Hegseth Pangkas 20% Jenderal AS, Larang 'Beardos, Weirdos, Wimps' di Militer
Baca dalam 60 detik
- Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengonfirmasi pemangkasan 20% jenderal dan laksamana serta menegaskan militer hanya untuk 'pejuang', bukan 'orang aneh' atau 'pecundang'.
- Pernyataan itu muncul di tengah laporan delapan awak kapal induk USS Abraham Lincoln yang mencoba bunuh diri akibat deployment diperpanjang selama 286 hari.
- Pentagon juga menggandeng Elon Musk, Palmer Luckey, dan Newt Gingrich untuk mengkaji 'masa depan perang', sementara universitas Ivy League dijauhi.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth secara resmi mengumumkan pemangkasan 20% posisi jenderal dan laksamana, seraya menyatakan bahwa militer AS tidak lagi mentoleransi personel yang ia sebut sebagai “beardos, weirdos, wimps” — istilah kasar yang merujuk pada penampilan dan sikap yang dianggap lemah. Pernyataan itu disampaikan di hadapan pasukan berpangkat rendah di Marine Corps Base, Quantico, Virginia, pada Rabu (30/9).
Dalam pidato bernada serangan terhadap kebijakan keberagaman (DEI), Hegseth menegaskan bahwa fokus tunggal militer adalah pelatihan, kesiapan, akuntabilitas, disiplin, dan daya bunuh. Ia menyebut mereka yang mengeluh, ideolog, dan berkinerja buruk sudah tidak lagi memegang kendali. “Kami bukan lagi departemen yang woke atau lemah. Terjemahan sederhananya: tidak ada yang gemuk, tidak ada transgender, tidak ada yang berjenggot aneh, tidak ada yang aneh, tidak ada pecundang, tidak ada radikal. Hanya pejuang,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul bersamaan dengan terungkapnya delapan personel Angkatan Laut AS yang bertugas di kapal induk USS Abraham Lincoln mencoba mengakhiri hidup mereka selama penugasan panjang sebagai bagian dari perang AS melawan Iran. Kapal itu berada di laut selama 286 hari dan awaknya baru turun pada 1 September di sebuah kota resor di Thailand. Deployment yang semula dijadwalkan berakhir Mei diperpanjang akibat eskalasi konflik.
Hegseth membantah laporan tentang moral pasukan yang rendah, menyebutnya sebagai “klaim palsu” dan “propaganda yang ditulis musuh”. Ia justru mengklaim tingkat retensi personel mencapai rekor, dengan 80% awak USS Abraham Lincoln bertahan. Namun, angka itu tidak menjelaskan kondisi mental awak yang harus menjalani penugasan jauh lebih lama dari jadwal.
“Jenderal yang masih berpikir bahwa kontrol sipil atas militer hanya saran, mereka sudah tidak bekerja di sini lagi,” kata Hegseth.
Dalam pidato tersebut, Hegseth juga mengumumkan sejumlah inisiatif baru, termasuk proyek Pentagon yang melibatkan Elon Musk, Palmer Luckey — donor utama Trump dan pendiri Anduril Industries — serta mantan Ketua DPR Newt Gingrich untuk mempelajari “masa depan perang”. Anduril sendiri telah menerima miliaran dolar kontrak pemerintah dalam setahun terakhir, menurut laporan The Guardian.
Ia juga menyerang universitas Ivy League dan perguruan tinggi seni liberal sebagai “pabrik woke penyembah DEI”. Ironisnya, Hegseth adalah alumnus Harvard dan Princeton, dua kampus Ivy League. Pentagon kini menjalin kemitraan dengan institusi lain seperti Liberty University, Hillsdale College, Louisiana State University, Mississippi University, dan Tuskegee University untuk jalur pendidikan militer.
Kebijakan pemangkasan perwira tinggi dan retorika anti-DEI ini menandai pergeseran tajam dalam doktrin militer AS di bawah pemerintahan Trump. Jika sebelumnya militer AS berupaya memperluas keragaman, kini fokusnya adalah homogenitas dan kesiapan tempur. Dampaknya tidak hanya pada komposisi kepemimpinan, tetapi juga pada moral dan kesehatan mental prajurit di lapangan.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. AS adalah mitra strategis utama dalam bidang pertahanan, termasuk kerja sama latihan bersama dan pengadaan alutsista. Perubahan orientasi militer AS dapat memengaruhi prioritas kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, terutama jika sumber daya dialihkan untuk konsolidasi internal. Selain itu, retorika yang mengesampingkan aspek kesejahteraan personel dapat menjadi pelajaran bagi pengelolaan prajurit di negara mana pun, termasuk Indonesia, yang tengah membangun kekuatan pertahanan modern.
Ke depan, pertanyaannya adalah apakah pemangkasan ini akan meningkatkan efektivitas tempur atau justru memperdalam friksi di dalam korps perwira. Dengan laporan bunuh diri yang tak terbantahkan, klaim moral tinggi akan terus diuji oleh realitas di lapangan.



