Manchester City Dinyatakan Bersalah atas 115 Pelanggaran Keuangan, Klub Rival Tuntut Sanksi Lebih Berat dari Degradasi

Komisi independen Liga Primer resmi menyatakan Manchester City bersalah atas lebih dari 100 pelanggaran aturan keuangan, sebuah keputusan yang langsung memicu gelombang tuntutan dari klub-klub rival agar sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar menurunkan City ke Championship selama satu musim. Skala pelanggaran yang diungkap—termasuk skema pendanaan terselubung dan kesepakatan komersial fiktif yang menggelembungkan pendapatan klub sebesar £900 juta antara 2009 dan 2018—dinilai oleh banyak pihak berada di luar preseden mana pun dalam sejarah Liga Primer.

Sejumlah eksekutif klub Liga Primer menyatakan kepada media bahwa degradasi satu musim tidak akan sepadan dengan apa yang mereka sebut sebagai "kecurangan sistematis selama bertahun-tahun". Mereka mendorong Liga Primer untuk menuntut hukuman yang lebih berat, mulai dari pengurangan poin dalam jumlah besar, embargo transfer, hingga kemungkinan eksklusi dari kompetisi. Tuntutan ini muncul meskipun klub-klub tersebut tidak memiliki kewenangan formal dalam proses penjatuhan sanksi, yang sepenuhnya berada di tangan komisi independen dan dewan direksi Liga Primer.

Posisi Liga Primer sendiri berada di titik sulit. Di satu sisi, mereka berkewajiban menegakkan aturan dan memberikan efek jera; di sisi lain, mereka berupaya mencegah gelombang gugatan perdata dari klub-klub yang merasa dirugikan secara finansial. Preseden sudah tercipta ketika Burnley memenangkan gugatan arbitrase senilai £35 juta atas Everton terkait pelanggaran aturan profitabilitas dan keberlanjutan (PSR) yang berujung pada degradasi Burnley pada musim 2021-22. Manchester United, Arsenal, Tottenham, dan Liverpool dilaporkan telah menahan hak hukum mereka untuk menggugat City sejak dua tahun lalu dan kini mulai menjajaki langkah hukum setelah putusan dipublikasikan.

Dalam kasus Everton tiga tahun lalu, Liga Primer menuntut pengurangan 12 poin karena overspend £19,5 juta, namun komisi independen menjatuhkan 10 poin sebelum banding menguranginya menjadi enam. Bagi banyak klub, perbandingan ini justru menegaskan bahwa pelanggaran City jauh lebih masif dan tidak bisa diselesaikan dengan formula yang sama. "Degradasi ke Championship selama satu musim tidak akan cukup," ujar sumber klub. "Komisi harus menjatuhkan hukuman yang proporsional dengan kecurangan yang disengaja dan berlangsung lama, sekaligus menjadi deterrent yang kuat agar tidak terulang."

"The commission has to arrive at a punishment that is proportionate for years of sustained and deliberate cheating, as well as providing a strong deterrent to it happening again." — Sumber klub Liga Primer

Manchester City sendiri membantah seluruh tuduhan. Klub berpendapat bahwa mereka "tidak bersalah atas tuduhan yang diajukan Liga Primer" dan mengklaim memiliki bukti tak terbantahkan yang mendukung posisi mereka. City juga telah berhasil menunda publikasi keputusan inti komisi, yang baru dirilis Selasa lalu setelah melalui prosedur banding. Mereka berpotensi kembali mengulur waktu dengan berargumen bahwa aturan percepatan yang baru diperkenalkan musim ini tidak berlaku untuk tuduhan yang bersifat historis.

Proses hukum masih panjang. Sidang sanksi kemungkinan berjalan paralel dengan proses banding, meski hasilnya tidak akan dipublikasikan sebelum banding selesai. Jika City kembali mengajukan banding atas sanksi yang dijatuhkan, penyelesaian kasus ini bisa molor hingga musim berikutnya. Liga Primer berharap seluruh proses rampung sebelum akhir musim agar tidak mengganggu integritas kompetisi, namun jadwal tersebut sangat bergantung pada manuver hukum City.

Bagi penggemar sepak bola di Indonesia, khususnya pendukung klub-klub Liga Primer, kasus ini menjadi cermin bagaimana tata kelola keuangan klub menjadi medan pertempuran baru. Liga Indonesia sendiri tengah mendorong perbaikan tata kelola dan transparansi keuangan klub, dan preseden City—jika sanksinya benar-benar berat—bisa menjadi rujukan moral bahwa pelanggaran finansial tidak bisa diselesaikan sekadar dengan denda. Di sisi lain, ketidakpastian berkepanjangan ini juga mengancam daya tarik Liga Primer sebagai produk global yang dinikmati jutaan penonton di Indonesia.

Yang paling krusial kini adalah apakah komisi independen berani melampaui preseden Everton dan menjatuhkan sanksi yang benar-benar setimpal. Jika tidak, Liga Primer berisiko kehilangan kredibilitas di mata klub-klub yang selama ini merasa bersaing secara adil. Sebaliknya, jika sanksi terlalu berat, gelombang litigasi bisa mengancam stabilitas kompetisi. Akankah akhir Januari menjadi titik terang, atau justru awal dari babak baru pertempuran hukum yang lebih panjang?