Gelombang Protes Pelajar Guncang Prancis, 400 Sekolah Tutup di Tengah Krisis Fiskal

Prancis kembali menghadapi ujian stabilitas. Lebih dari 400 sekolah menengah ditutup pada Jumat (2/10/2026) setelah rangkaian demonstrasi pelajar di berbagai kota berubah menjadi kerusuhan. Aksi yang awalnya menuntut perbaikan fasilitas sekolah, jam belajar yang lebih pendek, dan penambahan guru itu kini menjelma menjadi krisis politik yang mengancam agenda fiskal pemerintah.

Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, sebanyak 1.027 dari sekitar 3.700 lycée (SMA) terdampak aksi pada Kamis, dengan 222 di antaranya diblokade paksa. Bentrokan dilaporkan terjadi di sejumlah titik, termasuk pembakaran sekolah dan kendaraan. Puluhan staf pengajar, ratusan polisi, dan lebih dari 100 pelajar dilaporkan terluka sejak protes dimulai. Menteri Pendidikan Édouard Geffray menyebut tuntutan awal pelajar "sah", namun Kementerian Dalam Negeri menilai eskalasi kekerasan telah bergeser jauh dari ekspresi aspirasi dan menyerupai "kekerasan perkotaan".

Yang membuat situasi kian pelik, aksi ini mencuat tepat ketika pemerintah menyodorkan rancangan anggaran 2027 ke parlemen. Menteri Keuangan Roland Lescure mengungkapkan target penyesuaian fiskal mencapai 54 miliar euro (sekitar Rp954 triliun), yang sebagian akan ditempuh dengan membekukan kenaikan gaji pegawai sektor publik, termasuk guru. Langkah ini memicu dilema: di satu sisi pemerintah butuh penghematan besar, di sisi lain tuntutan penambahan anggaran pendidikan justru menguat.

Tekanan fiskal ini bukan hal baru. Prancis telah berulang kali melanggar aturan defisit dan utang Uni Eropa. Beberapa perdana menteri tumbang setelah gagal menjalankan reformasi, pemotongan belanja, dan kenaikan pajak. Kini, dengan parlemen yang terbelah, pemerintah menghadapi jalan terjal untuk meloloskan anggaran. Pasar obligasi pun merespons negatif: imbal hasil surat utang Prancis melonjak ke level tertinggi dalam lebih dari dua dekade, menjadikan biaya pinjaman pemerintah termasuk yang paling mahal di antara negara G7.

"Gerakan ini awalnya sah, tetapi kini tidak lagi berkaitan dengan ekspresi tuntutan pelajar," demikian pernyataan Kementerian Dalam Negeri Prancis, seperti dikutip Le Monde.

Pemerintah menuding kelompok kiri La France Insoumise (LFI) dan jaringan ultra-kiri sebagai dalang di balik eskalasi. Sejumlah politisi LFI memang terbuka mendukung aksi pelajar. Tudingan ini menambah dimensi politik: protes tidak lagi semata soal pendidikan, melainkan sudah menjadi arena pertarungan ideologi menjelang pemilu. Geffray dijadwalkan bertemu serikat guru, perwakilan pelajar, dan asosiasi orang tua pada Jumat untuk meredakan ketegangan.

Bagi Indonesia, dinamika Prancis ini menjadi cermin penting. Sebagai sesama negara dengan rasio utang yang terus membengkak dan ruang fiskal yang menyempit, Indonesia menghadapi risiko serupa: ketika anggaran pendidikan dan infrastruktur bersaing dengan kewajiban membayar bunga utang, stabilitas sosial bisa terguncang. Pelajaran dari Prancis menunjukkan bahwa penyesuaian fiskal yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan tidak diimbangi dialog sosial berpotensi memicu resistensi publik, terutama dari kelompok muda yang paling terdampak.

Ke depan, pertanyaan besarnya: akankah pemerintah Prancis mampu menenangkan pelajar sekaligus meyakinkan parlemen dan pasar? Jika tidak, krisis anggaran bisa berubah menjadi krisis pemerintahan. Bagi investor global, sinyal dari Paris akan menjadi indikator apakah disiplin fiskal di ekonomi besar Eropa masih bisa ditegakkan di tengah tekanan sosial yang meningkat.