Mahkamah Konstitusi Uji Bukti Penyetaraan Gibran: Antara Legalitas dan Masa Depan Konstitusi
Baca dalam 60 detik
- MK memutuskan melanjutkan perkara PHPU Nomor 01/PHPU/2026 ke tahap pembuktian, memeriksa saksi, ahli, dan dokumen terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
- Dugaan penyelundupan hukum dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mencuat karena norma itu tidak pernah dibahas dengan Komisi II DPR maupun diuji publik.
- Bawaslu mengungkap keterbatasan akses ke SILON KPU, memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan eksternal dalam verifikasi syarat calon.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memasuki babak baru dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 01/PHPU/2026. Majelis hakim konstitusi memutuskan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian dengan memanggil saksi, ahli, dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan alat bukti. Keputusan ini menandai pergeseran penting: MK tidak lagi berhenti pada perdebatan kewenangan atau legal standing pemohon, melainkan mulai membedah substansi dalil bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat konstitusional sebagai calon wakil presiden.
Langkah MK tersebut dinilai sebagai terobosan hukum acara. Selama ini, Mahkamah kerap dikritik karena terlalu formalistik dalam menangani sengketa pemilu. Namun, dengan memilih mencari kebenaran materiil, MK mengirim sinyal bahwa asas legalitas tidak boleh menjadi tameng bagi prosedur yang cacat. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 memberikan mandat kepada kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan itulah yang kini coba diterjemahkan dalam praktik.
Fokus pemeriksaan tahap pembuktian menyoroti dua isu sentral. Pertama, legalitas norma yang menjadi dasar pencalonan. Keterangan di persidangan mengungkap dugaan penyelundupan hukum dalam Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Norma ini diduga tidak pernah melalui pembahasan partisipatif bersama Komisi II DPR RI, juga tidak diuji publik sebagaimana diamanatkan UU No. 12 Tahun 2011. Dalam teori pembentukan peraturan, cacat prosedural semacam ini disebut gebrek in de wilsvorming—cacat dalam pembentukan kehendak—yang berimplikasi pada cacat yuridis.
Isu kedua menyangkut pendekatan hukum pembuktian. Syarat pencalonan semestinya berupa dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, fakta persidangan mengindikasikan bahwa dokumen penyetaraan yang diajukan bukanlah ijazah dalam pengertian formal. Perbedaan mendasar antara bukti penyetaraan dan ijazah menjadi krusial: ijazah diterbitkan oleh institusi pendidikan yang terverifikasi, sementara penyetaraan adalah proses administratif yang bisa memiliki celah. Jika Mahkamah menemukan bahwa syarat pendidikan minimal tidak terpenuhi secara substantif, maka konsekuensi hukumnya bisa mengguncang legitimasi pencalonan.
Keterangan Bawaslu RI menambah dimensi lain. Lembaga pengawas pemilu itu mengaku aksesnya ke SILON KPU terbatas. Padahal, dalam desain ketatanegaraan, Bawaslu adalah organ pengawas eksternal yang seharusnya memiliki akses penuh untuk memverifikasi syarat materiil calon. Ketika akses itu dibatasi, fungsi pengawasan konstitusional menjadi lumpuh. KPU dapat berdalih telah bertindak sesuai prosedur, tetapi dalam perspektif negara hukum materiil, kepatuhan pada norma yang cacat formil tidak bisa membenarkan substansi.
“Perdebatan pada tataran preliminary objection telah selesai. Yang tersisa adalah pertanyaan apakah dalil pemohon dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan,” demikian inti keterangan yang berkembang di persidangan.
Bagi publik, perkara ini bukan sekadar adu argumen hukum. Ia menyangkut integritas proses demokrasi dan masa depan konstitusi. Jika MK membiarkan celah prosedural, preseden buruk akan tercipta: siapa pun bisa masuk ke kontestasi elektoral dengan dokumen yang dipertanyakan, selama ada norma pelaksana yang mengakomodasi. Sebaliknya, jika MK tegas, putusannya bisa menjadi yurisprudensi yang memperkuat syarat pencalonan di masa mendatang.
Yang juga patut dicermati adalah bagaimana putusan ini akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu tengah diuji kredibilitasnya. Jika Mahkamah nanti memutus bahwa syarat pendidikan tidak terpenuhi, pertanyaan besar akan mengarah kepada KPU: mengapa verifikasi bisa lolos? Sebaliknya, jika dalil pemohon ditolak, MK harus menjelaskan secara meyakinkan mengapa bukti penyetaraan dianggap setara dengan ijazah, sehingga tidak menimbulkan spekulasi politik.
Dalam beberapa pekan ke depan, agenda pembuktian akan menentukan arah. Saksi dan ahli dari kedua belah pihak akan diuji kredibilitasnya. Publik menanti apakah Mahkamah benar-benar mengedepankan kebenaran materiil, atau kembali terjebak pada formalitas. Yang jelas, perkara ini telah membuka kotak Pandora tentang tata kelola pencalonan di Indonesia. Pertanyaannya kini bukan hanya soal nasib Gibran, melainkan seberapa jauh Mahkamah berani menegakkan konstitusi di tengah tekanan politik yang tak surut.



