Margarito Kamis di Wantimpres: Ujian Daya Kritis di Lingkaran Kekuasaan

Presiden Prabowo Subianto resmi mengangkat 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2 Oktober 2026, sebuah komposisi yang menempatkan Pratikno sebagai ketua, Hatta Rajasa sebagai wakil, dan Muhammad Qodari sebagai sekretaris. Di antara puluhan nama itu, satu sosok menonjol karena latar keilmuannya: Margarito Kamis, pakar hukum tata negara yang selama ini dikenal vokal mengulas soal-soal konstitusi dari luar pagar istana.

Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi itu, melainkan apa yang terjadi ketika seorang pengkritik struktur kekuasaan kini berada di dalamnya. Selama bertahun-tahun, gagasan Margarito soal konstitusionalisme dan sejarah UUD 1945 menjadi rujukan dalam perdebatan hukum nasional. Kini ia bekerja di lembaga yang justru melekat pada Presiden, bukan berhadapan dengannya.

Wantimpres dibentuk berdasarkan Pasal 16 UUD 1945, dengan aturan turunan lewat UU Nomor 19 Tahun 2006 yang sebagian normanya diubah melalui UU Nomor 64 Tahun 2024. Berbeda dari Dewan Pertimbangan Agung era sebelum amendemen konstitusi, lembaga ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugasnya memberi nasihat dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak. Ia boleh meminta informasi kepada instansi pemerintah dan lembaga negara lain, tetapi tidak punya kewenangan eksekutif untuk memerintah kementerian atau membatalkan keputusan Presiden.

Kombinasi latar belakang anggota memang menjanjikan sumber pengetahuan yang luas bagi kepala negara. Namun keragaman profil tidak otomatis melahirkan keragaman pertimbangan. Yang pertama terlihat di daftar keanggotaan; yang kedua baru teruji saat pandangan berbeda benar-benar dipertemukan dan diperhitungkan. Tanpa ruang bagi perbedaan, Wantimpres berisiko menjadi tempat mengukuhkan keputusan yang sudah terbentuk, bukan menguji pertimbangannya.

"Apapun itu, bangsa hebat ini, benar-benar hebat dengan UUD 1945, yang sejarah pembentukannya tidak memiliki kaitan, sekecil apapun dengan oligarki." — Margarito Kamis

Pernyataan itu, yang ia lontarkan pada 2026, mengandung esensi konstitusionalisme yang jarang disadari: bahwa legitimasi hukum tertinggi bangsa ini dibangun tanpa kompromi dengan kepentingan segelintir kelompok. Kini, ketika Margarito tak lagi bersuara dari luar, publik menanti apakah gagasan itu tetap utuh atau justru melunak di ruang rapat istana.

Pertanyaan serupa juga mengemuka bagi Rocky Gerung, yang turut masuk dalam jajaran Wantimpres. Bagi sebagian kalangan, kehadiran dua figur kritis ini bisa dibaca sebagai upaya membuka kanal aspirasi alternatif. Bagi yang lain, ia justru memicu skeptisisme: apakah kritik yang dilembagakan masih layak disebut kritik?

Secara kelembagaan, Wantimpres memang dirancang sebagai organ penasihat, bukan penyeimbang kekuasaan. Ia tidak bisa memaksa, tidak bisa membatalkan, dan tidak bisa mengeksekusi. Daya dorongnya sepenuhnya bergantung pada seberapa besar Presiden bersedia mendengar suara yang tidak sejalan dengan arus utama. Di titik inilah ujian sesungguhnya berada: bukan pada kualitas individu anggotanya, melainkan pada kemauan politik untuk menampung perbedaan.

Ke depan, publik layak mencermati apakah Wantimpres menghasilkan terobosan hukum kenegaraan yang konkret, atau sekadar menjadi ruang formalitas bagi nama-nama besar. Jika pertimbangan kritis benar-benar dihitung, lembaga ini bisa menjadi koreksi internal yang berharga. Jika tidak, ia hanya menambah panjang daftar jabatan tanpa dampak. Pertanyaannya sederhana namun menentukan: seberapa sering Presiden akan memilih nasihat yang tidak menyenangkan?