DPR Loloskan Suyudi Ario Seto Jadi Kapolri, Pesan Keras: Publik Menanti Pembenahan Nyata
Baca dalam 60 detik
- Komjen Suyudi Ario Seto resmi disetujui DPR sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dengan pelantikan oleh Presiden Prabowo dijadwalkan siang ini.
- Fraksi PKB dan PKS menekankan pentingnya visi 'Polri bersama rakyat' serta menjadikan kepercayaan publik sebagai fondasi reformasi institusi.
- Tantangan terberat Suyudi adalah menerjemahkan janji pembenahan internal dan pelayanan prima ke dalam aksi nyata yang terukur.
Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto resmi mengantongi restu DPR RI untuk memimpin Korps Bhayangkara. Persetujuan itu diraih setelah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Kamis (1/10/2026), dan akan ditindaklanjuti dengan pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari yang sama. Posisi yang ditinggalkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo itu kini menanti sosok dengan mandat besar: mengembalikan wibawa Polri di mata masyarakat.
Dalam rapat paripurna, sejumlah legislator menyampaikan pesan yang senada. Ketua Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, menilai tema 'Polri bersama rakyat' yang diusung Suyudi sebagai sinyal perubahan budaya institusi. Menurutnya, kepolisian tidak cukup hanya menegakkan hukum, tetapi juga harus hadir sebagai pelindung dan pelayan publik. "Kami optimistis dengan komitmen beliau untuk menghadirkan Polri yang semakin dekat dengan masyarakat," ujar Jazilul di Gedung DPR RI.
Senada, anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi, menekankan bahwa kepercayaan publik adalah prasyarat utama. Ia menilai rekam jejak Suyudi yang bersih dan loyal pada agenda nasional dapat menjadi modal untuk merombak sekat-sekat kultural negatif di internal Polri. "Kepercayaan publik harus menjadi fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang semakin profesional, modern, transparan, dan dekat dengan masyarakat," kata Aboe.
Pergantian pucuk pimpinan Polri selalu menjadi momen krusial, terlebih ketika ekspektasi publik terhadap reformasi kepolisian belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai survei lembaga independen menunjukkan fluktuasi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, terutama pasca sejumlah kasus yang menyita perhatian nasional. Karena itu, pesan para legislator bukan sekadar formalitas politik, melainkan cerminan tuntutan zaman.
Bagi Suyudi, modal utama bukan hanya pangkat dan bintang di pundak, melainkan kemampuan menerjemahkan visi besar ke dalam kebijakan teknis di lapangan. Mulai dari reformasi rekrutmen yang bebas titipan — sebagaimana sempat ia singgung dalam uji kelayakan — hingga penataan pelayanan publik di tingkat polres dan polsek. Tanpa langkah konkret, tema 'Polri bersama rakyat' berisiko berhenti sebagai slogan.
"Saya meyakini dengan rekam jejak yang bersih dan loyal pada agenda nasional, Jenderal Suyudi memiliki kapasitas untuk mengikis sekat-sekat kultural negatif di internal Polri." — Aboe Bakar Alhabsyi, anggota Komisi III DPR RI
Di sisi lain, publik akan mengawasi apakah komitmen pembenahan itu diikuti dengan transparansi anggaran, penegakan kode etik yang tegas, serta percepatan penanganan laporan masyarakat. Tantangan terdekat adalah memastikan transisi kepemimpinan tidak mengganggu operasi rutin, terutama menjelang agenda nasional yang membutuhkan pengamanan ekstra.
Jika Suyudi mampu memenuhi ekspektasi, ia berpeluang meninggalkan warisan berupa Polri yang lebih humanis dan akuntabel. Namun jika janji-janji itu hanya berhenti di podium DPR, kepercayaan yang tersisa bisa tergerus lebih dalam. Akankah 'Polri bersama rakyat' menjadi titik balik, atau sekadar babak baru dalam siklus retorika reformasi yang tak kunjung usai?
