersama, menurut laporan State of Responsible AI 2026 dari FICO. Survei terhadap lebih dari 1.000 eksekutif teknologi, data, dan risiko yang dilakukan Corinium untuk FICO menemukan bahwa fragmentasi sistem AI justru menekan perolehan manfaat dan memperbesar sprawl—penyebaran alat dan proyek AI yang tidak terkoordinasi.

Angka tersebut jauh dari harapan adopsi yang mulus. Sekitar 71,2% organisasi baru mengadopsi platform tunggal secara parsial, dan hanya satu dari lima perusahaan yang secara aktif menuju platform penerapan AI terpadu. Scott Zoldi, Chief Analytics Officer FICO, menilai kesulitan utama terletak pada pencapaian kesepakatan lintas unit bisnis mengenai standar pengembangan dan penerapan AI.

"Begitu standar bersama diterapkan, itulah roda penggeraknya. Saat itu, tim tata kelola tidak lagi menghentikan 50% hingga 90% penerapan AI karena dianggap tidak sehat dan tidak termonitor," ujar Zoldi kepada CIO Dive.

Zoldi menekankan bahwa penetapan standar AI—yang mencakup pemilihan algoritma, mekanisme penjelasan, pemantauan, hingga pemenuhan regulasi—adalah langkah awal untuk memperbaiki ROI. Tanpa standar tersebut, platform terpadu tidak akan terwujud, dan investasi AI berisiko berhenti di tahap eksperimen.

Selain mendorong standar dan keselarasan kepemimpinan, Zoldi mengingatkan CIO untuk lebih bijak dalam pembelian teknologi. Menurutnya, banyak organisasi terjebak dalam proyek bayangan dan penggunaan token hyperscaler yang membengkakkan biaya tanpa nilai bisnis jelas. "Sprawl sering kali berarti proyek bayangan yang tertinggal dan menaikkan biaya," katanya.

Survei FICO juga mencatat bahwa 37% organisasi merasa AI memenuhi ekspektasi ROI, dan 43% menyatakan teknologi ini sedikit melampaui harapan. Namun, hanya 5% yang merasakan lonjakan signifikan. Kendala utama bukan sekadar teknologi, melainkan keamanan (disebut 40% responden) dan integrasi data serta kualitas data (38%).

Menghadapi kompleksitas AI agentik, vendor mulai merespons. Salesforce dan Databricks meluncurkan fitur tata kelola agen AI awal tahun ini, sementara AWS memperkenalkan Agent Registry untuk membangun dan mengelola agen. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pasar bergerak menuju solusi yang lebih terintegrasi, meski adopsi di tingkat organisasi masih timpang.

Di Indonesia, tantangan serupa mengintai. Banyak perusahaan dan instansi pemerintah telah menggelar pilot project AI di berbagai divisi, tetapi tanpa kerangka tata kelola dan platform bersama, risiko duplikasi biaya dan kebocoran data meningkat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyusun pedoman AI, namun implementasi di lapangan masih terfragmentasi. Tanpa standar nasional yang jelas, investasi AI di dalam negeri berpotensi mengikuti pola global: pertumbuhan adopsi tinggi, tetapi ROI tertahan.

Ke depan, pertanyaannya bukan lagi apakah perusahaan akan mengadopsi AI, melainkan seberapa cepat mereka dapat menyatukan langkah. Jika tren fragmentasi berlanjut, gelombang investasi AI berikutnya bisa jadi lebih mahal dan kurang produktif. Mampukah organisasi mengubah sprawl menjadi sinergi sebelum tekanan biaya dan regulasi semakin ketat?