Budi Gunawan Buka-bukaan: Wantimpres Dapat Tugas Khusus dari Prabowo, Fokus Program Prioritas
Baca dalam 60 detik
- Anggota Wantimpres yang baru dilantik, Budi Gunawan, mengungkap adanya penugasan spesifik dari Presiden Prabowo untuk mendalami program prioritas pemerintahan.
- Dengan komposisi 26 anggota yang mencakup tokoh nasional, politikus, hingga pengusaha, Wantimpres diproyeksikan menjadi instrumen konsolidasi strategis di lingkaran kekuasaan Prabowo.
- Pertanyaan kritisnya kini: seberapa efektif Wantimpres mengawal program prioritas, atau justru berisiko menjadi sekadar wadah penempatan tokoh tanpa daya eksekusi nyata?

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru saja dilantik, Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung kepada jajaran Wantimpres untuk mendalami sejumlah program prioritas kepala negara. Instruksi itu disampaikan Budi usai prosesi pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Budi, tugas utama lembaga penasihat itu bukan sekadar memberikan masukan formal, melainkan memetakan dan memperkuat langkah-langkah agar program prioritas Prabowo berjalan sesuai target. "Ada beberapa penugasan yang tentu nanti harus kami dalami, petakan, dan terutama di program-program prioritas Bapak Presiden," ujarnya di hadapan awak media.
Pernyataan itu menjadi sinyal bahwa Wantimpres di era Prabowo tidak dirancang sebagai lembaga simbolik. Budi menyebut pihaknya akan mengawal agar program-program tersebut tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga terasa manfaatnya di tingkat masyarakat. Ia mengakui bahwa arah kerja lembaga ini masih dalam tahap konsolidasi, termasuk menentukan langkah penugasan ke depan.
Komposisi yang gemuk dan beragam itu memunculkan pertanyaan tersendiri. Di satu sisi, keberagaman latar belakang bisa menjadi kekuatan karena Wantimpres memiliki akses ke berbagai perspektif: dari kalangan pesantren, akademisi, mantan militer, politikus, sampai dunia usaha. Namun di sisi lain, jumlah yang besar kerap diiringi risiko tumpang tindih tugas, lemahnya koordinasi, dan absennya indikator kinerja yang terukur.
Dalam konteks pemerintahan Prabowo, Wantimpres diposisikan sebagai kanal konsultasi strategis. Namun secara historis, efektivitas lembaga ini sangat bergantung pada seberapa besar presiden benar-benar mendengar dan menindaklanjuti rekomendasinya. Tanpa mekanisme pelaporan yang jelas, Wantimpres berpotensi hanya menjadi instrumen legitimasi politik bagi kelompok-kelompok yang duduk di dalamnya.
"Mohon doanya, semoga lancar dan sukses, serta lebih baik untuk bangsa dan negara," kata Budi Gunawan, menegaskan harapannya terhadap kinerja lembaga tersebut.
Bagi publik, yang paling penting bukan siapa saja yang duduk di dalamnya, melainkan apa yang dihasilkan. Program prioritas Prabowo—dari ketahanan pangan, energi, hilirisasi, hingga program makan bergizi—membutuhkan eksekusi lintas kementerian yang solid. Jika Wantimpres mampu menjadi jembatan antara visi presiden dan realitas birokrasi, lembaga ini bisa menjadi akselerator. Sebaliknya, jika hanya menjadi tempat berkumpulnya tokoh tanpa mandat operasional yang jelas, keberadaannya justru berpotensi menambah beban anggaran negara.
Ke depan, publik patut menantikan apakah Wantimpres akan mempublikasikan kerangka kerja, indikator keberhasilan, dan mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa itu, sulit menilai apakah 26 nama yang dilantik benar-benar memperkuat pemerintahan, atau sekadar memperluas lingkaran elite di sekitar kekuasaan.



