Meta Nonaktifkan Akun 20 Tahun, Korban Hanya Dilayani Chatbot AI

Meta kembali menjadi sorotan setelah Jasmine Ault, seorang pengguna setia, mendapati akun Facebook dan Instagram-nya dinonaktifkan secara permanen tanpa peringatan, membawa serta seluruh foto, unggahan, dan kontak yang terakumulasi selama 20 tahun. Kejadian ini mencuatkan pertanyaan serius tentang perlindungan data dan hak pengguna di era moderasi berbasis kecerdasan buatan.

Ault mengetahui nasib akunnya saat memeriksa ponsel di tengah malam. Notifikasi itu menyatakan akunnya dilumpuhkan permanen. Ia segera berupaya menghubungi Meta, namun terhalang sistem layanan pelanggan yang sepenuhnya diotomatisasi. Meski telah membayar untuk layanan prioritas, ia tetap tidak bisa berbicara dengan agen manusia. "Rasanya seperti kehilangan segalanya dalam kebakaran metaforis," ujarnya kepada CBC News. "Siapa yang akan melindungi kenangan itu jika saya hanya bisa bicara dengan AI?"

Kasus Ault bukan yang pertama. Media sosial kerap dibanjiri laporan pengguna yang dinonaktifkan secara keliru tanpa jalur banding yang jelas. Dengan semakin agresifnya Meta mengintegrasikan AI ke seluruh platform, insiden serupa diprediksi terus meningkat. Banyak pihak menuding alat moderasi AI salah menandai akun, yang berujung pada penangguhan tidak adil.

Yang memperparah situasi adalah ketidaktransparanan kebijakan Meta. Ault menerima pesan bahwa akunnya dilarang karena melanggar aturan, tetapi tidak pernah diberi tahu aturan mana yang dilanggar atau bagaimana pelanggarannya terjadi. "Sungguh menyakitkan mereka berpikir bisa menutup akun orang begitu saja, tanpa bisa dihubungi," kata Ault. "Ini adalah tali kehidupan, kenangan, segalanya bagi orang."

"Ini adalah tali kehidupan, kenangan, segalanya bagi orang." — Jasmine Ault

Di Indonesia, kasus ini menjadi cermin penting. Sebagai salah satu pasar terbesar Meta di Asia Tenggara, jutaan pengguna Indonesia menggantungkan identitas digital, bisnis kecil, dan arsip pribadi di platform tersebut. Namun, mekanisme banding yang efektif dan akses ke dukungan manusia masih langka. Regulasi Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebenarnya memberikan hak kepada pengguna untuk mengajukan keberatan atas keputusan otomatis, tetapi implementasinya di platform global sering kali tumpul.

Pengamat kebijakan digital menilai bahwa ketergantungan pada AI untuk moderasi tanpa pengawasan manusia menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Pengguna berada di posisi rentan karena tidak memiliki sumber daya untuk menggugat keputusan algoritmik. Sementara itu, platform berlindung di balik efisiensi dan skala operasi.

Ke depan, desakan untuk menghadirkan jalur banding yang transparan dan akses ke manusia akan semakin kuat. Regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia, perlu memastikan bahwa hak digital warga tidak dikorbankan demi otomatisasi. Tanpa itu, kisah seperti yang dialami Ault akan terus berulang, meninggalkan luka digital yang sulit dipulihkan.