Wantimpres Prabowo Tanpa Pakar Kesehatan, Celah Berisiko di Lingkar Pertimbangan Tertinggi

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Komposisi lembaga itu diisi tokoh agama, politisi, purnawirawan, ahli hukum, akademisi, dan pengusaha. Namun, dari seluruh nama yang beredar, tidak ada satu pun yang memiliki rekam jejak utama di bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, epidemiologi, kebijakan kesehatan, atau tata kelola sistem kesehatan.

Kekosongan itu bukan soal jatah profesi. Persoalannya lebih mendasar: dalam lembaga yang bertugas membantu Presiden membaca arah dan masa depan bangsa, siapa yang akan mencerna konsekuensi kesehatan dari setiap kebijakan negara? Tanpa keahlian medis, Wantimpres berisiko mengalami titik buta dalam mengenali ancaman kesehatan yang sifatnya multidimensional.

Kesehatan bukan urusan sektoral yang bisa diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Kesehatan. Ia berkelindan dengan ekonomi, pangan, pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan, dan keamanan. Kenaikan harga pangan, misalnya, tercatat sebagai inflasi di meja ekonom, tetapi di meja dokter muncul sebagai penurunan konsumsi protein hewani, anemia, dan gangguan tumbuh kembang anak. Begitu pula kebijakan transportasi yang gagal: dampaknya bukan hanya kemacetan, melainkan juga polusi udara, cedera lalu lintas, kurang gerak, dan waktu keluarga yang hilang.

Pandemi Covid-19 seharusnya menjadi pelajaran mahal bahwa kesehatan tidak bisa dipandang sebagai urusan teknis semata. Gelombang wabah mampu menutup pabrik, melumpuhkan perdagangan, mengguncang anggaran daerah, mengubah jadwal sekolah, dan memaksa pemerintah mengambil keputusan luar biasa. Dalam skala global, IMF mencatat kerugian output yang sangat besar, sekaligus meninggalkan beban kecemasan keamanan yang belum pulih sepenuhnya.

Karena itu, menganggap isu kesehatan cukup ditangani oleh Menteri Kesehatan kurang tepat. Menteri bekerja di dalam portofolio, target, birokrasi, dan tekanan implementasi. Wantimpres justru semestinya memberi Presiden pandangan lintas sektor, jangka panjang, dan bila perlu tidak nyaman. Di sinilah peran pakar kesehatan menjadi krusial: menerjemahkan data epidemiologi dan bukti ilmiah menjadi pertimbangan kebijakan yang bisa dieksekusi.

Ketiadaan perspektif kesehatan di Wantimpres bukan sekadar kekosongan satu disiplin, melainkan berpotensi menjadi blind spot dalam cara negara mengenali risiko kesehatan yang multidimensional.

Sejumlah agenda kesehatan yang mendesak, seperti kekurangan gizi kronik, gangguan kesehatan mental, penuaan penduduk, resistensi antimikroba, kualitas udara, keamanan pangan, dan ancaman wabah baru, tidak bisa dikategorikan sebagai isu pinggiran. Semuanya berimplikasi pada ketahanan fiskal, stabilitas sosial, hingga kedaulatan bangsa. Tanpa suara ahli di lingkar pertimbangan tertinggi, respons kebijakan berisiko terlambat dan tidak terkoordinasi.

Ke depan, publik akan menantikan apakah Presiden akan menambah anggota Wantimpres dari kalangan kesehatan, atau membentuk mekanisme konsultasi khusus yang menjembatani bukti ilmiah dengan pengambilan keputusan. Tanpa langkah itu, setiap kebijakan strategis berpotensi mengabaikan ongkos kesehatan yang harus ditanggung masyarakat dan negara di kemudian hari.