MP Inggris Desak BBC Berhenti Boros Beli Hak Siar Serial Impor
Baca dalam 60 detik
- Komite media parlemen Inggris menilai BBC terlalu mahal membeli hak tayang serial luar negeri seperti Suits dan Schitt's Creek, yang dinilai tidak sepadan dengan uang lisensi.
- Praktik tersebut dianggap memperparah masalah struktural BBC yang tengah menghadapi penurunan pendapatan dan negosiasi perpanjangan Royal Charter.
- Reformasi skema lisensi dan pengalihan dana World Service ke pemerintah menjadi rekomendasi utama yang bisa mengubah lanskap penyiaran publik Inggris.
Komite budaya dan media lintas partai di Dewan Rakyat Inggris menyerukan BBC menghentikan praktik membayar mahal untuk hak siar program impor seperti Suits, Schitt's Creek, dan Scooby Doo. Dalam laporan menyeluruh tentang pendanaan dan masa depan korporasi penyiaran publik itu, para legislator menilai pengeluaran tersebut tidak mencerminkan nilai uang yang layak bagi pembayar lisensi.
Ketua komite, Dame Caroline Dinenage, menyebut laporan ini muncul di "titik krusial" ketika BBC bergulat dengan perubahan kebiasaan menonton, penurunan pemasukan, dan perundingan dengan pemerintah soal model pendanaannya. Menurutnya, pemerintah harus menjamin sumber dana yang universal dan berkelanjutan, sementara BBC juga dituntut lebih cerdas mengelola aset. "Menghentikan praktik tidak logis seperti mengalahkan pesaing komersial untuk konten luar negeri" menjadi salah satu rekomendasi spesifik.
Kritik ini bukan tanpa dasar. Data komite menunjukkan sekitar 94% individu di Inggris mengakses BBC setiap bulan, tetapi hanya 80% rumah tangga yang membayar lisensi. Kesenjangan itu diperparah oleh model lisensi yang dinilai usang karena masih terikat pada kepemilikan perangkat televisi atau konsumsi siaran langsung. Komite mengusulkan reformasi agar pungutan tidak lagi dikaitkan dengan perangkat tertentu, sehingga basis pembayar bisa diperluas dan tarif per individu berpotensi turun.
BBC merespons dengan menegaskan bahwa pembelian program internasional merupakan cara hemat untuk menghadirkan tayangan berkualitas, dan sering menjadi pintu masuk bagi penonton untuk menemukan produksi lokal. Juru bicara BBC menyatakan pihaknya telah lama menganggap model pendanaan saat ini kedaluwarsa dan menyambut dukungan komite terhadap pendanaan universal yang direformasi. Mereka juga mengapresiasi rekomendasi agar tanggung jawab pendanaan World Service dikembalikan sepenuhnya ke pemerintah.
"Seperti anggota keluarga yang sangat dicintai, kita mungkin mengkritik dan mengeluh tentang BBC, tetapi kita akan sangat merindukannya jika tidak lagi ada untuk kita." — Dame Caroline Dinenage, Ketua Komite Budaya dan Media
Laporan ini juga menyoroti tantangan besar lain: komite merekomendasikan diakhirinya penunjukan politik di dewan BBC demi tata kelola yang lebih baik, serta pemberian mandat baru terkait inovasi teknologi dan pemberantasan misinformasi. Selain itu, komite mendukung pembukaan iPlayer bagi konten dari penyiar layanan publik lain seperti Channel 4 — sebuah langkah yang disambut positif oleh CEO Channel 4, Priya Dogra, yang terbuka jika kontennya dihos di platform BBC.
Pemerintah melalui Departemen Digital, Budaya, Media, dan Olahraga (DCMS) menyatakan sepenuhnya setuju bahwa kepentingan terbaik negara adalah mendukung BBC yang ambisius dan inovatif, serta menolak masa depan "kemunduran terkelola". DCMS berjanji akan meninjau rekomendasi komite secara rinci bersama masukan publik dan pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan untuk Royal Charter berikutnya.
Bagi Indonesia, dinamika ini menjadi cermin bagaimana penyiaran publik di banyak negara menghadapi tekanan serupa: pendanaan yang tak lagi relevan, persaingan dengan platform global, dan tuntutan transparansi. Jika BBC saja yang memiliki jangkauan global harus merombak model bisnisnya, bagaimana dengan lembaga penyiaran publik lain yang sumber dayanya jauh lebih terbatas? Pertanyaan itu akan semakin mendesak ketika konsumsi media terus bergeser ke digital dan generasi muda semakin meninggalkan siaran konvensional.
