Rocky Gerung Jelaskan Posisi Wantimpres: Dewan Etis, Bukan Pengkritik Kebijakan

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI, Rocky Gerung, menegaskan bahwa lembaga yang baru ia masuki memiliki watak yang berbeda secara mendasar dari jabatan penasihat maupun staf khusus presiden. Ia menyatakan Wantimpres bergerak di wilayah etis, bukan teknis, sehingga tidak akan terjebak pada urusan operasional kementerian.

Pernyataan itu disampaikan Rocky usai pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Ia menjawab pertanyaan soal urgensi Wantimpres ketika sudah ada penasihat khusus dan staf khusus presiden yang menangani isu-isu spesifik seperti luar negeri dan pertahanan. Menurut Rocky, pembagian kerja itu justru jelas: hal-hal teknis menjadi domain para penasihat khusus, sementara Wantimpres mengurus pertimbangan yang bersifat normatif.

Yang menarik, Rocky secara khusus membedakan frasa "kritis terhadap" dan "mengkritisi". Ia meminta publik tidak salah mengutip. Menurutnya, Wantimpres tidak bertugas mengkritik program pemerintah, melainkan bersikap kritis terhadap arah kebijakan agar tetap sejalan dengan mandat politik presiden. Distingsi ini penting karena menyangkut posisi lembaga di tengah sorotan publik yang kerap mencurigai Wantimpres sebagai alat legitimasi kekuasaan.

Rocky juga menepis kemungkinan bahwa nasihat Wantimpres akan terpengaruh kepentingan politik. Ia berargumen bahwa hal-hal yang bersifat etis memiliki sifat wajib dan normatif, sehingga tidak bisa ditawar oleh tekanan politik. "Mau dipengaruhi oleh siapa?" ujarnya, seraya menegaskan bahwa output Wantimpres adalah pertimbangan normatif untuk presiden, bukan perbaikan teknis di lapangan.

Dalam kerangka yang ia gambarkan, Wantimpres berperan sebagai pengawas arah kebijakan. Tugasnya memastikan bahwa program kementerian tidak menyimpang dari tema besar yang dijanjikan presiden saat kampanye, misalnya soal kemakmuran rakyat. Jika persepsi publik terhadap suatu kebijakan tidak sesuai dengan janji kampanye, Wantimpres akan membuat pertimbangan bagi presiden. Namun, Rocky menegaskan lembaganya tidak turun tangan memperbaiki kebijakan itu sendiri.

"Kita mengawasi arah dari kebijakan supaya sesuai dengan janji presiden pada waktu kampanye... Kita membuat pertimbangan itu buat presiden, bukan kita yang memperbaiki."

— Rocky Gerung, Anggota Wantimpres RI

Pernyataan Rocky menyiratkan bahwa Wantimpres di bawah kepemimpinannya akan lebih banyak bekerja di level wacana dan pertimbangan strategis, bukan pada eksekusi program. Ia menyerahkan urusan pengawasan teknis kepada inspektorat jenderal di masing-masing kementerian. Pembagian ini, jika konsisten dijalankan, bisa mengurangi tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi kritik terhadap lembaga-lembaga penasihat presiden.

Namun, posisi etis yang diklaim Rocky menyisakan pertanyaan tentang ukuran dan mekanisme kerja. Apa indikator konkret bahwa sebuah kebijakan melanggar etika? Bagaimana Wantimpres mengukur keselarasan kebijakan dengan janji kampanye? Tanpa parameter yang jelas, fungsi etis berisiko menjadi terlalu lentur dan sulit dievaluasi publik. Di sisi lain, kehadiran figur sekritis Rocky di dalam lingkaran istana juga memunculkan ekspektasi bahwa Wantimpres tidak akan sekadar menjadi stempel.

Bagi publik, yang paling dinanti adalah apakah Wantimpres benar-benar mampu menjaga jarak dari tarikan politik praktis. Jika Rocky dan koleganya konsisten pada jalur etis-normatif, lembaga ini bisa menjadi penyeimbang yang sehat. Sebaliknya, jika fungsi kritisnya melemah, Wantimpres hanya akan menjadi lapisan birokrasi baru tanpa daya dorong perubahan. Ujian pertama akan terlihat dari pertimbangan apa yang mereka sampaikan ke presiden dalam beberapa bulan ke depan.