Tujuh Pati Polri Naik Pangkat Komjen, Kursi Strategis Mabes hingga Kapolda Metro Jaya Dirombak
Baca dalam 60 detik
- Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengukuhkan tujuh perwira tinggi berpangkat Komjen dalam Korps Raport di Mabes Polri.
- Perombakan menyentuh posisi vital seperti Kabareskrim, Kabaintelkam, Kabaharkam, Kalemdiklat, dan Kapolda Metro Jaya.
- Mutasi bagian dari 88 personel yang dirotasi melalui telegram Kapolri tertanggal 2 Oktober 2026, dengan 70 di antaranya memperoleh jabatan baru.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menaikkan pangkat tujuh perwira tinggi Polri ke jenjang Komisaris Jenderal dalam upacara Korps Raport di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Sabtu malam (3/10). Kenaikan pangkat ini berbarengan dengan mutasi sejumlah posisi strategis di tubuh korps Bhayangkara, termasuk kursi Kapolda Metro Jaya, Kabareskrim, dan Kabaintelkam.
Ketujuh perwira yang menyandang bintang tiga itu adalah Sandi Nugroho, Dadang Hartanto, Dedy Kusuma Bakti, Asep Safrudin, Hery Herjawan, Andik Setiyono, dan Rudi Darmoko. Mereka tercatat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, yang juga mengatur rotasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah. Dari jumlah tersebut, 70 personel menerima promosi atau mengisi jabatan baru.
Perombakan paling menonjol terjadi di Polda Metro Jaya. Dadang Hartanto, yang sebelumnya memimpin Polda Maluku, kini dipercaya mengemban jabatan Kapolda Metro Jaya, menggantikan Asep Edi Suheri yang dialihkan ke posisi Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri. Posisi Kapolda Metro Jaya secara historis selalu menjadi sorotan karena membawahi wilayah aglomerasi Jakarta dengan kompleksitas keamanan, politik, dan sosial yang tinggi.
Di ranah reserse, Irjen Asep Safrudin ditunjuk sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim), menggantikan Komjen Syahardiantono yang berpindah tugas ke Kantor Staf Kepresidenan. Sementara itu, Irjen Dedy Kusuma Bakti mengisi kursi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam), meneruskan estafet dari Komjen Yuda Gustawan yang juga ditempatkan di KSP. Dua penempatan di KSP ini menandakan adanya kebutuhan lintas lembaga yang mengedepankan pengalaman intelijen dan penegakan hukum.
Rotasi juga menyentuh Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam). Irjen Hery Herjawan, yang sebelumnya menjabat Kapolda Riau, kini memimpin Baharkam menggantikan Komjen Karyoto yang memasuki masa pensiun. Adapun posisi Kalemdiklat diisi Irjen Rudi Darmoko, yang meninggalkan kursi Kapolda NTT, menggantikan Komjen RZ Panca Putra yang ditugaskan ke Kementerian Hukum. Di sisi lain, Irjen Andik Setiyono naik ke jabatan Asisten Kapolri Bidang Strategi dan Manajemen (Astamarena), setelah sebelumnya menjabat Wakil Astamarena.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa langkah ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika organisasi. Menurutnya, rotasi bertujuan menjaga kesinambungan tugas sekaligus membuka ruang pengembangan karier bagi personel.
"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri. Hal ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian," ujar Johnny, Sabtu (3/10).
Jika ditelisik lebih jauh, pola mutasi kali ini memperlihatkan dua hal. Pertama, sejumlah posisi kunci diisi oleh perwira yang sebelumnya bertugas di daerah, seperti Dadang Hartanto dari Maluku dan Hery Herjawan dari Riau. Kedua, penempatan pejabat Polri ke KSP mengindikasikan semakin eratnya koordinasi antara kepolisian dan lingkaran inti eksekutif, terutama dalam urusan intelijen dan pengamanan strategis.
Bagi publik, dampak paling langsung terasa pada gaya kepemimpinan di wilayah. Kapolda Metro Jaya yang baru akan segera menghadapi agenda keamanan ibu kota, mulai dari pengamanan unjuk rasa hingga penanganan kejahatan jalanan. Sementara Kabareskrim yang anyar dituntut meneruskan penanganan perkara besar yang menyita perhatian nasional. Di sisi lain, rotasi besar-besaran ini juga memunculkan pertanyaan soal konsistensi penyidikan kasus yang tengah berjalan, mengingat pergantian pimpinan kerap memengaruhi arah dan prioritas penanganan perkara.
Ke depan, publik akan menantikan apakah komposisi baru ini mampu mempercepat reformasi internal Polri, terutama dalam hal transparansi penegakan hukum dan akuntabilitas. Yang tak kalah penting, apakah para pejabat anyar sanggup menjaga netralitas institusi menjelang agenda politik nasional. Dengan 88 personel yang dirotasi, pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang naik, melainkan seberapa nyata perubahan kinerja yang dihasilkan.



