Pramono Anung Kaji Ulang Ganjil-Genap: Gajah Mada hingga Kota Tua Jadi Sasaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemerintah provinsi tengah menimbang perluasan kebijakan ganjil-genap ke sejumlah ruas jalan baru, termasuk Jalan Gajah Mada, Hayam Wuruk, hingga kawasan Kota Tua. Pernyataan itu disampaikan Pramono di Velodrome, Jakarta, Minggu (4/10), menandai langkah awal penataan lalu lintas yang lebih luas di ibu kota.

Menurut Pramono, kawasan-kawasan tersebut telah lama menanggung beban kepadatan yang signifikan. "Kami akan segera memutuskan kebijakan ganjil-genap tersebut," ujarnya, seraya menegaskan bahwa kajian tidak hanya terbatas pada tiga lokasi yang disebutkan. Ia memberi sinyal bahwa perluasan ini merupakan bagian dari upaya menyeluruh untuk merespons keluhan warga yang merasakan dampak kemacetan selama bertahun-tahun.

Salah satu pertimbangan utama dalam keputusan nanti adalah proyek MRT Fase 2 yang ditargetkan selesai pada 2027. Pramono menyebut, setelah pekerjaan konstruksi di permukaan rampung, pihaknya akan mengevaluasi apakah ganjil-genap masih relevan diterapkan. "Pekerjaan di permukaan untuk MRT mudah-mudahan sampai 2027 sudah bisa terselesaikan," katanya. Artinya, kebijakan ganjil-genap saat ini diposisikan sebagai solusi sementara sembari menunggu transportasi massal beroperasi penuh.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas ganjil-genap yang telah berjalan sepuluh tahun. Menurut Budi, penilaian tidak cukup hanya melihat kelancaran lalu lintas, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas masyarakat dan perekonomian. "Termasuk rute-rutenya perlu kita kaji lagi," ujarnya. Evaluasi ini menjadi krusial karena kebijakan ganjil-genap kerap menuai kritik, mulai dari ketidakadilan bagi pemilik kendaraan tertentu hingga potensi pengalihan kemacetan ke ruas jalan lain.

Sejak pertama kali diberlakukan, ganjil-genap memang dirancang untuk menekan volume kendaraan di jam sibuk. Namun, setelah satu dekade, efektivitasnya mulai dipertanyakan. Berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis pelat nomor cenderung mendorong sebagian warga membeli kendaraan kedua, sehingga dalam jangka panjang justru menambah populasi mobil. Selain itu, ruas jalan alternatif sering kali mengalami lonjakan kepadatan yang tidak terkelola. Karena itu, wacana perluasan ke Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Kota Tua perlu dibarengi dengan penguatan angkutan umum dan manajemen parkir.

Dari sisi ekonomi, kawasan Kota Tua dan sekitarnya merupakan pusat aktivitas perdagangan, wisata, dan perkantoran. Penerapan ganjil-genap di sana berpotensi memukul pelaku usaha kecil yang mengandalkan kendaraan pribadi untuk distribusi barang. Namun, jika tidak diatur, kemacetan yang parah juga menurunkan daya tarik kawasan. Pemerintah provinsi dituntut mencari keseimbangan antara pengendalian lalu lintas dan keberlanjutan ekonomi lokal. Evaluasi yang disebut Budi Awaluddin harus mampu menjawab dilema ini, bukan sekadar memindahkan masalah.

Ke depan, keputusan Pramono Anung akan sangat bergantung pada dua hal: hasil kajian internal dan progres pembangunan MRT Fase 2. Jika proyek tersebut molor, opsi memperluas ganjil-genap bisa jadi tidak terhindarkan. Sebaliknya, jika transportasi massal berjalan sesuai jadwal, kebijakan ini mungkin akan dievaluasi total atau bahkan dihapus. Yang jelas, publik menanti apakah perluasan ganjil-genap akan menjadi solusi jangka pendek yang efektif atau justru menimbulkan persoalan baru bagi mobilitas warga Jakarta.