Partai Hijau Inggris Dukung Mosi Zionisme adalah Rasisme, Pimpinan Terbelah
Baca dalam 60 detik
- Partai Hijau Inggris mengesahkan mosi yang menyebut Zionisme sebagai bentuk rasisme, memicu perpecahan di jajaran petinggi partai.
- Dua deputi pemimpin partai berseberangan: Mothin Ali mendukung, Rachel Millward menilai diksi mosi bermasalah.
- Mosi ini juga menyerukan satu negara Palestina yang demokratis, menolak amendemen yang didukung pemimpin partai Zack Polanski.

Partai Hijau Inggris resmi mengadopsi mosi yang mendefinisikan Zionisme sebagai bentuk rasisme, setelah pemungutan suara di konferensi partai di Brighton menghasilkan 1.022 suara mendukung berbanding 813 menolak. Keputusan ini tidak hanya menegaskan posisi partai terhadap konflik Israel-Palestina, tetapi juga membuka retakan di antara para pemimpinnya sendiri.
Mosi yang diajukan sekelompok anggota partai itu mendefinisikan Zionisme sebagai ideologi yang mendukung "negara Yahudi etnonasionalis" dan menyerukan "satu negara Palestina yang demokratis di seluruh Palestina historis". Dalam teksnya, mosi menyebut manifestasi nyata Zionisme sebagai dehumanisasi, penggusuran, perampasan hak, dan penghancuran terhadap warga Palestina yang berlangsung secara historis hingga kini.
Ketegangan di internal Partai Hijau terlihat jelas. Dua deputi pemimpin partai, Mothin Ali dan Rachel Millward, berada di kutub berlawanan. Ali menyatakan dukungannya sebelum pemungutan suara, sementara Millward menyebut rumusan mosi itu "bermasalah". Perpecahan juga merembet ke lima anggota parlemen partai: tiga di antaranya—Ellie Chowns, Adrian Ramsay, dan Carla Denyer—secara terbuka menentang mosi tersebut. Denyer menilai mosi itu berisiko "mengasingkan sebagian besar komunitas Yahudi".
Pemimpin Partai Hijau, Zack Polanski, berada dalam posisi sulit. Ia secara pribadi menyatakan bahwa Zionisme sebagaimana didefinisikan dalam mosi adalah rasisme, namun ia menginginkan agar referensi mengenai satu negara Palestina diubah. "Saya tidak percaya kami sebagai Partai Hijau Inggris dan Wales, atau bahkan pemerintah Inggris, harus menentukan seperti apa penyelesaian masa depan," ujarnya. Polanski juga mengusulkan amendemen agar mosi tidak digunakan untuk mendisiplinkan anggota Yahudi yang menghadiri sinagoga yang menganggap diri mereka Zionis. Namun, kedua amendemen yang ia dukung ditolak oleh anggota.
Kritik datang dari organisasi Yahudi seperti Board of Deputies dan Jewish Leadership Council. Dalam surat yang dikirim sebelum voting, mereka menegaskan bahwa Zionisme adalah gerakan anti-rasis, yang sebagian terbentuk sebagai respons terhadap antisemitisme, menciptakan tempat berlindung bagi orang Yahudi di tanah air kuno mereka setelah ribuan tahun penindasan. Mereka juga menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan anggota Yahudi di Partai Hijau dan implikasinya bagi institusi Yahudi di wilayah yang diwakili Partai Hijau.
"Saya pikir tidak ada definisi tunggal tentang Zionisme dan, terlepas dari niat mereka yang mengajukan mosi itu, saya pikir ada risiko nyata bahwa itu akan memecah belah dan bisa dilihat sebagai tanda bahwa orang Yahudi tidak diterima di partai," kata mantan pemimpin Partai Hijau, Caroline Lucas, kepada BBC.
Deputi pemimpin Mothin Ali, yang mendukung mosi, menegaskan bahwa ia "sama sekali tidak" menyebut semua orang Yahudi yang mendefinisikan diri sebagai Zionis adalah rasis. Menurutnya, mosi itu menyerukan "negara yang demokratis, yang menjamin hak setiap orang yang tinggal di tanah itu".
Di bawah aturan Partai Hijau, mosi yang didukung anggota menjadi kebijakan resmi partai, tetapi tidak harus dimasukkan ke dalam manifesto pada pemilihan umum berikutnya. Keputusan ini bisa menjadi preseden bagi partai-partai kiri di Eropa dalam menyikapi isu Palestina, sekaligus menguji sejauh mana solidaritas internal partai mampu menampung perbedaan pandangan yang tajam.
Bagi Indonesia, yang secara konsisten mendukung solusi dua negara dan kemerdekaan Palestina, perkembangan di Partai Hijau ini mencerminkan pergeseran diskursus politik di negara-negara Barat. Meski demikian, posisi Indonesia tetap berpegang pada parameter internasional dan tidak mencampuri urusan internal partai politik di negara lain. Yang patut dicermati adalah bagaimana dinamika ini memengaruhi kebijakan luar negeri Inggris ke depan, terutama dalam kaitannya dengan konflik Gaza dan proses perdamaian Timur Tengah.
Ke depan, Partai Hijau menghadapi ujian untuk menjaga kohesi internal sambil tetap konsisten dengan nilai-nilai yang mereka usung. Apakah mosi ini akan memperkuat basis dukungan atau justru menggerus elektabilitas di komunitas Yahudi dan pemilih moderat, masih menjadi pertanyaan terbuka menjelang pemilu berikutnya.



