Protes Pelajar Prancis Meledak Jadi Kekerasan Urban, PM Lecornu Panggil Rapat Kabinet Darurat

Gelombang demonstrasi pelajar sekolah menengah atas di Prancis berubah menjadi kekerasan urban dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, memaksa Perdana Menteri Sébastien Lecornu menggelar rapat kabinet darurat pada Kamis (1/10/2026) dan membatalkan seluruh agenda perjalanan para menteri. Pemerintah menyatakan situasi ini telah membuat kelangsungan pendidikan publik nyaris mustahil dipertahankan.

Keputusan tersebut diambil setelah sekitar 900 aksi demonstrasi, pemblokiran jalan, dan insiden terkait terjadi serentak di depan sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri. Lebih dari 160 sekolah terpaksa ditutup, sementara akses ke sekitar 30 kampus universitas—termasuk di Paris dan Marseille—juga diblokir. Kementerian Dalam Negeri mencatat hampir 3.000 pelajar lycée berusia 15–18 tahun telah ditahan sejak protes dimulai, dengan 1.949 di antaranya diamankan hanya dalam sehari pada Kamis.

Kantor Lecornu menegaskan bahwa lonjakan kekerasan ini tidak hanya mengancam keselamatan staf pengajar dan pelajar, tetapi juga menggerus fondasi layanan pendidikan publik. Menteri Pendidikan Édouard Geffray dijadwalkan bertemu perwakilan pelajar pada Jumat untuk meredakan ketegangan. Namun, langkah tersebut dinilai analis sebagai respons yang terlambat mengingat akar persoalan sudah terakumulasi bertahun-tahun.

Keluhan para pelajar bukan tanpa dasar. Mereka memprotes jadwal belajar yang padat, kelas yang kelebihan muatan, kekurangan tenaga pengajar, serta suhu ruang kelas yang tak tertahankan selama gelombang panas awal tahun ini. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Strasbourg menggambarkan kondisi sekolahnya: satu kelas diisi 35 orang, toilet tidak memadai, atap bocor, dan kantin terlalu sempit. "Anggarannya nol, sumber dayanya nol," ujarnya, seperti dikutip kantor berita AFP.

"Kami di sini justru untuk melindungi, membentuk barikade antara polisi dan pelajar. Guru-guru yang datang ke pemblokiran benar-benar hadir demi melindungi anak-anak muda kita." — Juliette Estiville, guru bahasa Spanyol SMA di Paris.

Di Caen, seorang pelajar 16 tahun bernama Maelle berharap aksi pembakaran tempat sampah diganti dengan protes yang menyuarakan tuntutan secara damai. Sementara di Strasbourg, layanan trem sempat dihentikan untuk membatasi pergerakan demonstran setelah rel kereta diblokir dengan pagar pengaman. Di Lille, sekelompok pemuda bertopi hitam merusak halte bus; di Marseille, upaya pembakaran terjadi di dalam dua sekolah, dan seorang guru disiram bensin. Kerusakan akibat kebakaran di Nantes begitu parah sehingga sekolah tersebut akan ditutup selama sebulan.

Kementerian Dalam Negeri mengumumkan penyelidikan internal terhadap dugaan kekerasan berlebihan oleh aparat terhadap tiga pelajar. Sebagian besar cedera disebabkan lemparan benda, tetapi proyektil kendali huru-hara yang ditembakkan polisi turut menjadi penyebab. Di tengah ketegangan, sejumlah guru dan kepala sekolah melaporkan mendapat ancaman fisik, meski banyak pula yang memilih berdiri di sisi pelajar.

Pemerintah menuding partai kiri radikal La France Insoumise (LFI) mendorong protes ini. Beberapa anggota parlemen dan wali kota dari LFI, termasuk Bally Bagayoko dari Saint-Denis, terlihat mendapat sorakan dalam demonstrasi. Namun, kandidat presiden 2027 dari LFI, Jean-Luc Mélenchon, menegaskan partainya mendukung "metode perjuangan non-kekerasan" dan menyatakan kekhawatiran terbesarnya justru tingkat kekerasan polisi yang dinilainya tak tertahankan terhadap kaum muda.

Bagi Indonesia, gejolak ini menjadi cermin bagaimana ketimpangan investasi di sektor pendidikan dapat memicu ledakan sosial ketika diperparah perubahan iklim dan tekanan anggaran. Kedua negara menghadapi tantangan serupa: ruang kelas yang sesak, kesejahteraan guru yang belum ideal, dan infrastruktur sekolah yang menua. Perbedaannya, Prancis memiliki mekanisme protes jalanan yang jauh lebih agresif dan terlembaga, sehingga eskalasi cepat berubah menjadi krisis politik.

Pertanyaannya kini, akankah pemerintah Lecornu mampu memadamkan api protes dengan dialog, atau justru menghadapi gelombang demonstrasi baru menjelang pemilu 2027? Tanpa perbaikan struktural pada anggaran pendidikan dan tata kelola sekolah, rapat kabinet darurat hanya akan menjadi penunda masalah, bukan penyelesaian.