PBNU 2026-2031: Tujuh Waketum Baru, Gus Ipul hingga Gus Ipang, dan Peta Kekuatan NU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan tujuh figur sebagai Wakil Ketua Umum untuk masa khidmah 2026-2031, sebuah formasi yang langsung memicu diskusi tentang arah organisasi Islam terbesar di Indonesia itu. Penetapan ini dibacakan oleh Katib Aam PBNU M. Nuh dalam konferensi pers di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (30/9), dan disaksikan langsung oleh Ketua Umum KH. Abdul Hakim Mahfudz alias Gus Kikin.

Ketujuh wakil tersebut adalah Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Muhammad Faiz Syukron, Ganefri, Muhammad Lukman Edy, Abdul Ghoffar Rozin (Gus Rozin), Juri Ardiantoro, dan Irfan Asy'ari Sudirman Wahid (Gus Ipang). Mereka akan mendampingi Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum. Menariknya, jumlah wakil ketua umum naik dari sebelumnya lima orang menjadi delapan orang, termasuk ketua umum, atau bertambah tiga posisi. Secara keseluruhan, PBNU menetapkan 210 pengurus, meningkat 21 orang dibanding periode lalu yang berjumlah 189 orang.

Lonjakan jumlah pengurus ini bukan sekadar angka. Dalam tradisi organisasi besar seperti NU, komposisi kepengurusan adalah cermin dari peta koalisi dan akomodasi kepentingan berbagai faksi. Dua nama yang menonjol, Gus Ipul dan Gus Rozin, sebelumnya sempat diperhitungkan sebagai calon Ketua Umum pada Muktamar ke-35. Gus Ipul memperoleh 174 suara usulan, sementara Gus Rozin 155 suara. Kini keduanya masuk dalam jajaran wakil, sebuah langkah yang lazim untuk merangkul kekuatan yang bersaing.

Selain para wakil, PBNU juga mengumumkan Gudfan Arif Ghofur (Gus Gudfan) sebagai Sekretaris Jenderal, mengisi pos yang sebelumnya dipegang Gus Ipul di era kepemimpinan KH. Yahya Cholil Staquf. Pergantian ini menandai estafet kepemimpinan di jajaran eksekutif harian NU. Gus Ipul sendiri bukan nama baru; ia pernah menjabat Sekjen PBNU dan kini dipercaya sebagai salah satu wakil ketua umum, sebuah reposisi yang strategis.

Latar belakang para wakil ketua umum juga beragam, mencerminkan basis konstituen NU yang luas. Faiz Syukron sebelumnya memimpin MUI Jakarta, sementara Gus Rozin merupakan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, dan Ganefri memimpin PWNU Sumatra Barat. Kehadiran Lukman Edy, mantan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menambah bobot politik. Juri Ardiantoro, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara di Kabinet Merah Putih, membawa pengalaman pemerintahan. Terakhir, Gus Ipang adalah cucu pendiri NU, Hadratussyekh KH. M. Hasyim Asy'ari, yang memperkuat legitimasi kultural.

"Komposisi ini menunjukkan upaya PBNU merangkul berbagai elemen, dari struktural wilayah hingga representasi keluarga pendiri," ujar seorang pengamat organisasi Islam yang meminta identitasnya tidak disebut.

Bagi publik Indonesia, susunan PBNU bukan perkara internal semata. NU adalah organisasi massa terbesar dengan puluhan juta anggota dan jaringan pesantren yang tersebar di seluruh nusantara. Kepengurusan baru ini akan menentukan arah kebijakan organisasi dalam isu-isu strategis: dari pendidikan, ekonomi umat, hingga hubungan dengan pemerintah. Kehadiran Juri Ardiantoro yang masih aktif di pemerintahan, misalnya, bisa menjadi jembatan antara NU dan Istana, tetapi juga memunculkan pertanyaan tentang independensi.

Di sisi lain, penambahan jumlah wakil ketua umum dapat dibaca sebagai strategi memperkuat konsolidasi internal pasca-Muktamar. Dengan mengakomodasi tokoh-tokoh yang memiliki basis massa dan pengalaman, PBNU berharap dapat mempercepat program-program organisasi. Namun, tantangan tetap ada: menjaga soliditas di antara para pemimpin yang memiliki latar belakang berbeda, serta memastikan bahwa penambahan kursi tidak sekadar bagi-bagi kekuasaan.

Ke depan, publik akan menyoroti bagaimana tujuh wakil ini bekerja sama dengan Gus Kikin dan Gus Gudfan. Apakah formasi gemuk ini akan efektif atau justru memperlambat pengambilan keputusan? Yang jelas, PBNU 2026-2031 telah menancapkan kompas barunya, dan seluruh mata akan tertuju pada langkah pertama mereka.