Gubernur New York Ambil Alih Kasus Dugaan Pemerkosaan Berjamaah di Cornell, Kritik Sistem Hukum

Gubernur New York, Kathy Hochul, secara tegas mengambil alih penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan berjamaah yang menimpa seorang mahasiswi Cornell University pada 2024. Dalam konferensi pers pada Jumat, ia mengumumkan penunjukan Jaksa Agung negara bagian, Letitia James, sebagai jaksa khusus untuk menangani seluruh aspek kasus tersebut. Langkah ini diambil setelah Hochul menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap jaksa wilayah Tompkins County, Matthew Van Houten, yang memutuskan untuk tidak menuntut kasus itu secara pidana.

Keputusan Hochul mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap penanganan kasus yang melibatkan tuduhan pemerkosaan di rumah fraternitas Chi Phi. "Saya sangat terganggu dengan cara kepolisian Cornell University menangani ini," ujar Hochul. Ia menambahkan bahwa korban telah "dikecewakan" oleh pihak-pihak yang seharusnya melindunginya, termasuk kepolisian dan jaksa wilayah. "Saya tidak akan membiarkan siapa pun mengubur kasus ini," tegasnya.

Kasus ini bermula dari laporan seorang mahasiswi yang menggunakan nama samaran Jane Doe. Dalam gugatan perdata yang diajukan September lalu, ia mengklaim telah dibius dan diperkosa secara bergilir oleh lima pria selama tujuh jam di rumah fraternitas pada 2024, saat usianya 20 tahun. Meskipun dua anggota fraternitas telah dikeluarkan, tidak ada satu pun dari tujuh pria yang disebutkan yang menghadapi proses hukum pidana. Beberapa di antaranya hanya dijatuhi sanksi ringan seperti menulis esai atau mengikuti workshop.

Jaksa Wilayah Tompkins County, Matthew Van Houten, sebelumnya beralasan bahwa pernyataan awal korban kepada polisi tidak memuat tuduhan pembiusan atau ketidakmampuan memberikan persetujuan. Namun, ia kemudian mengakui kepada CBS News bahwa ia tidak pernah membaca pernyataan rinci korban secara langsung, melainkan hanya mengandalkan laporan yang ditulis oleh petugas kepolisian kampus. Hochul menilai ada pertanyaan serius tentang informasi yang digunakan kantor Van Houten saat memutuskan untuk tidak menuntut.

Hochul juga menyoroti celah dalam hukum negara bagian yang berkaitan dengan persetujuan seksual ketika korban berada dalam pengaruh zat secara sukarela. "Jika seseorang terlalu mabuk untuk memberikan persetujuan, tidak seharusnya menjadi masalah apakah mereka memilih menggunakan obat atau alkohol. Intoksikasi sukarela bukan izin untuk melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan berjamaah. Titik," tegasnya. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya pembaruan regulasi untuk melindungi korban dalam situasi serupa.

"Setiap orang tua yang mengirim anaknya ke perguruan tinggi berharap mereka aman, dan jika sesuatu yang buruk terjadi, mahasiswa berhak tahu bahwa orang yang mereka datangi akan mendengarkan, melindungi, dan memperjuangkan mereka. Itu adalah standar minimal," ujar Hochul.

Letitia James, yang akan memimpin penyelidikan, menyatakan prioritas utamanya adalah investigasi pidana. "Saat ini kami tidak akan fokus pada tindakan jaksa wilayah," ujarnya. James berkomitmen untuk menjalankan proses yang dipandu oleh fakta dan hukum, serta akan membawa bukti ke dewan juri jika diperlukan, yang dapat berujung pada tuntutan pidana.

Cornell University, sebagai institusi swasta elit, telah menangguhkan fraternitas Chi Phi tanpa batas waktu dan setuju untuk melibatkan pengacara eksternal guna menyelidiki secara independen bagaimana mereka menangani tuduhan tersebut. Sementara itu, Jane Doe melalui pengacaranya, Thomas Giuffra, mengaku tidak dalam kondisi baik akibat tekanan kasus ini. Gugatan perdatanya tidak hanya menyasar tujuh pria yang dituduh, tetapi juga universitas dan fraternitas.

Kasus ini telah memicu kemarahan nasional dan mempertanyakan mengapa tidak ada proses pidana yang dijalankan. Para pengacara dua dari pria yang digugat membantah klien mereka melakukan kekerasan seksual; salah satunya bahkan menyatakan kliennya tidak menyentuh korban atau menggunakan narkoba. Namun, bagi Hochul, yang terpenting adalah memastikan keadilan ditegakkan. "Saya siap memimpin proses yang dipandu oleh fakta dan hukum," pungkas James.

Ke depan, penyelidikan yang dipimpin James akan menentukan apakah bukti cukup untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Jika ya, ini bisa menjadi preseden penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus-kampus Amerika Serikat, sekaligus menguji efektivitas sistem peradilan dalam melindungi korban. Akankah langkah luar biasa ini memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini dianggap gagal?