Data Center AI Jatiluhur: 384 Liter Air per Detik dan Ujian Transparansi AMDAL
Baca dalam 60 detik
- Proyek AI Campus 2 (CGK4) di Jatiluhur, Purwakarta, membutuhkan pasokan air hingga 384 liter per detik pada beban puncak, setara kebutuhan harian sekitar 220 ribu orang.
- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunan karena AMDAL dan PBG belum tuntas, sekaligus meminta kajian dampak lingkungan dibuka ke publik.
- Ketegangan antara investasi data center dan ketersediaan air di kawasan Bendungan Jatiluhur menjadi preseden bagi tata kelola sumber daya di era komputasi AI.

Proyek pusat data kecerdasan artifisial (AI) di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat, resmi masuk radar pengawasan publik setelah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara pembangunannya. Alasannya bukan soal investasi, melainkan dokumen lingkungan: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dinilai belum rampung. Peninjauan mendadak yang dilakukan gubernur pada akhir September 2026 itu membuka kotak pandora yang selama ini luput dari perhatian: berapa sebenarnya kebutuhan air fasilitas ini?
Fasilitas yang dimaksud adalah AI Campus 2, atau CGK4, yang dikembangkan BDx. Lokasinya berjarak sekitar lima kilometer dari Bendungan Jatiluhur. Kampus ini dirancang terdiri dari enam gedung dengan kapasitas IT hingga 640 megawatt (MW); gedung pertama menampung 120 MW. Peletakan batu pertama dilakukan pada 22 September 2026, dan pengembangan disebut berlangsung bertahap sekitar tiga tahun. Data center AI bukan sekadar bangunan berisi server. Ia menuntut pasokan listrik besar dan sistem pendingin yang bekerja nonstop โ dan di sinilah air menjadi variabel krusial.
Dalam peninjauan itu, Dedi Mulyadi melontarkan pertanyaan yang sederhana namun menusuk: "Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?" Jawaban yang diterimanya โ hingga 384 liter per detik pada kondisi maksimal โ langsung memicu perdebatan. Angka itu tidak kecil. Dalam sehari, fasilitas ini berpotensi menyedot sekitar 33 juta liter air. Dengan asumsi kebutuhan dasar 150 liter per orang per hari, volume tersebut setara dengan konsumsi air bersih untuk sekitar 220.000 penduduk. Pertanyaannya, dari mana air itu diambil, dan bagaimana dampaknya bagi petani serta rumah tangga di hilir?
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan mendukung investasi ini, tetapi menegaskan bahwa pembangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Gubernur juga meminta proses penyusunan AMDAL dibuka kepada publik. Permintaan itu bukan tanpa dasar. Selama ini, dokumen lingkungan sering kali baru diketahui masyarakat setelah proyek berjalan. Padahal, di kawasan Jatiluhur, air bukan hanya soal industri. Ia menopang irigasi pertanian, pasokan air baku rumah tangga, dan ekosistem Waduk Jatiluhur yang telah lama menjadi tulang punggung Jawa Barat.
"Kita objektif aja. Berapa kebutuhannya?" โ Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, saat meninjau lokasi proyek.
Kasus Jatiluhur bukan insiden tunggal. Gelombang pembangunan data center AI tengah melanda berbagai negara, dari Amerika Serikat hingga Asia Tenggara. Pusat data generasi baru menuntut daya listrik raksasa dan air pendingin dalam jumlah besar. Di sejumlah wilayah, penduduk setempat mulai mempertanyakan prioritas alokasi sumber daya: apakah air dan listrik sebaiknya dialokasikan untuk pusat komputasi yang melayani perusahaan teknologi global, atau untuk kebutuhan dasar warga? Di Indonesia, pertanyaan itu belum menjadi arus utama, tetapi Jatiluhur bisa menjadi titik balik.
Dari sisi ekonomi, kehadiran AI Campus 2 menjanjikan investasi besar, lapangan kerja, dan transfer teknologi. Namun, manfaat itu tidak otomatis mengalahkan biaya lingkungan dan sosial yang mungkin timbul. Tanpa kajian yang transparan, risiko konflik sumber daya bisa membayangi. Petani di sekitar saluran irigasi, misalnya, berpotensi merasakan penurunan debit air jika pengambilan untuk pendinginan data center tidak diatur dengan ketat. Belum lagi tekanan pada ekosistem waduk yang sudah menghadapi sedimentasi dan fluktuasi musim.
Pertanyaannya kini bukan lagi apakah investasi ini diperlukan, melainkan bagaimana tata kelola air dan energi di kawasan itu dirancang sejak awal. AMDAL yang dibuka ke publik akan menjadi ujian pertama. Jika dokumen itu hanya menjadi formalitas, kepercayaan publik bisa tergerus. Sebaliknya, jika prosesnya partisipatif, Jatiluhur dapat menjadi contoh bagaimana Indonesia menyeimbangkan ambisi AI dengan keadilan sumber daya. Dalam beberapa bulan ke depan, mata akan tertuju pada dua hal: isi AMDAL yang dipublikasikan, dan apakah pembangunan dilanjutkan dengan jaminan pasokan air yang tidak mengorbankan warga serta petani di sekitarnya.



