Sertijab Kapolri Digelar Sore Ini: Suyudi Ario Seto Resmi Gantikan Listyo Sigit

Jenderal Suyudi Ario Seto secara resmi mengambil alih tongkat komando Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam upacara serah terima jabatan yang digelar di Lapangan Bhayangkara, Jakarta, Jumat (2/10) sore. Prosesi ini menandai pergantian pucuk pimpinan tertinggi di institusi Polri setelah Listyo menjabat sejak awal 2021.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengungkapkan bahwa rangkaian acara dimulai pukul 14.00 WIB dengan upacara tradisi penyerahan panji-panji Polri dan farewell parade. "Kegiatan kemudian dilanjutkan pukul 15.00 WIB dengan acara pengantaran tugas Sigit dan Dedi," ujarnya saat dihubungi, Jumat pagi. Puncak acara berupa tradisi pelepasan Listyo Sigit Prabowo dan Dedi Prasetyo dijadwalkan pukul 17.00 WIB.

Pelantikan Suyudi sendiri telah dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (1/10) di Istana Negara. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97/TK/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakil Kepala Polri menggantikan Komjen Dedi Prasetyo.

Rotasi di tubuh Polri ini bukan sekadar seremoni. Pergantian Kapolri dan Wakapolri dalam waktu bersamaan menandakan adanya penyegaran besar di level strategis. Wahyu Hadiningrat, yang sebelumnya menjabat Asisten Utama Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Astamarena) Kapolri, dikenal sebagai perwira dengan latar belakang perencanaan dan penganggaran. Pengalamannya itu dinilai relevan untuk membenahi tata kelola sumber daya di institusi yang tengah menghadapi tantangan modernisasi.

Sementara itu, Dedi Prasetyo dipindahkan ke Badan Reforma Agraria Nasional, sebuah lembaga yang menangani sengketa dan penataan lahan. Penunjukan ini menggarisbawahi perhatian pemerintah terhadap isu agraria yang kerap menjadi sumber konflik sosial. Kehadiran figur berlatar kepolisian di lembaga tersebut bisa dibaca sebagai upaya memperkuat pendekatan keamanan dalam penyelesaian sengketa tanah, meski juga menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga sipil.

Bagi publik, transisi kepemimpinan Polri selalu menjadi sorotan karena implikasinya pada penegakan hukum, penanganan konflik, dan reformasi internal. Suyudi Ario Seto mewarisi sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari penguatan integritas personel hingga pengelolaan anggaran yang transparan. Dalam konteks Indonesia, stabilitas keamanan menjadi prasyarat utama bagi iklim investasi dan keberlanjutan program pembangunan. Karena itu, arah kebijakan Kapolri baru akan menentukan bagaimana institusi ini merespons dinamika sosial-politik ke depan.

Pertanyaannya, apakah estafet dari Listyo ke Suyudi akan membawa terobosan dalam reformasi Polri, atau justru melanjutkan pola yang sudah ada? Publik menanti langkah konkret dalam 100 hari pertama kepemimpinan baru.