Prabowo Panggil Pimpinan Baru Bakom ke Hambalang, Sinyal Perombakan Komunikasi Pemerintah?

Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (4/10). Pertemuan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah ingin mempercepat penguatan fungsi komunikasi publik di bawah kepemimpinan baru Bakom.

Menurut Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, pertemuan itu membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan kepada masyarakat. "Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat," ujar Teddy melalui akun @sekretariat.kabinet, Minggu malam.

Prabowo menekankan agar Bakom tidak sekadar menjadi corong informasi pemerintah. Ia meminta lembaga itu membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat, menggunakan bahasa sederhana, serta menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan. "Tidak hanya menyampaikan informasi ke masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden," kata Teddy menambahkan.

Pertemuan di Hambalang ini menjadi ujian awal bagi duet Syahganda-Fadli. Keduanya diangkat pada Jumat (2/10) menggantikan M. Qodari yang kini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pergantian kepemimpinan Bakom yang cukup sering dalam dua tahun terakhir memunculkan pertanyaan tentang arah strategi komunikasi pemerintah ke depan.

Dalam konteks politik Indonesia, komunikasi pemerintah sering menjadi titik lemah dalam menyosialisasikan kebijakan. Program-program strategis seperti hilirisasi, ketahanan pangan, dan efisiensi anggaran kerap menuai resistensi karena kurangnya penjelasan yang memadai. Permintaan Prabowo agar Bakom menjelaskan "arah dan pemikiran" di balik kebijakan dapat dibaca sebagai upaya menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan publik.

"Dengan demikian, setiap kebijakan dan pemikiran Presiden dapat dipahami secara utuh, sekaligus memastikan suara dan aspirasi masyarakat dapat didengar oleh pemerintah," ujar Teddy Indra Wijaya.

Pengamat komunikasi politik menilai bahwa peran Bakom ke depan tidak akan mudah. Di satu sisi, lembaga ini dituntut menyampaikan informasi yang akurat dan cepat; di sisi lain, ia harus mampu menampung kritik tanpa terkesan defensif. Tantangan semakin besar karena lanskap media sosial yang fragmentatif dan cepat berubah, di mana narasi pemerintah sering kalah cepat dari disinformasi.

Jika Bakom mampu menjalankan fungsi dua arah seperti yang diinstruksikan Presiden, ia berpotensi menjadi kanal utama yang menjembatani pemerintah, media, dan masyarakat. Namun, keberhasilan itu bergantung pada sejauh mana pimpinan baru mampu menerjemahkan arahan Prabowo menjadi langkah operasional yang terukur, termasuk dalam merespons keluhan publik secara sistematis.

Ke depan, publik akan menantikan apakah pertemuan di Hambalang ini akan diikuti dengan terobosan komunikasi yang nyata, atau hanya menjadi rutinitas politik belaka. Yang jelas, ekspektasi terhadap Bakom kini lebih tinggi: bukan hanya menyuarakan pemerintah, tetapi juga menjadi telinga yang mendengar suara rakyat.